Sipil

Amerika Serikat Peringatkan Penerbangan Sipil Saat Aktivitas Militer di Sekitar Venezuela Meningkat

oleh
Amerika Serikat Peringatkan Penerbangan Sipil Saat Aktivitas Militer di Sekitar Venezuela Meningkat

Otoritas penerbangan AS keluarkan peringatan seiring ‘memburuknya keamanan’ dan ‘aktivitas militer’ yang meningkat di sekitar Venezuela. Dipublikasikan pada 22 Nov 2025 Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) telah memperingatkan maskapai-maskapai besar akan potensi bahaya saat terbang di ruang udara Venezuela akibat “meningkatnya aktivitas militer” menyusul penumpukan pasukan AS secara besar-besaran di kawasan tersebut. Peringatan NOTAM … Baca Selengkapnya

Kemenpan RB Berkoordinasi dengan Polri Pasca Larangan MK untuk Personel Aktif di Jabatan Sipil

oleh
Kemenpan RB Berkoordinasi dengan Polri Pasca Larangan MK untuk Personel Aktif di Jabatan Sipil

Selasa, 18 November 2025 – 20:10 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pihaknya menghormati dan akan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan ini terkait larangan bagi polisi aktif untuk mengisi jabatan sipil. "Kita harus menghormati putusan MK, karena putusan MK itu adalah suatu … Baca Selengkapnya

Gelombang Penggerebekan Imigran di Carolina Utara: Apa yang Terjadi? | Berita Hak Sipil

oleh
Gelombang Penggerebekan Imigran di Carolina Utara: Apa yang Terjadi? | Berita Hak Sipil

Lebih dari 130 orang yang diduga berada di Amerika Serikat secara ilegal telah ditahan di Charlotte, Carolina Utara, menurut pihak berwenang, seiring meningkatnya dorongan deportasi nasional Presiden Donald Trump. Penggerebekan ini terjadi hanya dalam waktu dua hari. Berikut ini yang kami ketahui: Apa yang terjadi di Charlotte? Agen federal menyapu Charlotte, Carolina Utara, pada hari … Baca Selengkapnya

Menteri Tegaskan Polisi di Pos Sipil Tidak Perlu Mengundurkan Diri Setelah Putusan

oleh
Menteri Tegaskan Polisi di Pos Sipil Tidak Perlu Mengundurkan Diri Setelah Putusan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan pada Selasa bahwa perwira polisi yang saat ini bertugas di posisi sipil tidak harus mengundurkan diri, meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang perwira aktif memegang jabatan seperti itu. Dia menjelaskan bahwa putusan tersebut seharusnya hanya berlaku untuk penunjukan di masa depan, bukan untuk … Baca Selengkapnya

Polri Buka Suara: Penempatan Personel Aktif di Posisi Sipil Bukan Inisiatif Kami

oleh
Kemenpan RB Berkoordinasi dengan Polri Pasca Larangan MK untuk Personel Aktif di Jabatan Sipil

Selasa, 18 November 2025 – 05:30 WIB Jakarta, VIVA – Polri mengklaim bahwa penempatan anggotanya yang masih aktif di luar struktur bukan merupakan inisiatif dari dalam. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Korps Bhayangkara beralasan, penempatan tersebut murni berdasarkan permintaan resmi dari kementerian atau lembaga (K/L). Setelah permintaan masuk, … Baca Selengkapnya

Larangan Mutlak bagi Polisi Aktif di Posisi Sipil Dinilai Tidak Tepat

oleh
Larangan Mutlak bagi Polisi Aktif di Posisi Sipil Dinilai Tidak Tepat

loading… Ketua PBHI Julius Ibrani menilai, larangan total bagi polisi aktif dijabatan sipil tidak tepat. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, memberikan tanggapannya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXII/2025. Putusan ini dianggap melarang polisi aktif untuk memegang jabatan sipil diluar institusinya. Dia kemudian meluruskan pemahaman publik tentang putusan MK … Baca Selengkapnya

Polda Dilarang Isi Jabatan Sipil, Aturan di UU Polri Ditegaskan

oleh
Polda Dilarang Isi Jabatan Sipil, Aturan di UU Polri Ditegaskan

loading… Anggota Polri saat HUT Bhayangkara. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Anggota DPR RI TB Hasanuddin memberikan tanggapan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang melarang anggota Kepolisian RI ( Polri ) aktif untuk menduduki jabatan sipil. Dia menekankan bahwa larangan itu sebenarnya sudah sangat jelas ada didalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian … Baca Selengkapnya

Judul: Akademisi Nilai Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabat Sipil Keliru

oleh
Judul: Akademisi Nilai Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabat Sipil Keliru

loading… Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kamis (13/11/2025). Foto: Humas MK JAKARTA – Seorang akademisi dari Universitas 17 Agustus, Fernando Emas, mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Menurut dia, MK kurang teliti dalam memahami konteks regulasi dan … Baca Selengkapnya

PBB Desak Dibukanya Koridor Kemanusiaan bagi Warga Sipil Terjebak di El-Fasher, Sudan

oleh
PBB Desak Dibukanya Koridor Kemanusiaan bagi Warga Sipil Terjebak di El-Fasher, Sudan

Kepala IOM menyerukan gencatan senjata untuk memungkinkan kelompok-kelompok bantuan menjangkau warga sipil Sudan yang terjebak di wilayah Darfur yang dilanda perang. Pimpinan badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan gencatan senjata dan koridor kemanusiaan untuk membantu puluhan ribu warga sipil yang terjebak di el-Fasher, kota di wilayah Darfur, Sudan, yang jatuh ke tangan pasukan paramiliter Rapid … Baca Selengkapnya

Italia Selidiki Klaim Turis Bayar untuk Tembaki Warga Sipil dalam Perang Bosnia

oleh
Italia Selidiki Klaim Turis Bayar untuk Tembaki Warga Sipil dalam Perang Bosnia

Sarah Rainsford Koresponden Eropa Timur dan Selatan AP Photo/Jerome Delay Warga sipil mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyeberangi boulevard utama Sarajevo selama perang Bosnia. Kejaksaan di Milan telah membuka penyelidikan atas klaim bahwa warga negara Italia melakukan perjalanan ke Bosnia-Herzegovina untuk mengikuti “sniper safari” semasa perang pada awal era 1990-an. Orang-orang Italia dan lainnya diduga telah … Baca Selengkapnya