Para pengunjuk rasa marah atas RUU yang dapat memberikan amnesti kepada Bolsonaro setelah upaya kudeta dan memberikan kekebalan hukum kepada anggota legislatif. Diterbitkan Pada 21 Sep 202521 Sep 2025 Klik di sini untuk membagikan di media sosial share2 Bagikan Ribuan warga Brasil telah turun ke jalan untuk memprotes langkah Kongres Nasional yang meningkatkan kekebalan hukum … Baca Selengkapnya
Minggu, 24 Agustus 2025 – 19:44 WIB Jakarta, VIVA – Polling Institute baru aja melakukan survei tentang hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah kebijakan pemberian amnesti dan abolisi. Baca Juga : Momen Prabowo Temui Ma’ruf Amin, Langsung Sungkem Seperti diketahui, Prabowo memberikan amnesti kepada mantan Menteri Perdagangan … Baca Selengkapnya
Presiden Peru Tandatangani Uu Kontroversial yang Beri Amnesti pada Pelaku Kekerasan Masa Konflik Presiden Peru Dina Boluarte menandatangani undang-undang baru yang kontroversial, memberikan pengampunan bagi tentara, polisi, dan milisi sipil yang sedang diadili atas kekejaman selama konflik bersenjata dua dekade melawan pemberontak Maois. UU ini disahkan Kongres pada Juli lalu, meski ada perintah dari Pengadilan … Baca Selengkapnya
Presiden Peru Dina Boluarte telah menandatangani undang-undang kontroversial yang akan melindungi militer, polisi, dan pasukan resmi pemerintah dari tuntutan hukum atas pelanggaran HAM selama konflik internal yang berlangsung puluhan tahun di negara itu. Pada Rabu, Boluarte menggelar upacara penandatanganan di istana kepresidenan di Lima, di mana ia membela undang-undang amnesti ini sebagai bentuk penghormatan atas … Baca Selengkapnya
Rabu, 6 Agustus 2025 – 15:52 WIB Malang, VIVA – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang tidak mewajibkan lapor kepada Sugi Nur Raharja atau Gus Nur yang sebelumnya jadi terpidana kasus ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ini terjadi setelah dia terima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Baca Juga: Prabowo: Bangsa Kita Aman … Baca Selengkapnya
Selasa, 5 Agustus 2025 – 08:00 WIB Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesty kepada 1.178 tahanan. Pemberian amnesti ini tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 2025. “Benar,” kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Adrianto saat dikonfirmasi wartawan tentang salinan Keppres yang beredar, dikutip Selasa, … Baca Selengkapnya
loading… Pemberian abolisi untuk Thomas Lembong dan amnesti ke Hasto Kristiyanto dianggap sebagai bukti keberanian politik Presiden Prabowo Subianto dalam membangun rekonsiliasi nasional setelah pemilu. Foto/Dok. SindoNews SURABAYA – Pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan amnesti untuk mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilihat sebagau wujud keberanian politik Presiden Prabowo Subianto dalam upaya … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto telah melalui pertimbangan matang. “Saya yakin Presiden sudah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati terkait hal ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung MPR pada hari Minggu. Muzani menegaskan bahwa pemberian grasi … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Enam narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, telah dibebaskan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Lapas Cipinang, Wachid Widodo, pada Minggu. “Pemberian amnesti adalah mandat negara yang kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini proses hukum sah yang … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, kaget dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi memberikan abolisi buat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti buat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelang 17 Agustus 2025. Menurutnya, pemberian hak prerogatif Presiden ini dianggap penuh kepentingan politik dan merugikan sistem hukum. Tapi, … Baca Selengkapnya