loading… Hakim Ad Hoc diminta untuk hentikan mogok sidang secara nasional. Imbauan ini keluar setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc Indonesia (FSHA) dengan Komisi III DPR RI. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Hakim Ad Hoc diminta menghentikan aksi mogok sidang nasional. Hal ini disampaikan setelah berlangsungnya Rapat Dengar … Baca Selengkapnya
loading… Ribuan buruh bakal menggeruduk Gedung DPR dan Kemnaker Jakarta, besok. Foto/SindoNews/yudistiro pranoto JAKARTA – Ribuan buruh rencananya akan mendatangi Gedung DPR dan Kemnaker Jakarta besok. Mereka mau menyampaikan beberapa tuntutan. “Buruh akan kembali beraksi di DPR RI dan Kemnaker RI pada 15 Januari 2026 dengan membawa 4 tuntutan. Selain menuntut kenaikan upah minimum, kami … Baca Selengkapnya
loading… Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia mengadu minimnya kesejahteraan ke Komisi III DPR. Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia mengadu tentang minimnya kesejahteraan mereka kepada Komisi III DPR. Menurut mereka, terdapat kesenjangan kesejahteraan antara hakim ad hoc dengan hakim karier. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara forum tersebut, hakim … Baca Selengkapnya
Kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke IKN Nusantara Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuhnya terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan melakukan kunjungan perdananya ke sana pada Senin (12 Januari), seperti diamati oleh seorang anggota DPR. "Kami memandang kunjungan ini sebagai pesan politik. Presiden Prabowo datang tidak hanya untuk … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota DPR RI memperingatkan bahwa usulan yang mengizinkan militer menangani terorisme melalui draf Peraturan Presiden tidak boleh melemahkan demokrasi atau sistem peradilan pidana. Amelia Anggraini, anggota Komisi I DPR, menyatakan tujuan kontraterorisme tidak diragukan, tetapi instrumen yang digunakan harus memastikan akuntabilitas dan dinilai dalam kerangka hukum nasional, tata kelola keamanan, serta … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan bahwa negara harus hadir untuk melindungi mahasiswa dan memastikan kampus menjadi ruang aman, termasuk dari ancaman kekerasan seksual. “Kasus ini sangat memprihatinkan dan harus ditangani serius. Kekerasan seksual di kampus adalah kejahatan yang serius. Negara harus hadir untuk melindungi mahasiswa dan memastikan kampus … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota legislatif Indonesia menyerukan aksi tegas terhadap platform media sosial X. Dia memperingatkan bahwa chatbot AI-nya, Grok, tidak memiliki pengamanan untuk mencegah pengguna membuat dan menyebarkan materi pornografi tanpa izin. Syamsu Rizal, anggota Komisi I DPR, mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mempertimbangkan memblokir platform tersebut jika gagal menerapkan moderasi dan … Baca Selengkapnya
Selasa, 6 Januari 2026 – 22:02 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya belum memutusan untuk membahas aturan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Hal ini disampaikan meskipun mayoritas partai politik (parpol) telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Ia mengatakan pihaknya lebih ingin fokus menangani pascabencana banjir dan … Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengadaptasi pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru. Kedua peraturan ini sudah berlaku sejak 2 Januari 2026. "KUHP dan KUHAP baru akan kehilangan maknanya jika aparat penegak hukum masih bekerja dengan pola yang lama," ujarnya pada Minggu (4/1/2026). Dia menekankan bahwa aparat harus … Baca Selengkapnya
loading… JAKARTA – Wacana pemillihan kepala daerah ( pilkada ) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) terus jadi perdebatan. Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pilkada lewat DPRD punya landasan konstitusi yang kuat dan tidak melanggar UUD 1945. Menurut Rifqi, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati, … Baca Selengkapnya