Pemda

Tiga Pemda dengan Penempatan Dana Terbesar di Bank, DKI Jakarta Pimpin Rp14,68 Triliun

oleh
Tiga Pemda dengan Penempatan Dana Terbesar di Bank, DKI Jakarta Pimpin Rp14,68 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritisi dana pemerintah daerah yang terlalu banyak disimpan di bank. Totalnya sampai September 2025 mencapai Rp234 triliun. Ini menunjukkan realisasi belanja APBD masih sangat lambat. Purbaya mendesak pemda untuk mempercepat penyerapan anggaran. Tujuannya agar dana itu tidak mengangur dan bisa mendongkrak perekonomian daerah. "Serapan APBD yang rendah menyebabkan dana pemda … Baca Selengkapnya

BI Tegaskan Soal Dana Pemda yang Mengendap di Bank

oleh
BI Tegaskan Soal Dana Pemda yang Mengendap di Bank

Bank Indonesia (BI) merespons pertanyaan tentang keabsahan data dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang disimpan di bank. BI menegaskan bahwa data yang diterbitkan adalah hasil kompilasi dan verifikasi yang ketat dari laporan semua bank. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan mekanisme pengumpulan data yang digunakan bank sentral ini menjamin data tersebut bersifat agregat dan … Baca Selengkapnya

Kemendikti Saintek Percepat Hilirisasi Riset, Kolaborasi dengan Kampus, Industri, dan Pemda

oleh
Kemendikti Saintek Percepat Hilirisasi Riset, Kolaborasi dengan Kampus, Industri, dan Pemda

loading… Mendiktisaintek Brian Yuliarto (kiri) dalam konferensi pers Penguatan Riset untuk Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Foto/Diktisaintek. JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berkomitmen memperkuat riset yang berdampak dan bisa menjawab masalah masyarakat lewat berbagai program. Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dalam konferensi pers “Penguatan … Baca Selengkapnya

Menteri Deputi Dalam Negeri Ribka Mendorong Pemda Papua Pegunungan untuk Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Nasional

oleh
Menteri Deputi Dalam Negeri Ribka Mendorong Pemda Papua Pegunungan untuk Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Nasional

Selasa, 29 Juli 2025 – 16:04 WIB VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Pegunungan untuk mendukung program-program strategis nasional. Program ini termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Sekolah Rakyat. Baca Juga: Kawal Penerbangan Perdana Sriwijaya Air ke … Baca Selengkapnya

Empat Variabel Utama untuk Mengevaluasi Indeks Reformasi Hukum Pemda Versi BSK Kemenkum

oleh
Empat Variabel Utama untuk Mengevaluasi Indeks Reformasi Hukum Pemda Versi BSK Kemenkum

Analis Kebijakan pada Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum Edy Sumarsono dan Muhaimin mengatakan ada empat variabel pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang jadi dasar menilai peserta, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut dilontarkan keduanya saat sosialisasi pedoman penilaian IRH Pemda se-NTB yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (29/4). Sosialisasi ini … Baca Selengkapnya

Pemimpin Daerah Tidak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda dan Pilkada Dimungkinkan

oleh
Pemimpin Daerah Tidak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda dan Pilkada Dimungkinkan

Jakarta, VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Pemilu ini dimaksudkan agar bisa lebih menselaraskan … Baca Selengkapnya

Banyak Masalah Terungkap, LHP 4 Pemda di Banten Menjadi Catatan BPK

oleh
Banyak Masalah Terungkap, LHP 4 Pemda di Banten Menjadi Catatan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada empat pemerintah daerah (pemda) di Tanah Jawara. LHP tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang, Tangerang, Lebak, dan Kota Cilegon. Penyerahan LHP dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Selasa (31/12). Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Dede Sukarjo, menyatakan bahwa terdapat … Baca Selengkapnya

Dekan IPDN Menyelidiki Alasan Mengapa UU Pemda Perlu Direvisi

oleh
Dekan IPDN Menyelidiki Alasan Mengapa UU Pemda Perlu Direvisi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Urgensi revisi undang-undang Pemda dipicu munculnya UU baru tentang minerba, UU Cipta Kerja dan UU tentang Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan Institusi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri … Baca Selengkapnya

Segera Turunkan, Pemda Dilarang Memasang Baliho dengan Foto Calon Pasangan

oleh
Segera Turunkan, Pemda Dilarang Memasang Baliho dengan Foto Calon Pasangan

Pemerintah daerah diingatkan agar segera menurunkan semua baliho yang memuat foto salah satu pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Hal ini merupakan permintaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, demi menjaga netralitas pemerintah dan kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna, Siswandi, menegaskan bahwa baliho, spanduk, dan poster yang masih … Baca Selengkapnya