Menetapkan

Korea Selatan diwajibkan untuk menetapkan rencana pengurangan emisi dalam putusan penting tentang iklim

oleh

Pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 12:22 siang EDTEast AsiaThe News Pengadilan tertinggi Korea Selatan memutuskan hari Kamis bahwa ketiadaan target-target yang mengikat secara hukum untuk pengurangan emisi karbon melanggar hak generasi masa depan untuk dilindungi dari perubahan iklim, dan memerintahkan pemerintah untuk menetapkan rencana-rencana konkret hingga tahun 2049. Para pembela lingkungan memenangkan kemenangan sebagian … Baca Selengkapnya

Hakim Menetapkan Sistem Algoritmik Senilai $400 Juta Melanggar Hukum dengan Menolak Pemberian Manfaat Medicaid untuk Ribuan Orang

oleh

Ribuan orang Tennessee secara ilegal ditolak Medicaid dan manfaat lainnya karena kesalahan program dan data dalam sistem algoritma yang digunakan negara untuk menentukan kelayakan bagi penduduk berpendapatan rendah dan orang-orang dengan disabilitas, hakim Pengadilan Distrik AS memutuskan pekan ini. Sistem TennCare Connect—dibangun oleh Deloitte dan kontraktor lain dengan biaya lebih dari $400 juta—seharusnya menganalisis informasi … Baca Selengkapnya

VP Amin menetapkan tiga arahan untuk kemajuan media ATVI

oleh

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menguraikan tiga arahan untuk Akademi Televisi Indonesia (ATVI) guna memajukan industri media dan penyiaran nasional saat peresmian gedung kampus akademi tersebut. “Pertama, penting untuk memanfaatkan gedung baru ini sebagai pusat riset dan inovasi untuk membuka jalan menuju industri media dan penyiaran yang lebih unggul,” katanya dalam sebuah pernyataan … Baca Selengkapnya

Otoritas Prancis menetapkan tuduhan awal terhadap CEO Telegram

oleh

Unlock the Editor’s Digest for free Roula Khalaf, Editor of the FT, selects her favourite stories in this weekly newsletter. Chief executive Telegram Pavel Durov ditempatkan di bawah penyelidikan resmi oleh seorang hakim Perancis pada hari Rabu atas dugaan aktivitas kriminal di aplikasi pesan tersebut, dan dilarang meninggalkan Perancis. Durov menghadapi tuduhan awal dalam penyelidikan … Baca Selengkapnya

KPK Menetapkan 2 Tersangka Korupsi Dana PEN, Salah Satunya Bupati Situbondo

oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024. Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan penyidikan pada tanggal 6 Agustus 2024. Jubir KPK Tessa Mahardhika menyatakan bahwa penyidikan tersebut terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi … Baca Selengkapnya

Partai Perindo Menetapkan Farin-Haeratun sebagai Calon Pilkada Lombok Barat, Yakin Dapat Dukungan dari Masyarakat

oleh

Partai Perindo secara resmi mengusung Nauvar Furqony Farinduan dan Hj. Haeratun sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat dalam Pilkada 2024. Foto/Muzakir/iNewsTV LOMBOK BARAT – Partai Perindo secara resmi mengusung Nauvar Furqony Farinduan dan Hj. Haeratun sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat dalam Pilkada 2024. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan … Baca Selengkapnya

PDIP Belum Menetapkan Calon di Pilkada Jakarta, Anies Siap Membangun Komitmen

oleh

Sabtu, 24 Agustus 2024 – 05:47 WIB Jakarta, VIVA – PDI Perjuangan menyebut jika Anies Baswedan ingin diusung olehnya di Pilkada Jakarta maka harus mengikuti aturan yang dimintakan partai politik. Pihak Anies Baswedan buka suara. Baca Juga : Batal Berduet dengan Kaesang di Jateng, Komjen Luthfi: Itu Masalah Politik Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan … Baca Selengkapnya

Jokowi Menetapkan Anggaran Belanja APBN Tahun Pertama Prabowo sebesar Rp3.613 Triliun

oleh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025. Untuk belanja negara di tahun depan direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Demikian kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ … Baca Selengkapnya

Perintah Geofence Tidak Konstitusional, Mahkamah Banding Federal Menetapkan

oleh

Wewenang geofence, kemampuan polisi untuk mendapatkan sejumlah besar informasi tentang perangkat elektronik di lokasi tertentu, dianggap tidak konstitusional di bawah Amendemen Keempat, menurut putusan Jumat dari Pengadilan Banding Sirkuit Kelima. Putusan ini agak mengejutkan mengingat Pengadilan Banding Sirkuit Kelima dianggap sebagai pengadilan banding paling konservatif, seperti yang Ars Technica tunjukkan, biasanya memberikan preferensi kepada polisi … Baca Selengkapnya

Daerah-dataran diminta mencontoh Nusantara dalam menetapkan tujuan pembangunan

oleh

Presiden Joko Widodo mendorong para pemimpin daerah untuk merencanakan pembangunan kota dengan tujuan tertentu, mengatakan bahwa mereka harus meniru Nusantara, yang telah menetapkan tujuan menjadi kota hutan untuk masa depan. Sebagai kota hutan, ibu kota baru Indonesia akan memprioritaskan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta fokus pada mempertahankan ruang hijau dan ekosistem alaminya, katanya. “Nusantara … Baca Selengkapnya