Kamis, 16 Oktober 2025 – 09:18 WIB Jakarta, VIVA – Baca Juga : Sekjen Golkar: Menteri Bahlil Diframing Jahat Tapi Kinerjanya Diakui Publik Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan masalah dualisme organisasi SOKSI dan memastikan hanya ada satu kepemimpinan yang sah, yaitu di bawah Ketua Umum Mukhamad Misbakhun. Pernyataan ini disampaiakan … Baca Selengkapnya
Jumat, 11 Juli 2025 – 23:13 WIB Jakarta, VIVA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) versi Munas VII lanjutan resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini terkait putusan Kementerian Hukum lewat Surat Keputusan Nomor: AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2025 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Alumni PMII tanggal 11 … Baca Selengkapnya
Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upanyanya adalah komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mewujudkan pembangunan ZI menuju WBBM, Kanwil Kemenkum NTB akan menjalani desk evaluasi dari Tim Penilai Internal (TPI), pada Kamis (15/5) mendatang. … Baca Selengkapnya
Analis Kebijakan pada Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum Edy Sumarsono dan Muhaimin mengatakan ada empat variabel pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang jadi dasar menilai peserta, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut dilontarkan keduanya saat sosialisasi pedoman penilaian IRH Pemda se-NTB yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (29/4). Sosialisasi ini … Baca Selengkapnya
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan perjanjian kinerja dengan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang terakreditasi di wilayah NTB, Senin kemarin (14/4). Foto: Kemenkum bali.jpnn.com, MATARAM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTB I Gusti Putu Milawati melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan … Baca Selengkapnya
Kementerian Hukum (Kemenkum) telah memutuskan untuk mentransformasikan ‘dirinya’ masuk ke dalam pemerintahan digital. Pemerintahan digital merupakan salah satu dari tiga pilar pembangunan digitalisasi di Indonesia dalam Visi Indonesia Digital 2045. Ketiganya, yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Menurut Penasehat Kehormatan Menteri Bidang Digital Yudhistira Dwi Wardhana, kunci transformasi digital itu ada dua, yaitu … Baca Selengkapnya
Kepala Divisi P3H, Edward James Sinaga ikut serta dalam kegiatan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 secara daring, Selasa (4/2). Foto: Kemenkum NTB bali.jpnn.com, MATARAM – Kabag Organisasi, Tatalaksana, dan Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen Kemenkum Dewi Ambarwati mengapresiasi seluruh jajaran atas peningkatan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang mencapai 87,56 … Baca Selengkapnya
“ loading… Gilang Widya Permana kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dekopin yang telah disahkan Kementerian Hukum. Foto/Foto/Instagram Juragan 99 JAKARTA – Kepengurusan baru Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi disahkan oleh Kementerian Hukum (Kemenkum). Dekopin dipimpin oleh Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum. Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam kepengurusan ini adalah Gilang Widya Permana, … Baca Selengkapnya
Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Kanwil Kemenkum NTB menggelar mediasi perkara notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap jabatan notaris, Jumat kemarin (31/1). Foto: Kemenkum NTB bali.jpnn.com, MATARAM – Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Kanwil Kemenkum NTB menggelar mediasi perkara notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap jabatan notaris, Jumat kemarin (31/1). Notaris yang menjalani mediasi berasal … Baca Selengkapnya