undangundang

ATVSI Soroti Pentingnya Sinkronisasi Undang-Undang Penyiaran dan Perfilman

oleh
ATVSI Soroti Pentingnya Sinkronisasi Undang-Undang Penyiaran dan Perfilman

Rabu, 5 November 2025 – 22:24 WIB Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) kembali menekankan pentingnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Tujuannya agar regulasi di bidang penyiaran dan perfilman bisa berjalan selaras di era konvergensi digital. Baca Juga: UU Penyiaran Dinilai Ketinggalan Zaman, DPR … Baca Selengkapnya

Penyempurnaan Undang-Undang HAM: Mempertegas Peran Komnas HAM

oleh
Penyempurnaan Undang-Undang HAM: Mempertegas Peran Komnas HAM

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan bahwa revisi UU No. 39/1999 tentang HAM tidak bertujuan untuk melemahkan Komnas HAM, tetapi justru untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut. Inti dari revisi ini adalah untuk memperjelas pembagian tugas antara pemerintah, yang bertanggung jawab atas P5HAM, dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan. … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Baru Berupaya Melarang Konten Dewasa dan VPN. Mungkinkah Berhasil?

oleh
Rancangan Undang-Undang Baru Berupaya Melarang Konten Dewasa dan VPN. Mungkinkah Berhasil?

Pada 11 September, perwakilan Michigan mengajukan RUU pelarangan konten internet yang berbeda dari yang pernah kami lihat: Legislasi yang sangat luas ini tidak hanya akan melarang berbagai jenis konten daring, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan VPN secara legal. RUU yang disebut Undang-Undang Pencegahan Korupsi Moral Publik dan diajukan oleh enam perwakilan Republik ini, akan melarang … Baca Selengkapnya

Menteri Usulkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk Wujudkan Ekonomi Inklusif

oleh
Menteri Usulkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk Wujudkan Ekonomi Inklusif

Jakarta (ANTARA) – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyerukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi agar lebih relevan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat. Suryanagara menyatakan telah mendiskusikan rencana ini dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan mendapatkan dukungan penuh untuk memasukkan revisi tersebut ke dalam … Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pemberontakan: Apa Itu dan Apakah Presiden AS Memiliki Otoritas Penuh?

oleh
Undang-Undang Pemberontakan: Apa Itu dan Apakah Presiden AS Memiliki Otoritas Penuh?

Ketika ditanya apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggunakan Undang-Undang Pemberontakan, Wakil Presiden JD Vance pekan ini menyatakan bahwa Trump sedang “mempertimbangkan semua opsi yang ada”. Keputusan tersebut akan memungkinkan Trump untuk menempatkan militer AS di dalam negeri guna penegakan hukum tanpa memerlukan persetujuan Kongres dan mengabaikan keberatan dari gubernur negara bagian. Rekomendasi Cerita … Baca Selengkapnya

Undang-Undang Baru di California Wajibkan Chatbot Pendamping untuk Menyuruh Anak Istirahat

oleh
Undang-Undang Baru di California Wajibkan Chatbot Pendamping untuk Menyuruh Anak Istirahat

Gubernur Gavin Newsom menandatangani undang-undang baru pada hari Senin yang mewajibkan chatbot pendamping AI di California untuk mengingatkan para pengguna bahwa mereka bukanlah manusia. Undang-undang yang bernama SB 243 ini juga mewajibkan perusahaan-perusahaan chatbot pendamping untuk menjaga protokol guna mengidentifikasi dan menangani kasus di mana pengguna menunjukkan ideasi bunuh diri atau niat melukai diri sendiri. … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Desak Penerbitan Undang-Undang BUMN Baru Segera

oleh
Mahkamah Konstitusi Desak Penerbitan Undang-Undang BUMN Baru Segera

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya masyarakat bisa mengakses dan ada transparansi. Ajakan ini disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra kepada Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej dalam sidang lanjutan pengujian undang-undang tersebut, yang digelar di ruang … Baca Selengkapnya

Undang-Undang AI California: Perlindungan Anak dan Remaja dari Kecerdasan Buatan

oleh
Undang-Undang AI California: Perlindungan Anak dan Remaja dari Kecerdasan Buatan

Gubernur California, Gavin Newsom, telah menandatangani undang-undang baru untuk mengatur chatbot AI. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya teknologi ini. Undang-undang ini mewajibkan platform untuk mengingatkan pengguna bahwa mereka sedang berbicara dengan bot, bukan manusia. Untuk pengguna yang masih di bawah umur, peringatan ini akan muncul setiap tiga jam. Perusahaan juga harus punya … Baca Selengkapnya

Alasan Upaya Republik Cabut Undang-Undang Pelindung Satwa Laut

oleh
Alasan Upaya Republik Cabut Undang-Undang Pelindung Satwa Laut

Para anggota parlemen dari Partai Republik sedang menargetkan salah satu undang-undang lingkungan tertua di Amerika Serikat. Undang-undang ini dianggap berjasa karena telah membantu menyelamatkan paus yang langka dari kepunahan. Pemimpin-pemimpin konservatif merasa mereka sekarang memiliki kemauan politik untuk menghapus bagian-bagian penting dari Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut. Undang-undang ini dibuat pada tahun 1972 untuk melindungi paus, … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang California: Mengatasi AI, Keamanan Konsumen, dan Iklan yang Keras

oleh
Rancangan Undang-Undang California: Mengatasi AI, Keamanan Konsumen, dan Iklan yang Keras

California sedang berada di puncak gelombang legislasi Big Tech, dengan para pemimpin negara bagian menandatangani sejumlah undang-undang terkait teknologi secara berurutan dalam waktu singkat. Yang pertama, yang disebut Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act, menjadi berita utama sebagai undang-undang tingkat negara bagian yang bersejarah yang memastikan standar keamanan AI generatif yang lebih kokoh. RUU tentang … Baca Selengkapnya