Komisi

Pembentukan Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan oleh Komisi III DPR

oleh
Pembentukan Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan oleh Komisi III DPR

Komisi III DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ini dilakukan karena banyak masukan dari masyarakat. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa selama ini banyak dapat masukan dari masyarakat untuk membentuk panja terkait tiga institusi penegak hukum itu. "Kalau bicara soal oknum, memang ada di semua institusi," ujarnya pada … Baca Selengkapnya

Komisi DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Reformasi Lembaga Penegak Hukum

oleh
Komisi DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Reformasi Lembaga Penegak Hukum

Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI akan membentuk panitia kerja khusus untuk mengawasi reformasi di tubuh kepolisian, Kejaksaan Agung, dan lembaga peradilan, kata seorang anggota dewan pada hari Jumat. Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan langkah ini merespon kekhawatiran publik yang meluas terhadap ketiga lembaga tersebut. Dia menambahkan bahwa panel tersebut, yang dikenal sebagai “Panja … Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Setujui RUU Hukum Acara Pidana dalam Rapat Paripurna

oleh
Komisi III DPR Setujui RUU Hukum Acara Pidana dalam Rapat Paripurna

Komisi III DPR RI sudah sepakat untuk membawa Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang akan datang. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Rapat tersebut … Baca Selengkapnya

Kesepakatan Komisi III dan Pemerintah: Pemeriksaan Tersangka Wajib Terekam CCTV dalam RKUHAP

oleh
Kesepakatan Komisi III dan Pemerintah: Pemeriksaan Tersangka Wajib Terekam CCTV dalam RKUHAP

JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR dan pemerintah akhirnya sepakat soal Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Revisi ini mengatur bahwa proses pemeriksaan seorang tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas atau CCTV. Rekaman ini nantinya tidak hanya bisa dipakai untuk kepentingan penyelidikan saja, tapi juga bisa diakses oleh pihak tersangka atau terdakwa … Baca Selengkapnya

Kunjungan Kerja ke Universitas Jember, Komisi X DPR Bahas Revisi UU Sisdiknas

oleh
Kunjungan Kerja ke Universitas Jember, Komisi X DPR Bahas Revisi UU Sisdiknas

loading… Komisi X DPR RI kunjungan kerja ke Universias Jember guna menampung aspirasi mengenai Revisi RUU Sisdiknas. Foto/UNEJ. JAKARTA – Universitas Jember (UNEJ) jadi lokasi yang strategis buat Tim Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI dalam melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker). Kunker ini, yang bertujuan untuk mengumpulkan masukan penting dari pemangku kepentingan di perguruan tinggi … Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Komisi Reformasi Polisi Laporkan Hasil dalam 3 Bulan

oleh
Prabowo Minta Komisi Reformasi Polisi Laporkan Hasil dalam 3 Bulan

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah mendorong Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk segera memulai pekerjaannya dan menyampaikan laporan awal tentang perkembangan dalam waktu tiga bulan setelah pembentukan komisi ini. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu dipersiapkan tim, dan hasilnya akan dilaporkan secara … Baca Selengkapnya

Sinergi Komisi Percepatan dan Tim Transformasi Reformasi Polri

oleh
Sinergi Komisi Percepatan dan Tim Transformasi Reformasi Polri

JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan bahwa kerja Komisi Percepatan dan tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan saling mendukung. Komisi dan tim ini merupakan bentuk respons dan penerimaan terhadap masukan dari masyarakat. “Jadi antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk Kapolri, mudah-mudahan … Baca Selengkapnya

Komisi Aceh Usulkan 2.680 Korban Terima Reparasi pada 2030

oleh
Komisi Aceh Usulkan 2.680 Korban Terima Reparasi pada 2030

Banda Aceh, Aceh (ANTARA) – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh telah merekomendasikan 2.680 korban pelanggaran HAM masa lalu ke Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk menerima reparasi antara tahun 2025 hingga 2030. “Dari 2025 sampai 2030, BRA telah mencatat 2.680 kasus berdasarkan rekomendasi KKR Aceh untuk reparasi,” kata Yuliati, ketua kelompok kerja reparasi KKR Aceh. … Baca Selengkapnya

Bupati Pati Lolos dari Pemakzulan, Komisi II DPR Desak Evaluasi Terus Berjalan

oleh
Bupati Pati Lolos dari Pemakzulan, Komisi II DPR Desak Evaluasi Terus Berjalan

Minggu, 2 November 2025 – 14:10 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan perlunya evaluasi secara rutin untuk melihat perbaikan kinerja Bupati Pati, Sudewo, yang lolos dari proses pemakzulan. Evaluasi ini dinilai penting untuk menilai apakah kinerja Sudewo sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Pati atau tidak. Diketahui bahwa DPRD Pati … Baca Selengkapnya

Serangan Drone Rusia di Ukraina adalah Kejahatan Perang, Demikian Kata Komisi PBB

oleh
Serangan Drone Rusia di Ukraina adalah Kejahatan Perang, Demikian Kata Komisi PBB

Sebuah komisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin menyatakan serangan drone Rusia di Ukraina sebagai kejahatan perang. Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Ukraina dalam laporannya menyatakan bahwa serangan drone di area yang membentang hampir 200 mil sepanjang Sungai Dnieper, yang membelah Ukraina, telah menyasarkan warga sipil Ukraina. “Pasukan bersenjata Rusia telah melancarkan serangan … Baca Selengkapnya