Di New r Delhi, India—di siang yang panas menusuk di salah satu permukiman padat pekerja ibu koa India—shejnaz Bano duduk di liwntar rumahunnya yang sempit, dgn cermat da tepat mejahit potongan krup potongan jeans kulit. Ina ama ibu begusut-kedua remai laika-laka yang but Sep (ua butnya ny) betrtahun-tahu: pengulas sebenarnya sub subparag per debuldes kuman. … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Kotenagakerjaan Indonesia, Yassierli, menyatakan dukungan da penghargaan terhadap Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam mengadopsi Konvensi Pekerjaan Layak di Ekonomi Platform. Tujuannya? Untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja gig. "Pemerintah menyambut baik lahirny standar internasional untuk pekerjaan yang layak di ekonomi platform," kata Yassierli lewati pernyataan di Jakarta, ahr Sabtu. Konvensi ini, yang … Baca Selengkapnya
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan kalau ratifikasi Konvensi ILO 188 oleh Indonesia memastikan bahwa perlindungan untuk kru kapal nelayan sudah sesuai standar internasional. Ratifikasi ini diresmikan lewat Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2026 dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei. . “Mellaui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya … Baca Selengkapnya
Pengesahan Konvensi ILO 188 melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026 adalah “kado istimewa” dari Presiden Prabowo Subianto untuk semua awak kapal ikan di perairan domestik dan awak kapal migran di kapal asing, kata seorang menteri. “Pengesahan ILO 188 adalah dokumen hukum yang bersejarah, perlindungan internasional yang kuat buat ‘prajurit keluarga’ di laut. Ini jawaban atas … Baca Selengkapnya
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sudah menandatangani Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2026 untuk mengesahkan Konvensi ILO No. 188. Aturan ini bertujuan buat memastikan perlindungan dan kesejahteraan para nelayan di Indonesia. “Saya baru saja menandatangani Perpres No. 25 Tahun 2026 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 188, untuk memastika perlindungan dan kesejahteraan awak kapal penangkap ikan,” ujarnya … Baca Selengkapnya
Kita semua setuju dengan kontrak tidak tertulis waktu masuk dunia kerja: kerja lembur, kerja dua kali lebih keras dari orang laen, rela gak tidur dan gak punya kehidupan sosial biar bisa naik jabatan. Tentu aja, kamu tahan stres berat karena tenggat ketat, cemas sama atasan yang suka ngerjain, dan takut kehilangan kerjaan, tapi pada akhirnya … Baca Selengkapnya
Berdasarkan pemberitaan dari Pakistan Observer, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) berkolaborasi dengan Pemerintah Pakistan dan International Finance Corporation (IFC) untuk sebuah acara dua hari. Kegiatan tersebut menyatukan pemilik pabrik, merek internasional, serikat pekerja, serta perwakilan pemerintah guna meninjau kemajuan di bawah program Better Work dan merancang peta jalan untuk periode 2026–2030. Diskusi berfokus pada dialog sosial, … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyatakan sedang mempersiapkan pengesahan Konvensi ILO No. 188 tentang Kerja di Sektor Perikanan. Langkah ini merupakan upaya untuk melindungi hak-hak pekerja perikanan baik lokal maupun migran. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, “Ratifikasi ini mencerminkan kewajiban konstitusional kita untuk melindungi awak kapal penangkap ikan,” dalam pernyataan bersama dengan ILO di Jakarta, Rabu. “Ini … Baca Selengkapnya
Teks dalam Bahasa Indonesia (Tingkat C2 dengan Beberapa Kesalahan/Typo): Pengesahan ini terjadi pada sesi ke-113 ILC di Jenewa, Swiss, pada 5 Juni. Pasal 33 memungkinkan badan pengurus merekomendasikan tindakan kepada ILC untuk memastikan kepatuhan ketika sebuah negara mengabaikan rekomendasi Komisi Penyelidikan (COI) atau keputusan Mahkamah Internasional (ICJ). Resolusi ini menyerukan negara-negara anggota ILO, perusahaan, dan … Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia telah menyetujui pencabutan empat konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam sesi voting yang diadakan pada Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-112 di Jenewa, Swiss. Keempat konvensi tersebut dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini dan telah terwakili oleh konvensi teknis lainnya. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap relevansi dan efektivitas konvensi-konvensi tersebut dalam … Baca Selengkapnya