Pemimpin Gereja Unifikasi diduga menyuap mantan ibu negara yang suaminya, Yoon Suk-yeol, jatuh dari kekuasaan tahun lalu. Diterbitkan Pada 18 Sep 202518 Sep 2025 Klik untuk membagikan di media sosial share2 Bagikan Kejaksaan Korea Selatan telah mengajukan surat perintah penahanan untuk Han Hak-ja, pemimpin Gereja Unifikasi, terkait dugaan suap yang melibatkan mantan ibu negara. Permintaan … Baca Selengkapnya
VILNIUS, Lithuania (AP) — Jaksa Lithuania mengungkapkan suatu jaringan tersangka yang dikaitkan dengan Rusia yang diduga telah merencanakan dan mengorganisir serangan pembakaran di berbagai negara Eropa. Kantor kejaksaan agung di Vilnius menyatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu, bahwa para tersangka dikatakan telah mengirimkan paket berisi perangkat peledak rakitan rumahan ke negara-negara Uni Eropa lainnya dan … Baca Selengkapnya
Tyler Robinson Tampil di Pengadilan via Video Link Terduga pelaku penembakan fatal terhadap Charlie Kirk diduga mengaku membunuh aktivis sayap kanan tersebut dalam sebuah pesan untuk rekannya satu kamar, demikian dakwaan jaksa penuntut saat mengumumkan tujuh tuduhan terhadapnya. Tyler Robinson, 22 tahun, meninggalkan catatan di bawah keyboard untuk ditemukan rekannya, ujar Jaksa Wilayah Utah, Jeffrey … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Jaksa Agung dari sepuluh negara anggota ASEAN menandatangani Deklarasi Sanur Bali pada Senin, berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam menangani kejahatan lintas batas, kata Jaksa Agung Indonesia. Deklarasi yang disetujui dalam Pertemuan Jaksa Agung ASEAN (APAGM) di Bali ini mewajibkan jaksa regional untuk koordinasi yang lebih erat dalam menangani kejahatan transnasional seperti perjudian … Baca Selengkapnya
loading… Mantan Dirut PT. Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, pernah minta mantan pacarnya buat setor uang ke bank senilai Rp130 juta. JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT. Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih pernah minta pacarnya untuk nyetor duit yang nilainya Rp130 juta ke bank. Hal ini ketauan waktu jaksa buka pesan chat antara Antonius sama … Baca Selengkapnya
Auditor Jenderal Militer Kongo minta pengadilan menjatuhi hukuman mati kepada Kabila atas kejahatan perang, termasuk homisida dan penyiksaan. Jaksa penuntut militer di Republik Demokratik Kongo (DRC) menuntut hukuman mati bagi mantan Presiden Joseph Kabila yang sedang diadili secara in absentia. Jenderal Lucien Rene Likulia, Auditor Jenderal Militer Kongo, pada Jumat (12/4) meminta majelis hakim untuk … Baca Selengkapnya
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengungkapkan bahwa mereka “sangat menyesalkan” sanksi baru Amerika Serikat terhadap para hakim dan jaksa mereka. Pada hari Rabu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi baru terhadap dua hakim dan dua jaksa ICC karena terlibat dalam upaya untuk menuntut warga negara AS dan Israel. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menuduh ICC sebagai … Baca Selengkapnya
Seorang hakim federal telah memutuskan bahwa pengangkatan Alina Habba sebagai penjabat Jaksa Agung Amerika Serikat untuk Distrik New Jersey tidak sah secara hukum. Keputusan dari Hakim Distrik Matthew Brann pada Kamis merupakan teguran terhadap administrasi Presiden Donald Trump, yang berupaya mempertahankan Habba—mantan pengacara pribadinya—dalam peran tersebut meskipun terdapat putusan pengadilan sebelumnya yang menggantikannya. “Menghadapi pertanyaan … Baca Selengkapnya
Perusahaan teknologi pemilu, Smartmatic, yang menuntut Fox News untuk pencemaran nama baik, sekarang menghadapi daftar tuduhan kriminal terhadap beberapa eksekutifnya. Termasuk klaim baru oleh jaksa federal bahwa ada “dana slush” untuk menyuap pejabat asing, yang dananya sebagian berasal dari penjualan mesin pemungutan suara di Los Angeles. Detail baru tentang kasus kriminal ini muncul dalam dokumen … Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah tetapkan M Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka untuk kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi pengelolaan minyak di Pertamina. Penetapan tersangka ini dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU sejak bulan Juli 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, ketika dihubungi … Baca Selengkapnya