penempatan

Penempatan Garda Nasional California ke Oregon oleh Trump Usai Gugatan di Portland

oleh
Penempatan Garda Nasional California ke Oregon oleh Trump Usai Gugatan di Portland

Presiden Donald Trump mengirim 300 tentara Garda Nasional California ke Oregon. Ini terjadi setelah seorang hakim federal menghentikan rencana untuk mengirim Garda Nasional Oregon. Gubernur California, Gavin Newsom, berjanji akan melawan keputusan ini di pengadilan. Tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang pengiriman pasukan ini, sama seperti ketika Gubernur Illinois mengumumkan hal yang sama. Gubernur … Baca Selengkapnya

Hakim Era Trump Cegah Penempatan Pasukan di Portland “Kita Negara Hukum Konstitusi, Bukan Hukum Militer”

oleh
Hakim Era Trump Cegah Penempatan Pasukan di Portland “Kita Negara Hukum Konstitusi, Bukan Hukum Militer”

Seorang hakim federal di Oregon sementara menghentikan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengirim Garda Nasional di Portland. Keputusan ini dibuat pada hari Sabtu dalam gugatan yang diajukan oleh negara bagian dan kota. Hakim Distrik AS Karin Immergut, yang ditunjuk oleh Trump, mengeluarkan perintah ini sambil menunggu argumen lebih lanjut. Dia bilang protes di kota itu … Baca Selengkapnya

Trump Perintahkan Penempatan Garda Nasional di Chicago

oleh
Trump Perintahkan Penempatan Garda Nasional di Chicago

Presiden Donald Trump telah mengotorisasi penyebaran 300 personel Garda Nasional ke Chicago guna menanggapi apa yang ia sebut sebagai kriminalitas yang sudah tak terkendali. Langkah ini diambil beberapa jam setelah otoritas imigrasi melaporkan bentrokan dengan para pemrotes di kota yang dipimpin Partai Demokrat, dimana seorang perempuan bersenjata ditembak setelah sekelompok orang menabrakkan kendaraan mereka ke … Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penempatan Tenaga Kerja ke Korea Selatan

oleh
Pemerintah Percepat Penempatan Tenaga Kerja ke Korea Selatan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penempatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di sektor jasa Korea Selatan. Langkah ini langsung menangani antrean panjang para pelamar di bawah skema Government-to-Government (G-to-G). "Kami sudah menyiapkan langkah strategis agar penempatan pekerja migran ke Korea Selatan bisa berjalan lebih … Baca Selengkapnya

Indonesia dan Brunei Finalisasi Rencana Penempatan Perawat Terampil

oleh
Indonesia dan Brunei Finalisasi Rencana Penempatan Perawat Terampil

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Jerudong Park Medical Centre (JPMC) di Brunei Darussalam sedang menyelesaikan rencana kerjasama untuk menempatkan pekerja migran terampil di sektor kesehatan di Brunei. Pembicaraan dilakukan selama kunjungan Direktur Personalia JPMC, Salehin, dan delegasinya ke kantor kementerian pada Rabu (17 Sept), menurut siaran pers. Pertemuan itu membahas … Baca Selengkapnya

Tujuan Mulia, Namun Penempatan Dana Rp200 Triliun di Bank Menyimpang dari Amanat

oleh
Tujuan Mulia, Namun Penempatan Dana Rp200 Triliun di Bank Menyimpang dari Amanat

loading… Setiap rupiah dari anggaran negara harus lewat pembahasan dengan DPR (Legislative Deliberation). Hal itu merespons kebijakan penempatan dana Rp200 triliun pada Bank Himbara. Foto/Dok JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menjelaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus melalui pembahasan dengan DPR. Hal ini merupakan tanggapan atas kebijakan terbaru Menteri Keuangan Purbaya … Baca Selengkapnya

Penempatan Dana Rp200 Triliun Langgar Konstitusi dan Tiga UU, Didik J Rachbini: Bukan Urusan Semaunya

oleh
Penempatan Dana Rp200 Triliun Langgar Konstitusi dan Tiga UU, Didik J Rachbini: Bukan Urusan Semaunya

Menurut Didik J Rachbini, kebijakan spontan Menteri Keuangan untuk menarik Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari BI dan menempatkannya di Bank Himbara melanggar prosedur. Dia menekankan bahwa pengelolaan APBN diatur oleh UUD 1945 Pasal 23, UU Keuangan Negara, dan UU APBN tahunan. Anggaran negara adalah ranah publik, bukan anggaran privat yang bisa diatur … Baca Selengkapnya

Pakar Desak Prabowo Hentikan Penempatan Dana Rp200 T di Himbara: Inkonstitusional!

oleh
Pakar Desak Prabowo Hentikan Penempatan Dana Rp200 T di Himbara: Inkonstitusional!

Selasa, 16 September 2025 – 05:19 WIB Jakarta, VIVA – Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengucurkan dana simpanan pemerintah senilai Rp200 triliun di Bank Indonesia kepada lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai kontroversi. Meskipun tujuannya diklaim oleh Menkeu Purbaya untuk mendukung likuiditas dalam sistem keuangan, meningkatkan penyaluran kredit, dan … Baca Selengkapnya

Bank Mandiri Dukung Penempatan Dana Rp200 Triliun di Bank BUMN

oleh
Bank Mandiri Dukung Penempatan Dana Rp200 Triliun di Bank BUMN

Jakarta (ANTARA) – Bank Mandiri pada hari Jumat menyambut baik keputusan pemerintah untuk menempatkan dana sebesar 200 triliun rupiah (USD12 miliar) di bank-bank BUMN. Mereka bilang langkah ini akan menstabilkan sistem keuangan dan memperkuat aliran kredit. Kebijakan ini bertujuan untuk menyalurkan lebih banyak pinjaman ke sektor-sektor produktif yang sejalan dengan prioritas pemerintah dan rencana delapan … Baca Selengkapnya

Penempatan Dana Pemerintah Rp200 Triliun di Perbankan, Mengikuti Pola Kopdes

oleh
Penempatan Dana Pemerintah Rp200 Triliun di Perbankan, Mengikuti Pola Kopdes

Jakarta (ANTARA) – Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa rencana pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di bank akan mengikuti skema yang mirip dengan model pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Sebelumnya, pemerintah sudah mengalokasikan Rp16 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung Kopdes Merah Putih. Alokasi … Baca Selengkapnya