Peraturan KepmenPANRB Tentang PPPK Paruh Waktu, Termasuk Guru, Namun Belum Jelas

jpnn.com – JAKARTA – Tiga KepmenPANRB mengenai pengadaan atau seleksi PPPK 2024, semuanya mengatur hal terkait non-ASN atau honorer yang diangkat menjadi PPPK Paru Waktu atau PPPK Part Time. Diketahui, tiga KepmenPANRB yang berkaitan dengan seleksi PPPK 2024, yakni: 1. KepMenPANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024. 2. KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme … Baca Selengkapnya

Peraturan Perselingkuhan dalam Islam, Begini Penjelasan Dalilnya

Perselingkuhan dalam Islam dikenal dengan al khianah az zaujiyyah yang berarti seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya, juga berarti berkhianat dan tidak memegang amanah pada pasangannya. Foto ilustrasi/ist Perselingkuhan atau selingkuh kembali ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Terlebih munculnya kabar terviral tentang perselingkuhan sosok publik figur di ranah media sosial. Bagaimana … Baca Selengkapnya

Indonesia akan merevisi peraturan untuk memperkuat pencegahan pornografi

Pemerintah Indonesia berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi (GTP3) untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus pornografi. “Peraturan presiden ini sudah mandek sejak tahun 2012. Melalui rapat tingkat menteri (RTM) ini, kami ingin memberikan persepsi baru mengenai pencegahan dan penanganan pornografi,” kata Wakil Menteri Agama Saiful … Baca Selengkapnya

Polemik Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 28/2024, Komunitas Pelaku Industri Mendesak Dilaksanakan Revisi.

Rabu, 21 Agustus 2024 – 19:16 WIB Jakarta, VIVA – Asosiasi pelaku industri produk tembakau alternatif secara tegas menolak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023). Baca Juga : Penyaluran Kredit Bank Mandiri ke Segmen UMKM Capai Rp 127 Triliun … Baca Selengkapnya

Peraturan selesai untuk menarik investor asing di Nusantara: Jokowi

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan regulasi untuk menarik lebih banyak investor asing di Nusantara. Selama kunjungannya ke ibu kota baru pada hari Minggu, beliau mengatakan bahwa telah ada 300 surat minat (LoI) dari investor asing untuk pembangunan Nusantara. Pemerintah nantinya akan mengundang investor asing yang tertarik untuk memeriksa kemajuan pembangunan di Nusantara. … Baca Selengkapnya

GAIKINDO Meminta Pemerintah Menunda Peraturan Wajib Asuransi Kendaraan

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohanes Nangoi meminta pemerintah menunda peraturan wajib asuransi bagi kendaraan. Menurut dia, aturan tersebut belum tepat untuk diterapkan saat ini. “Kalau bisa jangan diterapkan sekarang lah karena mobil (industri otomotif) sedang menurun,” ujar Nangoi, pada penutupan GIIAS 2024 di ICE BSD City, Tangsel, Sabtu malam. Sebelumnya, Otoritas … Baca Selengkapnya

Wakil Ketua Mendorong Pemerintah Untuk Membuat Peraturan Turunan Undang-Undang KIA

Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI, meminta pemerintah untuk membuat regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA). “Kami mendesak presiden, menteri, gubernur, dan kepala daerah untuk menyiapkan seperangkat regulasi lengkap, sehingga UU Nomor 4/2024 dapat segera diterapkan,” katanya saat ditemui di daerah … Baca Selengkapnya

Rancangan peraturan tentang perlindungan anak online dalam tahap harmonisasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Road Map Perlindungan Anak Online saat ini berada pada tahap harmonisasi. “Sudah mencapai tahap harmonisasi. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menyelesaikan rencana tindakan,” kata Wakil Kepala Perlindungan Khusus Anak di kementerian tersebut, Nahar, di Jakarta pada hari Jumat. Kementerian menargetkan untuk menyelesaikan rancangan … Baca Selengkapnya

Pastikan Telah Mematuhi Peraturan, OJK Ungkap Fakta-fakta Pencabutan Izin Usaha Kresna Life

Jumat, 5 Juli 2024 – 17:08 WIB Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), serta pemberian perintah tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat. Baca Juga : Lindungi Konsumen, OJK Mencabut Izin Usaha Kresna Life Sesuai Ketentuan Kepala … Baca Selengkapnya

Inilah Peraturan Terbaru BKN yang Harus Diketahui oleh Seluruh PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai metode pelaksanaan ujian kenaikan pangkat PNS. Surat edaran tersebut berisi pedoman pelaksanaan ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu perubahan yang dibuat adalah mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan ujian. Pedoman terbaru ini menjadi standar bagi seluruh instansi … Baca Selengkapnya