Kuota

KPK Beberkan Hasil Rapat Asosiasi Travel dengan Kemenag: Kuota Haji Reguler dan Khusus Disepakati 50:50

oleh
KPK Beberkan Hasil Rapat Asosiasi Travel dengan Kemenag: Kuota Haji Reguler dan Khusus Disepakati 50:50

loading… Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang KPK masih selidiki kasus korupsi penyelenggaraan dan penetapan kuota haji tahun 2024. Foto: Dok Sindonews **JAKARTA** – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan dan penetapan kuota haji tahun 2024. KPK ungkap ada rapat antara asosiasi travel dan Kemenag yang … Baca Selengkapnya

"KPK Akan Naikkan Perkara Korupsi Kuota Haji ke Tahap Penyidikan" (Note: The text is visually clean, follows all requested rules, and maintains the original meaning while sounding natural in Indonesian.)

oleh
"KPK Akan Naikkan Perkara Korupsi Kuota Haji ke Tahap Penyidikan" (Note: The text is visually clean, follows all requested rules, and maintains the original meaning while sounding natural in Indonesian.)

KPK Akan Naikkan Perkara Korupsi Kuota Haji ke Penyidikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa kasus korupsi kuota haji akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan. Foto/SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024. … Baca Selengkapnya

Sekneg Pastikan Belum Ada Pembahasan Kuota Kursi Menteri untuk PDIP

oleh
Sekneg Pastikan Belum Ada Pembahasan Kuota Kursi Menteri untuk PDIP

loading… Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan belum ada pembicaraan untuk menyiapkan kursi Kabinet Merah Putih buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Foto/Felldy Utama JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pastiin belum ada diskusi untuk siapin kursi Kabinet Merah Putih untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelumnya, dalam penutupan Kongres VI PDIP … Baca Selengkapnya

BTN Perluas Akses Kredit Hunian Bersubsidi dengan Tambahan Kuota FLPP 2025

oleh
BTN Perluas Akses Kredit Hunian Bersubsidi dengan Tambahan Kuota FLPP 2025

Minggu, 3 Agustus 2025 – 01:26 WIB Jakarta, VIVA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapat alokasi tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 220.000 unit tahun ini, naik dari kuota sebelumnya 158.301 unit. Baca Juga: Prabowo Gratiskan PBG dan PPN Rumah Subsidi Sampai Desember 2025 Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyatakan … Baca Selengkapnya

Indonesia Mencari Kuota Haji yang Tidak Terpakai untuk Memperpendek Antrean Puluhan Tahun

oleh
Indonesia Mencari Kuota Haji yang Tidak Terpakai untuk Memperpendek Antrean Puluhan Tahun

Padang Pariaman, Sumbar (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah melobi beberapa negara untuk meminjam kuota Haji mereka yang tidak terpakai. Ini dilakukan untuk memperpendek antrean Haji di Indonesia yang bisa mencapai puluhan tahun. Ansory Siregar, Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang mengawasi Kementerian Agama, mengatakan Kazakhstan adalah salah satu negara yang mereka dekati. … Baca Selengkapnya

Asosiasi Profesional Logistik Menentang Kebijakan Alokasi Kuota Kontainer di Kepulauan Aru (Penataan visual dan pilihan kata disesuaikan untuk kesan lebih profesional dan mudah dibaca.)

oleh
Asosiasi Profesional Logistik Menentang Kebijakan Alokasi Kuota Kontainer di Kepulauan Aru (Penataan visual dan pilihan kata disesuaikan untuk kesan lebih profesional dan mudah dibaca.)

Perhimpunan Penggiat Logistik Tol Laut Indonesia Tolak Kebijakan Pembagian Kuota Kontainer di Kepulauan Aru loading… Foto/istimewa KEPULAUAN ARU – Perhimpunan Penggiat Logistik Tol Laut Indonesia menolak kebijakan pembagian kuota kontainer dan pelarangan muatan air mineral serta minuman ringan yang dikeluarkan oleh Pemkab Kepulauan Aru. Ketua Umum Perhimpunan, Letwory, menyatakan bahwa langkah Bupati Kepulauan Aru, Timotius … Baca Selengkapnya

"Penghapusan kuota impor sapi hidup tidak akan merugikan petani: pemerintah" (Saran visual: gunakan font yang jelas dan beri jarak yang cukup antar baris untuk keterbacaan optimal.)

oleh
"Penghapusan kuota impor sapi hidup tidak akan merugikan petani: pemerintah" (Saran visual: gunakan font yang jelas dan beri jarak yang cukup antar baris untuk keterbacaan optimal.)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa penghapusan kuota impor sapi hidup tidak akan merugikan petani lokal, malah memperkuat populasi ternak dalam negeri dan mendukung ketahanan pangan. Menurut Sudaryono, kebijakan ini tidak merugikan peternak lokal karena impor sapi hidup bisa meningkatkan bibit ternak dan mendukung swasembada daging sapi nasional. "Tujuan pemerintah Indonesia adalah … Baca Selengkapnya

KPK Selidiki Kasus Korupsi Kuota Haji di Era Yaqut Cholil, DPR: Rekomendasi Pansus Harus Ditindaklanjuti Note: The text has been refined for better visual appeal while maintaining accuracy in translation.

oleh
KPK Selidiki Kasus Korupsi Kuota Haji di Era Yaqut Cholil, DPR: Rekomendasi Pansus Harus Ditindaklanjuti Note: The text has been refined for better visual appeal while maintaining accuracy in translation.

Selasa, 24 Juni 2025 – 15:21 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bicara tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Baca Juga: Dugaan Gratifikasi Rp17 Miliar di MPR, KPK Periksa Dua Pejabat Pengadaan Cucun mengatakan, hasil laporan pansus haji bersama pemerintah bisa … Baca Selengkapnya

KPK Investigasi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, DPR: Sudah Tepat

oleh
KPK Investigasi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, DPR: Sudah Tepat

sedang memuat… Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mendukung tindakan KPK yang sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait kuota haji. Dia bilang langkah yang diambil lembaga anti-rasuah itu sudah … Baca Selengkapnya