Pernyataan Pimpinan KPK tentang Anak Buah Hasto PDIP Dilaporkan ke Komnas HAM

Kamis, 13 Juni 2024 – 01:02 WIB Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata turut memberikan sebuah respon atas laporan pengacara anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi ke Komnas HAM. Laporan tersebut terkait dengan adanya perampasan barang yang diduga dilakukan Penyidik KPK. Baca Juga : Adik SYL Bungkam usai Diperiksa KPK … Baca Selengkapnya

Ketua KPK Tidak Peduli Anak Buah Hasto ke Dewas dan Komnas HAM

loading… Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata enggan ambil pusing terkait langkah anak buah atau asisten Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan ke Komnas HAM tersebut dibuat Kusnadi sebagai buntut dari penyitaan sejumlah barangnya dan Hasto oleh penyidik KPK Rossa … Baca Selengkapnya

KPK Mendampingi Penarikan Kendaraan Dinas yang Dikuasai Mantan Pejabat

Selasa, 11 Juni 2024 – 23:56 WIB Serang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Serang, Banten dalam proses pengambilan kembali sejumlah kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat setempat. Pasalnya, kendaraan dinas tersebut merupakan aset daerah yang harus dikembalikan setelah masa jabatan berakhir. Baca Juga: Pengadilan Tinggi DKI Tambah … Baca Selengkapnya

KPK Mengklarifikasi Ketika Hasto Ditinggalkan oleh Penyidik hingga Kedinginan: Diberi Kesempatan Membaca BAP

Selasa, 11 Juni 2024 – 10:13 WIB Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi membei klarifikasi, terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang mengaku ditinggal penyidik di ruangan sampai kedinginan. Itu terjadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi DPO Harun Masiku. Baca Juga : PDIP Sesalkan Tindakan Penyidik KPK, Kelabui Staf Hasto saat Pemeriksaan KPK … Baca Selengkapnya

Mencegah Pungli, KPK Awasi Ketat PPDB 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . KPK memperketat pengawasan pungli dalam perhelatan PPDB 2024 dengan mengeluarkan surat edaran. Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati beralasan karena maraknya praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi … Baca Selengkapnya

Sekretaris Jenderal DPR Absen saat Dipanggil KPK, Meminta untuk Diperiksa pada 15 Mei

Kamis, 9 Mei 2024 – 20:27 WIB Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di rumah dinas DPR RI. Panggilan itu dilakukan pada Kamis 8 Mei 2024 kemarin. Baca Juga : 9 Calon Anggota Pansel Capim KPK, 5 dari … Baca Selengkapnya

KPK Diminta untuk Memulai Penyelidikan Baru Mengenai Dugaan Penyalahgunaan WTP oleh BPK melalui Kasus Kementan

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan baru terkait permainan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uchok menganggap status WTP BPK menjadi ladang korupsi. “Selama ini kementerian atau lembaga negara yang mendapat WTP dari BPK RI patut dicurigai dan tidak gratis,” kata Uchok … Baca Selengkapnya

KPK Mencegah Mantan Ketua DPD Gerindra Malut dari Keluar Negeri dalam Kasus Korupsi Gubernur Abdul Gani Kasuba

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap satu orang dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara atau Malut. Dalam kasus tersebut, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak yang dicegah KPK adalah mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan … Baca Selengkapnya

Setelah Menggeledah Ruang Kerja, KPK Memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar Lagi

Rabu, 8 Mei 2024 – 12:05 WIB Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI. Indra akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Baca Juga : Usut Kasus Pungli Rutan, KPK Panggil Mantan Wakil Ketua DPR “Hari ini, 8 … Baca Selengkapnya

KPK Menyita Kantor Partai Nasdem

Kamis, 2 Mei 2024 – 16:36 WIB Jakarta – Kantor DPC Partai Nasdem yang berlokasi di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, akhirnya disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya penegakan hukum tersebut terkait dengan proses penyidikan terhadap tersangka Bupati Labuhan Batu Erik Adrata Aritonga. “Penyitaan dilakukan bersamaan dengan pemasangan plang … Baca Selengkapnya