DPR Pastikan Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat

DPR Pastikan Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa DPR akan menanggapi “tuntutan 17+8 dari rakyat” yang viral di media sosial pasca demonstrasi di berbagai daerah. Menurutnya, poin-poin dalam tuntutan 17+8 tersebut juga disampaikan oleh beberapa perwakilan mahasiswa dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI pada hari Rabu. “Termasuk 17+8, kami akan adakan rapat evaluasi … Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Minta Maaf Soal Kekurangan Anggota Dewan

Wakil Ketua DPR Minta Maaf Soal Kekurangan Anggota Dewan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, atas nama semua anggota, meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas mereka. Ahmad menekankan bahwa aspirasi rakyat adalah tanggung jawab semua anggota DPR. Tapi, dia paham bahwa hanya minta maaf saja tidak cukup. “Permintaan maaf ini tidak cukup … Baca Selengkapnya

Pengawasan DPR terhadap Penerapan Pam Swakarsa TNI

Pengawasan DPR terhadap Penerapan Pam Swakarsa TNI

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyatakan bahwa DPR mendukung dan akan memantau TNI dalam menerapkan sistem keamanan swakarsa oleh masyarakat. “Kami terus mendukung dan akan melakukan koreksi jika dianggap ada masalah,” ujar Laksono di kompleks gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan bahwa sistem pertahanan keamanan Indonesia selalu berbasis pada … Baca Selengkapnya

Menteri Hukum: DPR Kunci Percepatan RUU Penyitaan Aset

Menteri Hukum: DPR Kunci Percepatan RUU Penyitaan Aset

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan mencapai kesimpulan definitif lebih cepat jika diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daripada oleh pemerintah. Pengesahan RUU ini telah menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan dalam gelombang demonstrasi terbaru di seluruh negeri. Undang-undang ini diharapkan dapat … Baca Selengkapnya

Pengajuan Penghentian Gaji Eko Patrio & Uya Kuya ke Setjen DPR dan Kemenkeu oleh PAN

Pengajuan Penghentian Gaji Eko Patrio & Uya Kuya ke Setjen DPR dan Kemenkeu oleh PAN

Fraksi PAN sudah mengajukan permintaan penghentian gaji dan fasilitas untuk Eko Patrio dan Uya Kuya ke Sekretariat Jenderal DPR dan Kementerian Keuangan. Foto/Istimewa JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI telah secara resmi meminta agar seluruh hak yang melekat pada jabatan, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas, bagi Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan … Baca Selengkapnya

Komite DPR AS Rilis Lebih dari 33.000 Halaman Dokumen Terkait Epstein

Komite DPR AS Rilis Lebih dari 33.000 Halaman Dokumen Terkait Epstein

Komite Pengawas dan Reformasi Pemerintah merilis ribuan halaman berkas kasus Epstein, namun dua anggota dewan tetap mendesak ‘publikasi penuh’ dokumen. Diterbitkan Pada 3 Sep 20253 Sep 2025 Sebuah komite DPR AS yang dipimpin Partai Republik mengumumkan telah merilis 33.295 halaman berkas terkait pelaku kejahatan seksual kalangan elite almarhum Jeffrey Epstein, sementara dua anggota dewan terus … Baca Selengkapnya

Alasan Gaji dan Tunjangan Rp 100 Juta per Bulan bagi Anggota DPR Dinilai Tak Mencukupi oleh Angelina Sondakh

Alasan Gaji dan Tunjangan Rp 100 Juta per Bulan bagi Anggota DPR Dinilai Tak Mencukupi oleh Angelina Sondakh

Rabu, 3 September 2025 – 05:10 WIB Angelina Sondakh kembali buat pengakuan mengejutkan tentang anggota DPR. Kali ini, Angie – panggilannya – membahas soal pendapatan dan tunjangan yang didapat anggota DPR tiap bulan. Menurut dia, jumlah itu tidak akan pernah cukup. Baca Juga: 7 Sindiran Menohok Agnez Mo untuk DPR, dari EQ Rendah Hingga Tanpa … Baca Selengkapnya

Nasdem Minta Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan

Nasdem Minta Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan

Fraksi Partai NasDem di DPR minta penghentian gaji, tunjangan, dan semua fasilitas untuk 2 anggota DPR yang udah dinonaktifkan. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Hal ini dilakukan buat nindaklanjuti Surat dari DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII yang menonaktifkan kedua anggota itu efektif sejak tanggal 1 September 2025. “Penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh … Baca Selengkapnya

Nasdem Minta Gaji dan Fasilitas Sahroni-Nafa Urbach di DPR Dihentikan

Nasdem Minta Gaji dan Fasilitas Sahroni-Nafa Urbach di DPR Dihentikan

Rabu, 3 September 2025 – 00:14 WIB Jakarta, VIVA – Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta agar gaji, tunjangan, dan semua fasilitas yang masih diberikan kepada dua Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, untuk dihentikan sementara. Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Laiskodat, menyatakan permintaan ini merupakan tindak lanjut … Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Batalkan Kunjungan Luar Negeri Terkait Moratorium

Komisi I DPR Batalkan Kunjungan Luar Negeri Terkait Moratorium

Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI membatalkan semua rencana kunjungan kerja luar negeri setelah Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin partai politik sepakat untuk memberlakukan moratorium kunjungan ke luar negeri bagi anggota DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan beberapa perjalanan ke luar negeri, termasuk ke Berlin. … Baca Selengkapnya