Pengacara yang Merumuskan Syarat Hukum Akhir Perang Saudara Akhirnya Jadi Anggota Bar Negara Bagian New York, 130 Tahun Setelah Wafatnya

Pengacara yang Merumuskan Syarat Hukum Akhir Perang Saudara Akhirnya Jadi Anggota Bar Negara Bagian New York, 130 Tahun Setelah Wafatnya

Ely Samuel Parker, seorang pemimpin suku Seneca dan perwira Perang Sipil yang bekerja di kabinet Presiden Ulysses S. Grant, akhirnya diterima menjadi anggota Asosiasi Advokat Negara Bagian New York pada hari Jumat. Pengakuan ini diberikan setelah dia meninggal, karena semasa hidupnya ditolak hanya karena dia asli Amerika. Pengakuan ini terjadi di sebuah ruang sidang upacara … Baca Selengkapnya

Eduardo Bolsonaro, Putra Eks Presiden Brasil, Hadapi Tuduhan Penghalangan Hukum

Eduardo Bolsonaro, Putra Eks Presiden Brasil, Hadapi Tuduhan Penghalangan Hukum

Mayoritas hakim dalam panel Mahkamah Agung Brasil telah memutuskan untuk mengadili Eduardo Bolsonaro, putra ketiga dari mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, atas dakwaan penghalangan proses hukum. Pada Jumat lalu, tiga dari lima hakim dalam panel tersebut menerima dakwaan terhadap Bolsonaro muda, yang dituduh menggunakan ancaman untuk campur tangan dalam perkara pengadilan yang menjerat ayahnya. … Baca Selengkapnya

Komisi DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Reformasi Lembaga Penegak Hukum

Komisi DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Reformasi Lembaga Penegak Hukum

Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI akan membentuk panitia kerja khusus untuk mengawasi reformasi di tubuh kepolisian, Kejaksaan Agung, dan lembaga peradilan, kata seorang anggota dewan pada hari Jumat. Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan langkah ini merespon kekhawatiran publik yang meluas terhadap ketiga lembaga tersebut. Dia menambahkan bahwa panel tersebut, yang dikenal sebagai “Panja … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi: Putusan Hukum Tidak Perlu Viral di Masyarakat

Mahkamah Konstitusi: Putusan Hukum Tidak Perlu Viral di Masyarakat

Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegaskan bahwa putusan MK tidak berdasarkan pada viralitas suatu kasus di masyarakat. Pernyataan ini menanggapi anggapan populer “no viral, no justice” yang beredar. Dalam diskusi hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Saldi menjelaskan bahwa konsep tersebut mungkin relevan untuk kasus konkret, tapi tidak berlaku dalam pengujian … Baca Selengkapnya

Rio Dewanto Menggoyang Hukum dalam ‘Keadilan’: Aksi Sabotase yang Siap Mengguncang Bioskop

Rio Dewanto Menggoyang Hukum dalam ‘Keadilan’: Aksi Sabotase yang Siap Mengguncang Bioskop

Sabtu, 15 November 2025 – 03:04 WIB Jakarta, VIVA – MD Pictures baru saja menggelar gala premiere film terbarunya, Keadilan (The Verdict), di XXI Epicentrum Jakarta. Film ini merupakan kolaborasi pertama antara Indonesia dan Korea Selatan, dan juga menjadi film Indonesia pertama yang berani mengangkat genre courtroom thriller atau thriller persidangan. Film ini disutradarai langsung … Baca Selengkapnya

Analisis Hukum: Keabsahan Tugas Polisi di Luar Institusi Polri Selama Bukan Jabatan Politik

Analisis Hukum: Keabsahan Tugas Polisi di Luar Institusi Polri Selama Bukan Jabatan Politik

Jumat, 14 November 2025 – 17:49 WIB Jakarta, VIVA – Pakar Hukum Tata Negara, Muhamad Rullyandi, menyatakan bahwa penugasan anggota Polri ke kementerian atau lembaga negara tetap sah secara hukum. Asalkan, penugasan tersebut mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Baca Juga: Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi … Baca Selengkapnya

Ancaman Hukum Pengacara Kim Soo Hyun: Kebocoran Data Pribadi Masuk Ranah Kejahatan Siber

Ancaman Hukum Pengacara Kim Soo Hyun: Kebocoran Data Pribadi Masuk Ranah Kejahatan Siber

Jumat, 14 November 2025 – 14:32 WIB Kasus yang melibatkan aktor top Korea Selatan, Kim Soo Hyun, kembali memanas setelah adanya kebocoran data pribadi dan berbagai tuduhan yang menyebar di media sosial. Pada tanggal 14 November, pengacara Ko Sang-rok dari Law Firm Pil, yang mewakili Kim Soo Hyun, mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menegaskan sikap tegas … Baca Selengkapnya

Polri: Upaya Nyata bagi Masyarakat di Luar Tugas Penegakan Hukum

Polri: Upaya Nyata bagi Masyarakat di Luar Tugas Penegakan Hukum

Kamis, 13 November 2025 – 21:35 WIB VIVA – Di tengah sorotan publik yang sering fokus pada penegakan hukum, Polri juga menunjukkan sisi humanisnya. Bukan lewat operasi besar atau patroli bersenjata, tapi melalui aksi kemanusiaan sederhana yang dilakukan langsung di tengah masyarakat. Baca Juga : Kepercayaan Publik terhadap Polri Naik 76,2 Persen, Begini Tanggapan Kadiv … Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Setujui RUU Hukum Acara Pidana dalam Rapat Paripurna

Komisi III DPR Setujui RUU Hukum Acara Pidana dalam Rapat Paripurna

Komisi III DPR RI sudah sepakat untuk membawa Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang akan datang. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Rapat tersebut … Baca Selengkapnya

Gugatan $1 Miliar Trump terhadap BBC: Seberapa Kuat di Mata Hukum?

Gugatan  Miliar Trump terhadap BBC: Seberapa Kuat di Mata Hukum?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menggugat penyiar publik Inggris, BBC, senilai $1 miliar dalam rangkaian tindakan terbarunya terhadap outlet berita besar. Pengacara Trump menyatakan bahwa BBC melanggar hukum fitnah Florida dengan mengedit klip video dalam dokumenter Panorama 2024 – yang ditayangkan seminggu sebelum pemilihan presiden November – untuk menciptakan kesan bahwa ia secara … Baca Selengkapnya