Pasal

Pendapatan Menurun, Dua Asosiasi Bisnis Mendesak Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024.

oleh
Pendapatan Menurun, Dua Asosiasi Bisnis Mendesak Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) terus menuai kontroversi, sehingga muncul desakan deregulasi dari berbagai asosiasi usaha. Sebagai bagian dari sektor yang terdampak aturan tersebut, para pelaku usaha beserta asosiasi di sektor periklanan luar ruang dan kalangan pedagang pun ikut protes atas beleid kontroversial itu. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia … Baca Selengkapnya

Puan Membahas 3 Pasal Perubahan Dalam RUU TNI dan Mendapat Masukan dari Masyarakat

oleh
Puan Membahas 3 Pasal Perubahan Dalam RUU TNI dan Mendapat Masukan dari Masyarakat

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa tiga pasal dalam RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah dibahas dan mendapat masukan dari masyarakat. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan kedudukan TNI, perpanjangan usia pensiun, dan penambahan jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI aktif. Puan menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses … Baca Selengkapnya

Aksi Demonstrasi Honorer di Daerah, Pasal 66 sebagai Panduan, Ingin Penuh

oleh
Aksi Demonstrasi Honorer di Daerah, Pasal 66 sebagai Panduan, Ingin Penuh

Massa aksi demo honorer R2 dan R3 di Kantor DPRD Kota Kendari, Senin (3/2). Foto: ANTARA/Andika jpnn.com – KENDARI – Bukan hanya di depan Gedung DPR RI, demo honorer R2 dan R3 juga berlangsung di sejumlah daerah pada hari yang sama, Senin (3/1). Salah satunya di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Di sana, ribuan … Baca Selengkapnya

Bamsoet Meminta Polri Menjerat Bandar Narkoba dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh
Bamsoet Meminta Polri Menjerat Bandar Narkoba dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Polri dalam menggerebek vila di Uluwatu Bali yang dijadikan sebagai clandestine laboratory atau pabrik narkotika jenis hasis. Polri menangkap empat orang tersangka dengan barang bukti antara lain hasis padat, 53.210 butir happy five, dan 765 buah cartridge yang sudah terisi dengan … Baca Selengkapnya

Ancaman Nasib 2,3 Juta Tenaga Honorer termasuk Guru, Pasal 66 UU ASN Disengketakan ke MK

oleh
Ancaman Nasib 2,3 Juta Tenaga Honorer termasuk Guru, Pasal 66 UU ASN Disengketakan ke MK

Guru honorer Dhisky, yang mengajar di salah satu SMP negeri di Jakarta Barat, telah mengajukan permohonan uji materi terkait Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 66 UU ASN tersebut menetapkan bahwa penataan pegawai non-ASN harus selesai paling lambat Desember 2024. Dhisky dan kuasa hukumnya, … Baca Selengkapnya

Pembuat undang-undang ingin memahami deepfakes AI yang intim dari kekebalan Pasal 230

oleh
Pembuat undang-undang ingin memahami deepfakes AI yang intim dari kekebalan Pasal 230

Sebuah pasangan bipartisan anggota DPR mengusulkan sebuah RUU untuk memotong perlindungan Bagian 230 bagi perusahaan teknologi yang gagal menghapus deepfakes AI intim dari platform mereka. Wakil Jake Auchincloss (D-MA) dan Ashley Hinson (R-IA) mengungkapkan Undang-Undang Perlindungan Privasi Intim, Politico pertama kali melaporkan, “untuk melawan penyamaran siber, pelanggaran privasi intim, dan pemalsuan digital,” seperti yang disebutkan … Baca Selengkapnya

3 Pasal Penting dalam RUU Penyiaran yang Dikritik oleh Dewan Pers

oleh
3 Pasal Penting dalam RUU Penyiaran yang Dikritik oleh Dewan Pers

“ Loading… Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana mengungkapkan tiga pasal RUU Penyiaran itu pada intinya berkaitan dengan kewenangan Dewan Pers dan kewenangan liputan jurnalistik investigasi. Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Dewan Pers menolak draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang dianggap memberangus pers. Dewan Pers pun mengungkapkan tiga pasal krusial pada RUU penyiaran yang dianggap … Baca Selengkapnya

Ahli Menyarankan Pemerintah Berhati-hati dalam Menetapkan Pasal Tembakau dalam RPP Kesehatan

oleh
Ahli Menyarankan Pemerintah Berhati-hati dalam Menetapkan Pasal Tembakau dalam RPP Kesehatan

Sebagai seorang jurnalis dengan pengalaman, saya mendesak pemerintah untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan. Langkah ini dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menegaskan bahwa pengaturan produk tembakau sebaiknya dipisahkan dari pembahasan RPP Kesehatan karena IHT … Baca Selengkapnya