Peraturan

Ahli IPB Mendesak Pemerintah Untuk Mencabut Peraturan Menteri Lingkungan yang Membuat PNBP Rentan Dijadikan Bancakan

oleh

Jakarta, VIVA – Tak memiliki dasar metodologis, hingga menimbulkan malapraktik dan rawan bancakan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah diminta untuk mencabut dan membuat aturan baru atas Peraturan Menteri Permen Lingkungan Nomor 7 Tahun 2014. Kajian itu berdasarkan hasil diskusi para pakar yang digelar Pakar IPB University di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 13 Desember 2024. Baca Juga : Bea … Baca Selengkapnya

Hebat! Wilayah Ini Membahas Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Guru

oleh

Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor telah memulai rapat perdana pada Jumat (13/12/2024) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru. Ketua Tim Pansus DPRD Kota Bogor, Juhana, menyatakan bahwa rapat ini membahas raperda yang sudah disusun oleh tenaga ahli. Juhana menjelaskan bahwa tujuan dari pembahasan raperda ini adalah agar aturan yang dibuat … Baca Selengkapnya

FCC meloloskan peraturan spektrum keamanan otomatis

oleh

Komisi Komunikasi Federal (FCC) telah memutuskan untuk menyelesaikan aturan spektrum baru yang akan mendorong teknologi komunikasi kendaraan-ke-segala sesuatu (C-V2X) maju. C-V2X akan menggunakan jaringan seluler yang ada untuk mengirim pesan dari kendaraan ke kendaraan, kendaraan ke infrastruktur, kendaraan ke pengendara sepeda, atau kendaraan ke pejalan kaki untuk memperingatkan keberadaan satu sama lain untuk tujuan keamanan. … Baca Selengkapnya

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Menyatakan Penempatan Guru PPPK Tidak Bisa Mengikuti Peraturan.

oleh

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa penempatan guru PPPK tidak bisa hanya mengikuti peraturan menteri (Permen). Regulasinya harus lebih tinggi dari itu karena melibatkan lintas instansi. Abdul Mu’ti memberikan indikasi bahwa akan ada regulasi baru mengenai penempatan guru PPPK. Hal ini bertujuan agar guru swasta yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan … Baca Selengkapnya

Terapkan Peraturan Pengemasan Rokok Tanpa Merek, Serikat Pekerja Tembakau Protes ke Kemenkes

oleh

Jakarta, VIVA – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM–SPSI), kecewa terhadap keputusan Kementerian Kesehatan, yang kabarnya akan tetap menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek. Sebagai salah satu aturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes), hal itu bahkan telah ditolak keras oleh FSP RTMM-SPSI melalui aksi unjuk rasa … Baca Selengkapnya

Pluri Inc. kembali mematuhi peraturan daftar Nasdaq oleh Investing.com

oleh

Pluri Inc., sebuah perusahaan bioteknologi yang beroperasi dengan nama 03 Life Sciences dan mengkhususkan diri dalam produk biologis, mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah berhasil memenuhi kembali persyaratan ekuitas pemegang saham dari Nasdaq Capital Market. Perusahaan yang berkantor pusat di Haifa, Israel, sebelumnya menerima pemberitahuan kekurangan dari Nasdaq pada 28 Mei 2024, karena gagal … Baca Selengkapnya

Peraturan Anti-SLAPP bertujuan melindungi aktivis lingkungan: pemerintah

oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyatakan bahwa regulasi Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) baru adalah langkah yang diambil oleh negara untuk melindungi aktivis lingkungan. Dwi Januanto Nugroho, sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum kementerian tersebut, mengatakan pada hari Rabu bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, tentang perlindungan aktivis lingkungan, … Baca Selengkapnya

Kemenag Memastikan Seluruh Pengadaan Layanan Haji 2024 di Arab Saudi Sesuai dengan Peraturan

oleh

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri (Diryanlu) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Subhan Cholid, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan layanan haji 1445 H/2024 M di Arab Saudi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa penyelenggaraan ibadah haji di … Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Siap Berunjuk Rasa Menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Terkait Kemasan Tanpa Merek

oleh

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) siap turun ke jalan guna menyampaikan aksi penolakan mereka terhadap aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Beragam rentetan kebijakan mulai dari PP hingga Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai gagal mengakomodir aspirasi stakeholder, karena perumusannya yang minim … Baca Selengkapnya

Asosiasi Petani Protes Rencana Peraturan Menteri Kesehatan yang Merugikan Industri Tembakau

oleh

Kamis, 12 September 2024 – 03:42 WIB Jakarta, VIVA – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menyesalkan keputusan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, karena dinilai memaksakan terbitnya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Baca Juga : Sepak … Baca Selengkapnya