Regulasi

Reset Regulasi Trump Tinggalkan Alat Privasi Kripto Seperti Tornado Cash dalam Kebingungan

oleh
Reset Regulasi Trump Tinggalkan Alat Privasi Kripto Seperti Tornado Cash dalam Kebingungan

Teks dalam Bahasa Indonesia (Level B1): Kadang, di tengah memecoin dan skandal bayar-untuk-akses, sulit ingat bahwa industri crypto dibangun atas prinsip privasi dan otonomi. Satoshi Nakamoto yang misterius merilis Bitcoin setelah krisis finansial 2008. Walaupun Wall Street serap teknologi blockchain, intinya tetap semangat tanpa perantara. Saya gabung Fortune Agustus 2022, saat Departemen Keuangan AS beri … Baca Selengkapnya

Menyelaraskan Regulasi Penting untuk Koperasi Desa: Menteri

oleh
Menyelaraskan Regulasi Penting untuk Koperasi Desa: Menteri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menekan pentingnya menyelaraskan peraturan antar kementerian untuk operasi dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. “Peraturan menteri desa dan peraturan menteri dalam negeri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025,” ujarnya dalam pernyataan pada Selasa. Menurut Setiadi, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan … Baca Selengkapnya

Kementerian Bersinergi Tegakkan Regulasi Perlindungan Anak

oleh
Kementerian Bersinergi Tegakkan Regulasi Perlindungan Anak

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan kementerian lain untuk menerapkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pengoperasian Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Tujuaannya untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak di dunia maya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, menyatakan pada Kamis bahwa PP Tunas dirancang untuk melindungi anak … Baca Selengkapnya

DOGE Hadirkan Alat AI untuk Bantu Tentukan Regulasi Federal yang Akan ‘Dihapus’

oleh
DOGE Hadirkan Alat AI untuk Bantu Tentukan Regulasi Federal yang Akan ‘Dihapus’

Meski Elon Musk, CEO Tesla dan X, telah mengurangi eksposur publiknya, bukan berarti DOGE — alias “Departemen Efisiensi Pemerintah” — berhenti mempromosikan agenda teknologinya yang kontroversial di dalam pemerintahan federal. Menurut laporan The Washington Post, DOGE kini menggunakan alat bertenaga AI untuk membantu lembaga federal mengidentifikasi dan menghapus peraturan secara massal. Slide PowerPoint internal yang … Baca Selengkapnya

Indonesia Siapkan Regulasi untuk Percepat Energi Surya di Pedesaan

oleh
Indonesia Siapkan Regulasi untuk Percepat Energi Surya di Pedesaan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun peraturan presiden untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa di seluruh negeri sebagai upaya mencapai swasembada energi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa peraturan tersebut diperkirakan selesai minggu depan. Ia juga akan menjadi ketua Satgas Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi. … Baca Selengkapnya

Pejabat Fed dan Pakar Perbankan Bahas Upaya Penulisan Ulang Regulasi dalam Konferensi

oleh
Pejabat Fed dan Pakar Perbankan Bahas Upaya Penulisan Ulang Regulasi dalam Konferensi

Ditulis oleh Pete Schroeder WASHINGTON (Reuters) – Federal Reserve terus berusaha untuk memperbaiki aturan perbankan dengan mengadakan konferensi seharian di kantor pusatnya pada Selasa. Di konferensi di Washington, pejabat regulasi, bankir, pengacara industri, dan pakar lain membahas berbagai aturan perbankan yang lebih ketat setelah krisis finansial 2008, serta cara menyempurnakannya. Hasilnya bisa menghemat miliaran dolar … Baca Selengkapnya

Rencana Aksi AI Trump Adalah Perang Melawan ‘Biasa’—dan Regulasi

oleh
Rencana Aksi AI Trump Adalah Perang Melawan ‘Biasa’—dan Regulasi

Rencana Aksi AI Administrasi Trump: Fokus pada Inovasi dan Minim Regulasi Pada Rabu, pemerintahan Trump meluncurkan rencana aksi baru di bidang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menjaga daya saing AS terhadap China. Dengan lebih dari 90 rekomendasi kebijakan, dokumen ini sangat komprehensif dan, jika dijalankan, akan memberi perusahaan-perusahaan terkuat di Silicon Valley lebih banyak kebebasan … Baca Selengkapnya

Penemuan Aneh 21 Anak di Rumah di LA Menimbulkan Pertanyaan soal Kurangnya Regulasi untuk Kesepakatan Pengganti (Note: "Surrogacy" in Indonesian is often translated as "kesepakatan pengganti" or "penggantian kehamilan," but the phrasing was adjusted slightly for natural flow while maintaining accuracy.)

oleh
Penemuan Aneh 21 Anak di Rumah di LA Menimbulkan Pertanyaan soal Kurangnya Regulasi untuk Kesepakatan Pengganti (Note: "Surrogacy" in Indonesian is often translated as "kesepakatan pengganti" or "penggantian kehamilan," but the phrasing was adjusted slightly for natural flow while maintaining accuracy.)

Penyitaan 21 anak dari pasangan di Los Angeles menyoroti praktik menggunakan ibu pengganti untuk membangun keluarga. Di AS, tidak ada aturan federal tentang surogasi, jadi setiap negara bagian bisa buat aturan sendiri. Anak-anak ini—15 tinggal di rumah mewah pasangan dan 6 lainnya di tempat lain—diambil oleh dinas kesejahteraan anak LA County bulan Mei lalu. Polisi … Baca Selengkapnya

RI Dibanjiri Impor Baja dari Vietnam-China, Asosiasi Soroti Ketidakseimbangan Regulasi

oleh
RI Dibanjiri Impor Baja dari Vietnam-China, Asosiasi Soroti Ketidakseimbangan Regulasi

Kamis, 17 Juli 2025 – 21:58 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Umum Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia atau Indonesian Society of Steel Construction (ISSC), Budi Harta Winata, mengungkapkan kekhawatirannya atas banyaknya impor baja konstruksi dari Vietnam dan China ke Indonesia. Menurutnya, hal ini telah mengganggu industri baja nasional yang selama ini berusaha menjaga kualitas dan mematuhi … Baca Selengkapnya

Setelah Keputusan MK, Pemerintah Didorong untuk Bahas Regulasi Pemilu dengan Transparan

oleh
Setelah Keputusan MK, Pemerintah Didorong untuk Bahas Regulasi Pemilu dengan Transparan

Kamis, 17 Juli 2025 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Heri Budianto, berpendapat bahwa publik harus dilibatkan dalam penyusunan sistem pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mendorong agar pembahasan regulasi dilakukan secara terbuka. Baca Juga: Mendagri Sebut 300 BUMD Alami Kerugian, Usul Buat UU ke DPR “Kami dari … Baca Selengkapnya