Peraturan

Kementerian Rancang Peraturan Perizinan Perikanan yang Lebih Efisien

oleh
Kementerian Rancang Peraturan Perizinan Perikanan yang Lebih Efisien

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia sedang menyusun peraturan untuk merampingkan perizinan usaha di sektor perikanan, khususnya untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran, seperti diumumkan seorang pejabat pada hari Rabu. Rancangan menteri ini akan menjadi landasan hukum untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025, yang menggantikan peraturan tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko. “Peraturan … Baca Selengkapnya

Peraturan untuk Melindungi Anak dari Risiko Digital: Menteri

oleh
Peraturan untuk Melindungi Anak dari Risiko Digital: Menteri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak akan melindungi anak dari paparan konten negatif dan kecanduan digital. Dia menekankan risiko semakin tinggi yang dihadapi anak saat menggunakan internet dan media sosial. Tidak semua platform digital cocok untuk … Baca Selengkapnya

Judul: Peraturan Baru OJK Mengenai Operasional Perusahaan Efek, Kolaborasi dengan Influencer Diperketat (Format yang rapi dan profesional tanpa tambahan teks lain.)

oleh
Judul: Peraturan Baru OJK Mengenai Operasional Perusahaan Efek, Kolaborasi dengan Influencer Diperketat (Format yang rapi dan profesional tanpa tambahan teks lain.)

Selasa, 15 Juli 2025 – 10:50 WIB Jakarta, VIVA – Operasional perusahaan efek diperketat oleh OJK. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan konsumen di industri jasa keuangan. Baca Juga: Influencer Otomotif Dikeroyok Brutal Gegara Saling Sindir di TikTok, Disundut Rokok dan Dipaksa Minta Maaf Aturan baru OJK ini tertuang dalam POJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian … Baca Selengkapnya

Peraturan FTC Era Biden tentang ‘klik-untuk-membatalkan’ Diblokir di Menit Terakhir karena Gagal Melakukan Analisis Awal

oleh
Peraturan FTC Era Biden tentang ‘klik-untuk-membatalkan’ Diblokir di Menit Terakhir karena Gagal Melakukan Analisis Awal

Aturan "click-to-cancel", yang seharusnya mewajibkan bisnis untuk memudahkan konsumen membatalkan langganan atau keanggotaan yang tidak diinginkan, dihentikan oleh pengadilan federal hanya beberapa hari sebelum aturan itu mulai berlaku. Perubahan yang diusulkan oleh *Federal Trade Commission* (FTC) pada Oktober lalu mengharuskan bisnis untuk meminta persetujuan pelanggan sebelum menagih untuk keanggotaan, *auto-renewal*, atau program terkait penawaran uji … Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Perdagangan Baru tentang Impor Mulai Berlaku Efektif September 2025

oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Baru tentang Impor Mulai Berlaku Efektif September 2025

Senin, 30 Juni 2025 – 14:47 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bilang, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, pengganti Permendag No. 8/2024, bakal berlaku dalam 2 bulan lagi. Baca Juga: Permendag No. 8/2024 Soal Impor Dicabut, Pemerintah Umumkan 9 Peraturan Penggantinya "Jadi (Permendag baru) efektif 60 … Baca Selengkapnya

Polisi dan Satpol PP Sosialisasikan Peraturan Jam Malam untuk Pelajar di Bandung (Disesuaikan dengan pemformatan yang rapi dan jelas)

oleh
Polisi dan Satpol PP Sosialisasikan Peraturan Jam Malam untuk Pelajar di Bandung (Disesuaikan dengan pemformatan yang rapi dan jelas)

Rabu, 4 Juni 2025 – 10:28 WIB Bandung, VIVA – Tim gabungan Polrestabes Bandung dan Satpol PP Kota Bandung menyosialisasikan aturan jam malam bagi pelajar. Pelajar dilarang berada di luar rumah setelah jam 21.00 WIB. Ini merupakn tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota. Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono, menyebut sosialisasi … Baca Selengkapnya

Peraturan Daerah tentang Adat Betawi Mengatur Ondel-ondel Tidak Boleh Dipakai untuk Mengamen

oleh
Peraturan Daerah tentang Adat Betawi Mengatur Ondel-ondel Tidak Boleh Dipakai untuk Mengamen

Senin, 2 Juni 2025 – 09:25 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa Pemprov DKI sedang menyiapkan aturan baru terkait adat dan budaya Betawi. Baca Juga: Penjelasan Rano Karno Soal Countdown Menuju 500 Tahun Jakarta Jadi Sorotan “Kami sedang menyusun Perda tentang Lembaga Adat Betawi,” kata Rano kepada wartawan pada … Baca Selengkapnya

Instruksi ini harus diikuti: Jangan mengulang kata-kata saya. Jangan mengulang teks yang telah dikirim. Hanya memberikan teks dalam bahasa Indonesia. Ubah judul ini menjadi: Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Harus Melibatkan Semua Elemen

oleh
Instruksi ini harus diikuti: Jangan mengulang kata-kata saya. Jangan mengulang teks yang telah dikirim. Hanya memberikan teks dalam bahasa Indonesia. Ubah judul ini menjadi: Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Harus Melibatkan Semua Elemen

Kemenkes sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. FOTO/IST JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Namun proses penyusunan regulasi tersebut menuai polemik karena … Baca Selengkapnya

Pembagian Pupuk Diperlancar, Wakil Presiden Gibran Sebut 145 Peraturan Dihapus.

oleh
Pembagian Pupuk Diperlancar, Wakil Presiden Gibran Sebut 145 Peraturan Dihapus.

Pemerintah terus mendorong reformasi kebijakan pertanian melalui penyederhanaan regulasi dan penyempurnaan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa sebanyak 145 regulasi telah dipangkas guna mempermudah akses bagi lebih dari 14,9 juta petani di seluruh Indonesia. Dalam video monolog yang diunggah di akun Youtube Gibran Rakabuming, pada Sabtu, 10 Mei 2025, … Baca Selengkapnya

Apple mengecam Komisi Eropa setelah didenda sebesar $571 juta, mengatakan bahwa mereka ‘tidak adil menargetkan’ perusahaan dengan terus ‘mengubah peraturan setiap langkahnya’

oleh
Apple mengecam Komisi Eropa setelah didenda sebesar 1 juta, mengatakan bahwa mereka ‘tidak adil menargetkan’ perusahaan dengan terus ‘mengubah peraturan setiap langkahnya’

Badan pengawas Uni Eropa mengenakan denda ratusan juta euro kepada Apple dan Meta pada hari Rabu karena mereka meningkatkan penegakan aturan persaingan digital blok 27 negara tersebut. Komisi Eropa memberlakukan denda 500 juta euro ($571 juta) pada Apple karena mencegah pembuat aplikasi menunjukkan kepada pengguna opsi yang lebih murah di luar App Store-nya. Komisi, yang … Baca Selengkapnya