Konstitusi

Amandemen konstitusi tidak dilarang di Indonesia: Wakil Presiden Amin

oleh

Wakil Presiden menekankan pentingnya melibatkan populasi yang lebih luas sebelum membuat amendemen lain pada Konstitusi.Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan Konstitusi 1945 tidak bertentangan dengan konstitusi karena bangsa Indonesia telah menjadi saksi empat kali amendemen konstitusi. “Ini berarti bahwa perubahan telah dilakukan sebelumnya; mereka tidak dilarang. Hanya … Baca Selengkapnya

Pengadilan Thailand Menolak PM Srettha karena Melanggar Konstitusi

oleh

Sebuah pengadilan Thailand telah memecat Perdana Menteri Srettha Thavisin karena menunjuk seorang mantan pengacara yang pernah dipenjara ke kabinetnya. Pengadilan Konstitusi memutuskan bahwa Pak Srettha telah melanggar “aturan etika” dengan “tampilan perilaku yang membantah”. Srettha yang berusia 62 tahun, yang telah berkuasa kurang dari setahun, adalah ketiga kalinya PM dalam 16 tahun yang dipecat oleh … Baca Selengkapnya

Pansus Haji Dituduh Dibentuk karena Masalah Pribadi Melanggar Konstitusi

oleh

Selasa, 30 Juli 2024 – 17:33 WIB Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai tudingan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dibentuk dalam rangka urusan pribadi melecehkan konstitusi. Baca Juga : Wacana PKS dan PKB Gabung, Gibran Rakabuming Raka: Komunikasi Kami Jalankan Terus “Jadi, tudingan untuk kepentingan pribadi … Baca Selengkapnya

Keputusan amandemen konstitusi tidak final: Ketua MPR

oleh

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan bahwa meskipun partai-paritai parlemen memiliki aspirasi untuk amandemen terhadap Konstitusi 1945, keputusan mengenai hal tersebut belum final. Soesatyo juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan bahwa partai-partai politik setuju untuk melakukan amandemen, karena konsensus untuk hal tersebut belum tercapai. \”Saya hanya berbicara tentang aspirasi … Baca Selengkapnya

Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

oleh

“ loading… Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. Foto/SINDOnews JAKARTA – Memahami perbedaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah penting. Sebab keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh … Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Menyebut Jokowi dan Gibran Melanggar Konstitusi, Tidak Pantas Diundang

oleh

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa partainya, PDI Perjuangan, adalah partai yang ideologis dan akan menegaskan sikap tegas terhadap kader-kader yang melanggar etika dan konstitusi. Djarot menegaskan bahwa kader yang melanggar konstitusi tidak lagi dianggap bagian dari keluarga besar partai yang memiliki lambang banteng moncong putih itu. Dalam menjawab pertanyaan dari awak media … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak ‘melarang kandidat presiden untuk mencalonkan diri di posisi tertinggi’

oleh

Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak tantangan terhadap kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden negara tersebut, namun tidak melarang saingan politiknya untuk maju sebagai calon presiden di masa depan, bertentangan dengan klaim yang disebutkan dalam video yang diedit dan telah ditonton ratus ribu kali di media sosial. Rekaman langsung keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa para hakim tidak … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Mulai Menggelar Persidangan Sengketa Pemilihan Umum 2024, Total 297 Kasus.

oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memulai sidang perdana 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan dilaksanakan mulai tanggal 29 April hingga 3 Mei 2024. Sidang tersebut akan dilakukan secara paralel di tiga Ruang Sidang MK Gedung I dan II. Pada tanggal 23 April 2024, MK telah mendaftarkan 297 … Baca Selengkapnya

Tim Kampanye Nasional (TKN) meminta kubu Anies dan Ganjar untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.

TKN Meminta Pihak Anies dan Ganjar Hormati Keputusan MK tentang Sengketa Pilpres 2024

oleh

Selasa, 22 April 2024 – 18:16 WIB Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, meminta pasangan calon (paslon) nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut dua Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Hal ini sejalan dengan … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Akan Segera Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024, Presiden Jokowi Mengatakan Hal Ini

oleh

Minggu, 21 April 2024 – 22:04 WIB Dokumentasi – Presiden Joko Widodo menyatakan pendapatnya mengenai rencana Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com jpnn.com – GORONTALO – Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait rencana Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres … Baca Selengkapnya