Peraturan

Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang KUHP 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

oleh
Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang KUHP 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Selama lebih dari satu dekade yang lalu, sistem hukum pidana, termasuk praktik peradilannya, tidak mengenal apa yang disebut pedoman pemidanaan atau sentencing guidelines. Tujuannya adalah untuk mencegah perbedaan putusan pengadilan yang terlalu jauh dan untuk menjaga agar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum, terutama dalam melindungi … Baca Selengkapnya

Peraturan Pemerintah untuk Tugas Polisi di Jabatan Sipil Kembali Disusun, Ditetapkan Akhir Januari 2026

oleh
Peraturan Pemerintah untuk Tugas Polisi di Jabatan Sipil Kembali Disusun, Ditetapkan Akhir Januari 2026

Senin, 22 Desember 2025 – 00:25 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyelesaikan polemik terkait penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di jabatan di luar struktur. “Penyusunan PP jelas … Baca Selengkapnya

Peraturan Penempatan Anggota Polri di 17 Kementerian/Lembaga Dinilai Sesuai dengan Putusan MK

oleh
Peraturan Pemerintah untuk Tugas Polisi di Jabatan Sipil Kembali Disusun, Ditetapkan Akhir Januari 2026

Minggu, 14 Desember 2025 – 17:05 WIB Jakarta, VIVA – Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur 17 Kementerian dan Lembaga yang bisa diduduki polisi aktif dinilai tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Baca Juga: Peran Polri Koordinasi Antar Lembaga Tangani Bencana Sumatera Dinilai Strategis Hal ini disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi … Baca Selengkapnya

Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peraturan Presiden

oleh
Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peraturan Presiden

Sabtu, 29 November 2025 – 08:21 WIB Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 6 persen. Beliau juga berencana menghapuskan kemiskinan ekstrem sampai nol persen dalam dua tahun pertama pemerintahannya. Namun, target ini menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025, … Baca Selengkapnya

Peraturan Pekerja Gigi Penting untuk Akhiri Kerentanan

oleh
Peraturan Pekerja Gigi Penting untuk Akhiri Kerentanan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya regulasi untuk pekerja gig yang selama ini sering berada di posisi rentan, guna melindungi kesejahteraan dan penghasilan mereka. “Dibalik fleksibilitas ekonomi gig, para pekerja menghadapi kerentanan yang tidak bisa diabaikan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan mereka mendapat perlindungan yang memadai,” ujar Yassierli dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa. … Baca Selengkapnya

Judul: Kecerdasan Artifisial Tak Lagi Liar! Akan Diatur Melalui Peraturan Presiden

oleh
Judul: Kecerdasan Artifisial Tak Lagi Liar! Akan Diatur Melalui Peraturan Presiden

Senin, 10 November 2025 – 20:50 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan penyusunan regulasi tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Regulasi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi yang beretika sekaligus melindungi hak-hak masyarakat. Baca Juga: IPB University Jadi Kampus Negeri Pertama Terapkan Manajemen Talenta Berbasis AI, Gandeng ESQ Corp Wakil Menteri … Baca Selengkapnya

Kementerian Rancang Peraturan Perizinan Perikanan yang Lebih Efisien

oleh
Kementerian Rancang Peraturan Perizinan Perikanan yang Lebih Efisien

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia sedang menyusun peraturan untuk merampingkan perizinan usaha di sektor perikanan, khususnya untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran, seperti diumumkan seorang pejabat pada hari Rabu. Rancangan menteri ini akan menjadi landasan hukum untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025, yang menggantikan peraturan tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko. “Peraturan … Baca Selengkapnya

Peraturan untuk Melindungi Anak dari Risiko Digital: Menteri

oleh
Peraturan untuk Melindungi Anak dari Risiko Digital: Menteri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak akan melindungi anak dari paparan konten negatif dan kecanduan digital. Dia menekankan risiko semakin tinggi yang dihadapi anak saat menggunakan internet dan media sosial. Tidak semua platform digital cocok untuk … Baca Selengkapnya

Judul: Peraturan Baru OJK Mengenai Operasional Perusahaan Efek, Kolaborasi dengan Influencer Diperketat (Format yang rapi dan profesional tanpa tambahan teks lain.)

oleh
Judul: Peraturan Baru OJK Mengenai Operasional Perusahaan Efek, Kolaborasi dengan Influencer Diperketat (Format yang rapi dan profesional tanpa tambahan teks lain.)

Selasa, 15 Juli 2025 – 10:50 WIB Jakarta, VIVA – Operasional perusahaan efek diperketat oleh OJK. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan konsumen di industri jasa keuangan. Baca Juga: Influencer Otomotif Dikeroyok Brutal Gegara Saling Sindir di TikTok, Disundut Rokok dan Dipaksa Minta Maaf Aturan baru OJK ini tertuang dalam POJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian … Baca Selengkapnya

Peraturan FTC Era Biden tentang ‘klik-untuk-membatalkan’ Diblokir di Menit Terakhir karena Gagal Melakukan Analisis Awal

oleh
Peraturan FTC Era Biden tentang ‘klik-untuk-membatalkan’ Diblokir di Menit Terakhir karena Gagal Melakukan Analisis Awal

Aturan "click-to-cancel", yang seharusnya mewajibkan bisnis untuk memudahkan konsumen membatalkan langganan atau keanggotaan yang tidak diinginkan, dihentikan oleh pengadilan federal hanya beberapa hari sebelum aturan itu mulai berlaku. Perubahan yang diusulkan oleh *Federal Trade Commission* (FTC) pada Oktober lalu mengharuskan bisnis untuk meminta persetujuan pelanggan sebelum menagih untuk keanggotaan, *auto-renewal*, atau program terkait penawaran uji … Baca Selengkapnya