Tapera

Asuransi Mobil dan Motor Wajib Mulai Tahun Depan, Menurut Pengamat: Menambah Beban setelah Tapera

oleh

Seluruh motor dan mobil di Indonesia wajib memiliki asuransi third party liability (TPL) pada awal 2025. Pengamat menerangkan, kebijakan ini bakal disambut skeptis karena menambah beban masyarakat. Foto/Dok JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia wajib memiliki asuransi third party liability (TPL) pada awal 2025. Ini diatur dalam … Baca Selengkapnya

Aksi Tolak Tapera, Polisi Lakukan Pencitraan Lalu Lintas ke Jalan Merdeka

oleh

loading… Polres Metro Jakarta Pusat melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi buruh menolak program Tapera di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Foto/Ilustrasi/Okezone JAKARTA – Polres Metro Jakarta Pusat melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Istana … Baca Selengkapnya

Memiliki Tujuan Baik, Tapera Harus Tetap Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

oleh

Rabu, 05 Juni 2024 – 23:04 WIB Ilustrasi perumahan. Foto: Ricardo/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Anggota DPR menegaskan setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif, termasuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, jika ada aspirasi masyarakat, maka pemerintah berkewajiban untuk mendengarkan. Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan pemerintah mengeluarkan program Tapera agar pada waktunya semua … Baca Selengkapnya

DPR Mengungkapkan Ide Dasar Kebijakan Tapera Mulia, Minta Melibatkan Masyarakat dalam Pembahasan

oleh

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang aturan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tujuan pemberlakuan peraturan tentang Tapera adalah untuk menyediakan rumah bagi rakyat yang baik dan mulia sesuai dengan konstitusi, agar rakyat dapat melindungi keluarga dan pertumbuhan keluarganya. Melalui PP … Baca Selengkapnya

KSP Menegaskan Program Tapera sebagai Tabungan Pekerja, Bukan Iuran

oleh

Jumat, 31 Mei 2024 – 19:38 WIB Jakarta – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim program tabungan perumahan rakyat (Tapera) bukan bersifat iuran ataupun memotong gaji pekerja. Baca Juga : Ada 9,9 Juta Backlog Perumahan, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Tapera Tapi, kata mantan Panglima TNI itu, Tapera merupakan program dengan sistem menabung, sehingga pekerja … Baca Selengkapnya

Potongan 3 Persen Iuran Tapera Diklaim sebagai Pendorong Positif untuk Meningkatkan Pasar Modal, Mengapa Bisa?

oleh

Jumat, 31 Mei 2024 – 13:59 WIB Jakarta –  Potongan gaji 3 persen Tapera kian ramai diperbincangkan berbagai pihak. Tak terkecuali analis yang berpendapat bahwa pemangkasan ini memberikan dampak baik bagi likuiditas pasar modal. Baca Juga : Kiky Saputri Sindir Program Tapera: Tabungan Penderitaan Rakyat? Analisis Bahana Sekuritas, Satria Drewya, memperhitungkan bahwa potongan gaji 3 persen … Baca Selengkapnya

Kiky Saputri Mengkritik Program Tapera, Malah Dibully Warganet: Hipokrit

oleh

Jumat, 31 Mei 2024 – 10:09 WIB Jakarta – Komika, Kiky Saputri turut bersuara terkait tabungan perumahan rakyat (Tapera). Menurutnya program tersebut dapat menambah penderitaan rakyat. Baca Juga : Potong Gaji 3% untuk Tapera Baru Dapat Rumah 285 Tahun Lagi, Netanyahu Bicara Kesalahan Teknis “Tapera. Tabungan Perumahan Rakyat. Atau Tabungan Penderitaan Rakyat. Akhhhhh,” tulis Kiky … Baca Selengkapnya

Buntut Kontroversi Potong Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Menko Airlangga Angkat Bicara

oleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan komentar mengenai iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang tengah menjadi perdebatan hangat. Dalam aturan terbaru, terdapat kewajiban bagi karyawan swasta untuk menjadi peserta Tapera, tidak hanya bagi PNS, ASN, TNI-Polri, dan BUMN. Menanggapi kontroversi pemotongan gaji karyawan untuk iuran Tapera, Airlangga menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait … Baca Selengkapnya

Upah jauh di bawah standar, buruh menolak pungutan Tapera

oleh

loading… Tak hanya buruh, pengusaha pun menolak pemotongan gaji untuk Tapera. FOTO/dok.SINDOnews JAKARTA – Polemik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 perihal pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera , menuai penolakan serempak. Tak hanya buruh, pengusaha pun menolak pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5% dan 0,5% dari perusahaan guna membantu pembiayaan pembelian rumah. Koordinator Dewan … Baca Selengkapnya