Perlunya kajian mendalam tentang pelayaran laut bagi jemaah haji: pemerintah

Perlunya kajian mendalam tentang pelayaran laut bagi jemaah haji: pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan mempelajari secara menyeluruh aspek waktu dan biaya pengiriman jamaah haji dan umroh ke Arab Saudi melalui jalur laut sebelum memutuskan opsi ini, kata Menteri Agama Nasaruddin Umar. "Ini sebenarnya bukan pilihan baru… Kami masih perlu pertimbangkan berbagai hal, termasuk fakta bahwa perjalanan laut biasanya memakan waktu lebih lama," ujarnya di … Baca Selengkapnya

Pemerintah Batalkan Rencana Penciutan Rumah Subsidi Menjadi 18 Meter Persegi

Pemerintah Batalkan Rencana Penciutan Rumah Subsidi Menjadi 18 Meter Persegi

loading… Pemeritah putuskan batalkan rencana kurangi luas rumah subsidi jadi 18 meter persegi. FOTO/dok.SindoNews JAKARTA – Pemerintah akhirnya membatalkan rencana untuk memperkecil ukuran rumah subsidi menjadi 18 meter persegi, yang sebelumnya tercantum dalam draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja bersama Komisi … Baca Selengkapnya

Menteri Perkuat Koordinasi Bandara dan Pemerintah Daerah Soal Layangan

Menteri Perkuat Koordinasi Bandara dan Pemerintah Daerah Soal Layangan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta otoritas bandara untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar aktivitas bermain layang-layang tidak mengganggu penerbangan. Dalam diskusi dengan media pada Rabu, dia menekankan pentingnya memberikan edukasi tentang keselamatan penerbangan kepada masyarakat, terutama karena bermain layang-layang bisa membahayakan penerbangan. Dia bilang penyebaran informasi sudah dilakukan, bahkan di daerah … Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Setuju Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dapat Diatasi dengan Restorative Justice

DPR dan Pemerintah Setuju Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dapat Diatasi dengan Restorative Justice

Rabu, 9 Juli 2025 – 23:40 WIB Jakarta, VIVA – Komisi III DPR RI dan pemerintah setuju bahwa kasus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres) bisa diselesaikan dengan mekanisme restorative justice (RJ) atau di luar pengadilan. Kesepakatan ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Baca Juga: Tiba di Brasilia, Prabowo Disambut … Baca Selengkapnya

Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat Tidak Bertabrakan dengan Sekolah Formal

Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat Tidak Bertabrakan dengan Sekolah Formal

Rabu, 9 Juli 2025 – 08:20 WIB Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak akan bentrok dengan sekolah reguler atau program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Resmikan Koperasi Desa Merah Putih 19 Juli di Klaten Menurut Hasan, program Sekolah Rakyat dirancang … Baca Selengkapnya

Asia Mengabaikan Ancaman Tarif Baru Trump, Pemerintah Berharap Kesepakatan Sebelum 1 Agustus

Asia Mengabaikan Ancaman Tarif Baru Trump, Pemerintah Berharap Kesepakatan Sebelum 1 Agustus

Pasar Asia sebagian besar tidak terganggu oleh pengumuman terbaru pemerintahan Trump tentang tarif untuk beberapa mitra dagangnya. Presiden AS juga sepertinya menunda tanggal mulai pajak baru ke 1 Agustus. Pada Senin, Gedung Putih Trump mengumumkan tarif tetap 25% untuk Jepang dan Korea Selatan, dua mitra dagang AS. Tarif ini hampir sama dengan ancaman Trump pada … Baca Selengkapnya

Banjir di Texas Soroti Respons Pemerintah Usai Badai Mematikan Mereda | Berita Iklim

Banjir di Texas Soroti Respons Pemerintah Usai Badai Mematikan Mereda | Berita Iklim

Pertanyaan kian menumpuk tentang tindakan apa saja, jika ada, yang diambil pejabat lokal untuk memperingatkan para perkemahan dan warga. Harapan menemukan korban selamat dari banjir dahsyat di negara bagian Texas, AS kian pupus sehari setelah korban tewas melebihi 100 jiwa, sementara tim terus melanjutkan pencarian bagi yang masih hilang pasca bencana. Saat badai yang menghantam … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI dan DPR Setujui Asumsi Makroekonomi untuk Tahun 2026

Pemerintah RI dan DPR Setujui Asumsi Makroekonomi untuk Tahun 2026

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Komisi XI DPR telah sepakat tentang asumsi makroekonomi dalam draf Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2026. Komisi XI mengawasi sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan. “Kelompok kerja dan diskusi internal kami menyimpulkan bahwa kami akan menggunakan angka yang sama seperti yang … Baca Selengkapnya

Negosiator Kepercayaan: Pemerintah Hadapi Ancaman Tarif Tambahan AS pada BRICS

Negosiator Kepercayaan: Pemerintah Hadapi Ancaman Tarif Tambahan AS pada BRICS

Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyatakan kepercayaan penuh pada timnya yang sedang bernegosiasi soal tarif timbal balik dengan Amerika Serikat (AS), meski Presiden Donald Trump memperingatkan akan menambah tarif 10 persen untuk anggota BRICS dan sekutunya. “Kami percaya pada negosiator kami yang saat ini berada di AS,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin. BRICS … Baca Selengkapnya

Pemerintah Tambah Utang, Cadangan Devisa RI Capai US$152,6 Miliar pada Juni 2025

Pemerintah Tambah Utang, Cadangan Devisa RI Capai US2,6 Miliar pada Juni 2025

Senin, 7 Juli 2025 – 10:39 WIB Jakarta, VIVA – Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 mencapai US$152,6 miliar. Angka ini naik sedikit dibanding posisi Mei 2025 yang sebesar Rp152,5 miliar (typo: seharusnya US$152,5 miliar). Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan kenaikan ini berasal dari pendapatan pajak, jasa, … Baca Selengkapnya