Konstitusi

DPR Mengadakan Rapat untuk Membahas RUU Pilkada setelah Putusan MK, Mahfud MD: Pelanggaran Konstitusi

oleh

“ loading… Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut sikap DPR yang menggelar sidang bahas RUU Pilkada usai putusan MK sebagai bentuk pembangkangan konstitusi. Foto/SINDOnews JAKARTA – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut sikap DPR yang menggelar sidang bahas RUU Pilkada usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pembangkangan konstitusi. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan … Baca Selengkapnya

Dewan untuk membela keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Pemilihan Lokal

oleh

Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan keputusan hukum tentang undang-undang pemilihan kepala daerah yang diumumkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan memastikan lembaga-lembaga nasional patuh terhadapnya. “Kami memahami bahwa semua keputusan MK bersifat final dan mengikat. Insya Allah, kami siap untuk mendukung keputusan tersebut,” ujar anggota MKMK … Baca Selengkapnya

VP Amin menguatkan peran Konstitusi dalam membangun bangsa

oleh

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan bahwa Konstitusi 1945 adalah landasan dari tata kelola Indonesia, yang melindungi hak asasi manusia bagi semua warga negara. “Konstitusi menduduki posisi tertinggi dalam hierarki hukum kita, sebagai landasan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dalam praktik demokrasi,” ujarnya saat memperingati Hari Konstitusi Nasional … Baca Selengkapnya

Amandemen konstitusi tidak dilarang di Indonesia: Wakil Presiden Amin

oleh

Wakil Presiden menekankan pentingnya melibatkan populasi yang lebih luas sebelum membuat amendemen lain pada Konstitusi.Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan Konstitusi 1945 tidak bertentangan dengan konstitusi karena bangsa Indonesia telah menjadi saksi empat kali amendemen konstitusi. “Ini berarti bahwa perubahan telah dilakukan sebelumnya; mereka tidak dilarang. Hanya … Baca Selengkapnya

Pengadilan Thailand Menolak PM Srettha karena Melanggar Konstitusi

oleh

Sebuah pengadilan Thailand telah memecat Perdana Menteri Srettha Thavisin karena menunjuk seorang mantan pengacara yang pernah dipenjara ke kabinetnya. Pengadilan Konstitusi memutuskan bahwa Pak Srettha telah melanggar “aturan etika” dengan “tampilan perilaku yang membantah”. Srettha yang berusia 62 tahun, yang telah berkuasa kurang dari setahun, adalah ketiga kalinya PM dalam 16 tahun yang dipecat oleh … Baca Selengkapnya

Pansus Haji Dituduh Dibentuk karena Masalah Pribadi Melanggar Konstitusi

oleh

Selasa, 30 Juli 2024 – 17:33 WIB Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai tudingan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dibentuk dalam rangka urusan pribadi melecehkan konstitusi. Baca Juga : Wacana PKS dan PKB Gabung, Gibran Rakabuming Raka: Komunikasi Kami Jalankan Terus “Jadi, tudingan untuk kepentingan pribadi … Baca Selengkapnya

Keputusan amandemen konstitusi tidak final: Ketua MPR

oleh

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan bahwa meskipun partai-paritai parlemen memiliki aspirasi untuk amandemen terhadap Konstitusi 1945, keputusan mengenai hal tersebut belum final. Soesatyo juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan bahwa partai-partai politik setuju untuk melakukan amandemen, karena konsensus untuk hal tersebut belum tercapai. \”Saya hanya berbicara tentang aspirasi … Baca Selengkapnya

Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

oleh

“ loading… Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. Foto/SINDOnews JAKARTA – Memahami perbedaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah penting. Sebab keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh … Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Menyebut Jokowi dan Gibran Melanggar Konstitusi, Tidak Pantas Diundang

oleh

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa partainya, PDI Perjuangan, adalah partai yang ideologis dan akan menegaskan sikap tegas terhadap kader-kader yang melanggar etika dan konstitusi. Djarot menegaskan bahwa kader yang melanggar konstitusi tidak lagi dianggap bagian dari keluarga besar partai yang memiliki lambang banteng moncong putih itu. Dalam menjawab pertanyaan dari awak media … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak ‘melarang kandidat presiden untuk mencalonkan diri di posisi tertinggi’

oleh

Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak tantangan terhadap kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden negara tersebut, namun tidak melarang saingan politiknya untuk maju sebagai calon presiden di masa depan, bertentangan dengan klaim yang disebutkan dalam video yang diedit dan telah ditonton ratus ribu kali di media sosial. Rekaman langsung keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa para hakim tidak … Baca Selengkapnya