Senin, 13 Oktober 2025 – 11:53 WIB Jakarta, VIVA – Usaha Pemerintah Australia yang ingin melarang anak-anak mengakses media sosial dinilai "bermaksud baik". Namun, menurut peringatan dari raksasa streaming video YouTube pada Senin (13/10/2025), langkah itu tidak akan serta-merta membuat anak-anak lebih aman saat beraktivitas di dunia online. Baca Juga: Nasib Sekretaris Kelurahan Petojo usai … Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani mendukung penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Maharani mengakui tujuan positif program ini untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Indonesia. Namun, beliau menekankan bahwa kejadian keracunan makanan baru-baru ini menunjukkan perlunya tinjau ulang menyeluruh terhadap prosedur, distribusi, dan mekanismenya. “Kita harus bekerja sama untuk memastikan perbaikan … Baca Selengkapnya
Rabu, 1 Oktober 2025 – 18:39 WIB Jakarta, VIVA – Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) merilis hasil kajian terbaru tentang ‘Dinamika Regulasi dan Masa Depan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia’. Direktur PPKE FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda, mengatakan penelitian ini menyoroti ketidakseimbangan regulasi antara rokok … Baca Selengkapnya
Poland telah mengesahkan undang-undang kripto baru yang telah memicu kritik keras dari para pelaku industri. Kekhawatiran utama adalah bahwa regulasi ini dapat melemahkan daya saing negara di sektor aset digital. Undang-undang ini, yang dipresentasikan sebagai interpretasi dari kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, memperkenalkan ketentuan domestik yang lebih ketat. Sebagian pihak berargumen bahwa aturan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berupaya agar draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Buatan (AI) bisa masuk tahap harmonisasi pada akhir September 2025, kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. "Kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menargetkan untuk mulai membahas prinsip-prinsip hukum pada akhir September nanti. Nantinya akan ada harmonisasi, yaitu menilai ulang draf … Baca Selengkapnya
Perusahaan equity swasta dan modal ventura menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menganalisis pasar dan tim manajemen sebelum investasi. Mereka melakukan banyak pengecekan terhadap model keuangan dan negosiasi. Tapi banyak yang meremehkan ancaman besar bagi hasil portofolio mereka: risiko regulasi. Keputusan kebijakan dan perubahan opini publik bisa merusak model bisnis terkuat sekalipun dengan sangat cepat. Perusahaan chip … Baca Selengkapnya
loading… Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025) malam. Foto: Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief selesai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/9/2025) malam. Hilman bilang kalau dia … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa reformasi regulasi memberikan kepastian bagi para investor dan bisnis panas bumi di Indonesia. Menurutnya, satu hal yang tidak disukai investor adalah peraturan yang rumit; semakin rumit peraturannya, semakin tidak menarik bagi mereka. “Program kami selama setahun terakhir adalah memotong berbagai langkah … Baca Selengkapnya
CAMBRIDGE, Inggris (Reuters) – Jeff Zucker, CEO dari RedBird IMI yang didukung Abu Dhabi, bilang regulasi media dan pasar keuangan Inggris menghalangi investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. RedBird IMI membeli All3Media dari Inggris, produser acara TV hits “The Traitors,” tahun lalu dengan harga 1,15 miliar pound (1,43 miliar dolar). Mereka juga setuju untuk membeli koran … Baca Selengkapnya
Kerajaan Majapahit ternyata punya aturan khusus tentang pernikahan, bahkan sampai diatur dalam kitab undang-undang mereka loh. Di kitab tersebut juga dijelaskan tentang hukuman buat calon pengantin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Secara garis besar, hukum yang ngatur pernikahan di Majapahit dibagi jadi dua bagian. Aturannya ada di kitab Kakawin Negarakertagama, yang menyebutkan tentang mahar atau … Baca Selengkapnya