Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali memberlakukan sistem ganjil-genap (Gage) di Jakarta mulai Selasa (8/4). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan bahwa kebijakan ganjil-genap akan berlaku lagi setelah selesainya masa libur dan cuti lebaran. Sebelumnya, ganjil-genap di Jakarta sempat ditiadakan pada 28 Maret-7 April 2025 dalam rangka libur dan cuti bersama … Baca Selengkapnya
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa ia telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait persyaratan kerja untuk menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Hal ini disampaikan Pramono saat bertemu dengan media di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Senin. “Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU, pasukan oranye itu, … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang mencakup ketentuan untuk membatasi penggunaan media sosial anak-anak dan membatasi akses ke konten digital berbahaya. Pada hari Jumat, presiden mengumumkan pengesahan regulasi tersebut di depan sekitar seratus siswa sekolah dasar, menengah, dan atas, perwakilan guru, dan … Baca Selengkapnya
Denpasar, Bali (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali dan Konsulat Jenderal Australia bersama-sama mendorong wisatawan asing, termasuk warga Australia, untuk mematuhi peraturan provinsi. “Saya senang mengetahui bahwa Konsulat Jenderal Australia di Bali mendukung upaya kami untuk mendorong perilaku wisatawan yang hormat,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun, pada hari Kamis. Pemayun mencatat bahwa … Baca Selengkapnya
“ Tetaplah terinformasi dengan pembaruan gratis Cukup daftarkan diri Anda ke myFT Digest regulasi keuangan Inggris — dikirim langsung ke kotak masuk Anda. Dua regulator keuangan teratas Inggris telah membatalkan rencana untuk memberlakukan aturan yang lebih ketat untuk keberagaman dan inklusi, menandakan bahwa tekanan pemerintah pada pengawas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memaksa banyak kebijakan untuk … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia akan menggabungkan tiga Peraturan Presiden tentang pengelolaan sampah menjadi satu yang mengatur pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik untuk kebutuhan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan setelah pertemuan koordinasi di Jakarta pada hari Jumat bahwa regulasi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan pengelolaan sampah, memungkinkan konversi sampah menjadi … Baca Selengkapnya
“ Rabu, 05 Maret 2025 – 16:04 WIB Poligami. Foto : Ricardo/JPNN.com jpnn.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak akan mensahkan Peraturan Gubernur terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibolehkan untuk poligami. Hal itu diungkapkan Pramono saat bertemu rombongan Amnesty International dan Amnesty Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya menanyakan kepada … Baca Selengkapnya
Undang-undang 2023 yang diberlakukan di Kanada mengharuskan platform online besar untuk mengganti pihak penyiaran berita atas penggunaan konten mereka, memaksa Meta untuk membatasi berbagi tautan berita di aplikasinya di negara itu dan menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi. Tapi klaim dari pembawa acara podcast AS Joe Rogan bahwa Undang-Undang Berita Online Kanada melarang semua berita dari … Baca Selengkapnya
\”Jakarta (ANTARA) – Langkah pemerintah Indonesia untuk meminta perusahaan menyetorkan semua pendapatan devisa dari ekspor sumber daya alam diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, menurut Dewan Bisnis Indonesia (IBC). Ketua dewan pengawas IBC, Arsjad Rasjid, mencatat bahwa kebijakan tersebut, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025, berfungsi sebagai langkah perlindungan bagi Indonesia dari … Baca Selengkapnya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang panti asuhan untuk mencegah kasus pencabulan yang terulang. Rencana ini merupakan respons terhadap kasus pencabulan yang terjadi di sebuah panti asuhan ilegal yang dilakukan oleh pemiliknya. Tujuan dari pembuatan Perda panti asuhan ini adalah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, … Baca Selengkapnya