loading… Koalisi global pimpinan Inggris untuk membuka Selat Hormuz bertambah dari 35 menjadi 40 negara. Foto/BBC LONDON – Jumlah negara dalam koalisi global bentukan Inggris untuk membuka Selat Hormuz sudah bertambah, dari 35 menjadi 40 negara. Puluhan negara ini sedang berdiskusi cara membuka jalur minyak global itu, yang ditutup sebagian oleh Iran karena perang yang … Baca Selengkapnya
Britania Raya tengah mengumpulkan menteri luar negeri dari 40 negara untuk membahas opsi membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang terputus akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa konferensi daring pada Kamis ini, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, “akan menilai semua langkah … Baca Selengkapnya
Harga Minyak Mentah Brent Tembus US$106 per Barel, Pasar Kian Pesimistis Terkait Penutupan Selat Hormuz Dengarkan artikel ini | 2 menit Dipublikasikan pada 16 Mar 2026 Harga minyak terus merangkak naik seiring pesimisme pasar mengenai berakhirnya penutupan efektif Selat Hormuz dalam waktu dekat. Brent crude, patokan harga minyak global terpenting, melonjak hingga 3 persen pada … Baca Selengkapnya
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan pembentukan koalisi angkatan laut untuk mengerahkan kapal perang guna mengamankan Selat Hormuz, di mana seperlima dari pengiriman minyak dunia melintas, seiring pasar minyak terguncang akibat gangguan pasokan dari perang AS-Israel dengan Iran. Pada dasarnya, penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai balasan atas serangan AS dan Israel telah melambungkan harga … Baca Selengkapnya
Oleh Takaya Yamaguchi dan Leika Kihara TOKYO, 16 Feb (Reuters) – Pemerintah Jepang harus menghindari campur tangan dalam kebijakan moneter dan fokus pada langkah-langkah untuk membangun ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi rasa sakit yang mungkin terjadi dari kenaikan suku bunga lebih lanjut, kata pemimpin mitra koalisi junior pemerintahan kepada Reuters. Jepang juga harus melanjutkan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tidak mengatur soal koalisi permanen antar partai politik. Dia menekankan, undang-undang tentang partai politik juga tidak mengatur koalisi permanen. Revisi UU Pemilu yang akan datang merupakan bagian dari langkah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “UU Pemilu tidak mengatur koalisi permanen, … Baca Selengkapnya
loading… Pegiat media sosial yang juga politikus PSI Ade Armando angkat bicara mengenai langkah hukum yang ditempuh Partai Demokrat dengan melaporkan sejumlah akun media sosial kepada pihak kepolisian. Foto: Felldy Utama JAKARTA – Pegiat media sosial sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando memberikan pernyataan tentang langkah hukum yang dilakukan Partai Demokrat dengan melaporkan … Baca Selengkapnya
Reuters Polisi berpatroli di Aden, tempat koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan Aidarous al-Zubaidi melarikan diri menggunakan kapal. Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menuduh Uni Emirat Arab membantu menyelundupkan seorang pemimpin separatis keluar dari negara itu setelah ia dipecat dari dewan kepresidenan Yaman dan dituduh melakukan pengkhianatan. Juru bicara koalisi menyatakan Aidarous al-Zubaidi, ketua Dewan … Baca Selengkapnya
BERITA UTAMABERITA UTAMA, Koalisi menyatakan pemimpin separatis itu menumpang kapal ke Berbera lalu naik pesawat yang terbang ke Abu Dhabi via Mogadishu. Diterbitkan Pada 8 Jan 20268 Jan 2026 Klik untuk membagikan di media sosial share2 Bagikan Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman mengumumkan bahwa pemimpin Dewan Transisi Selatan (STC) yang separatis telah kabur ke … Baca Selengkapnya
loading… JAKARTA – Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, ngaku udah ada komunikasi dari parpol-parpol koalisi pemerintah ke partainya. Komunikasi ini mengenai usulan pilkada yang nanti dipilih lewat DPRD. Sampai saat ini, PDIP tetep menolak usulan itu. “Lobi-lobi, pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah terjadi,” kata Deddy ke wartawan, Rabu (7/1/2026). Anggota Komisi II DPR RI itu bilang, … Baca Selengkapnya