Kantor Imigrasi Kelas 1 Singkawang di Kalimantan Barat telah menahan dua warga negara asing (WNA)—satu dari Tiongkok dan satu dari Pakistan—karena melanggar aturan keimigrasian Indonesia. “Kedua orang ini, dikenali sebagai LZ (WNA Tiongkok) dan BK (WNA Pakistan), ditahan karena pelanggaran terkait visa,” kata Kepala Bagian Intelijen dan Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Singkawang, Achmad … Baca Selengkapnya
Pejabat AS dikabarkan telah memperketat pemberian visa kunjungan bagi warga Palestina dengan menolak hampir seluruh pelamar yang menggunakan paspor Palestina. Kebijakan ini muncul beberapa hari setelah 80 pejabat Palestina ditolak visanya menjelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Sebelumnya pada Agustus, visa kunjungan telah dihentikan sementara bagi calon traveler dari wilayah Gaza. Keputusan terbaru … Baca Selengkapnya
Diterbitkan pada 30 Agustus 2025 Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan suatu keputusan untuk mencabut visa pemimpin Palestina tersebut, hanya beberapa pekan sebelum ia dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York. Kepresidenan Palestina menyatakan “keterkejutan” atas keputusan Washington pada Jumat untuk membatalkan visa bagi Abbas dan … Baca Selengkapnya
Presiden Luiz Inacio Lula da Silva mengumumkan bahwa satu lagi anggota pemerintahan Brasil mencabut visa Amerika Serikat-nya, sebagai bagian dari perseteruan politik yang semakin memanas antara kedua negara. Pada hari Selasa, Lula mengungkapkan kepada kabinetnya bahwa Menteri Kehakiman Ricardo Lewandowski baru-baru ini dicabut visanya, sebuah langkah yang disebut presiden sebagai “tidak bertanggung jawab” dari pihak … Baca Selengkapnya
Komisioner Hak Asasi Manusia pemerintah Jerman, Lars Castellucci, mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat penerimaan warga Afghanistan rentan, baik laki-laki maupun perempuan, dari Pakistan. Dalam sebuah unggahan di platform X pada hari Jumat, ia menulis bahwa koalisi pemerintah telah menyepakati sebuah kebijakan migrasi yang teratur dan manusiawi. Pemeriksaan yang berbelit-belit dalam … Baca Selengkapnya
Komisioner HAM pemerintah Jerman, Lars Castellucci, mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Luar Negeri untuk mempercepat penerimaan warga Afghanistan yang rentan, baik laki-laki maupun perempuan, dari Pakistan. Dalam sebuah unggahan di platform X pada hari Jumat, ia menulis bahwa koalisi pemerintahan telah menyepakati sebuah kebijakan migrasi yang teratur dan manusiawi. Pemeriksaan yang berlarut-larut dalam program … Baca Selengkapnya
Amerika Serikat sedang mengkaji ulang catatan lebih dari 55 juta pemegang visa AS untuk mengevaluasi apakah mereka telah melanggar persyaratan masuk atau tinggal di negara tersebut. Pemegang visa AS akan berada di bawah sistem “verifikasi berkelanjutan,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri kepada kantor berita Associated Press. Visa akan dicabut jika terdapat indikasi “melebihi masa … Baca Selengkapnya
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa mereka terus-menerus melakukan pemeriksaan terhadap semua pemegang visa untuk kemungkinan pelanggaran. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyatakan bahwa mereka sedang mengkaji ulang catatan lebih dari 55 juta warga asing yang memegang visa AS yang masih berlaku untuk kemungkinan pencabutan atau pelanggaran aturan imigrasi yang dapat dideportasi. Dalam jawaban … Baca Selengkapnya
Langkah Departemen Luar Negeri muncul saat perang Israel dan kelaparan buatan di Gaza mencapai titik ekstrem baru, dengan 61.827 tewas sejauh ini. Amerika Serikat mengumumkan penghentian sementara semua visa kunjungan bagi warga Gaza menunggu tinjauan “lengkap dan menyeluruh”, sehari setelah unggahan media sosial tentang pengungsi Palestina memicu kemarahan kalangan sayap kanan. Kebijakan Departemen Luar Negeri … Baca Selengkapnya
Pemerintahan Donald Trump Ingin Ubah Program Visa H-1B, Lebih Prioritaskan Upah Tinggi Administrasi Presiden Donald Trump berencana mereformasi program visa bagi pekerja asing berketerampilan tinggi di Amerika Serikat. Jika rencana ini terlaksana, aturan H-1B akan diubah untuk memprioritaskan perusahaan yang menawarkan gaji lebih tinggi. Perubahan ini bisa mengubah visa tersebut menjadi semacam "izin kerja mewah" … Baca Selengkapnya