KPU

PDIP Tanggapi Aturan KPU tentang Kerahasiaan Ijazah dalam Syarat Pendaftaran Capres-Cawapres

oleh
PDIP Tanggapi Aturan KPU tentang Kerahasiaan Ijazah dalam Syarat Pendaftaran Capres-Cawapres

Senin, 15 September 2025 – 19:54 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, angkat bicara tentang aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan dokumen persyaratan untuk pendaftaran capres-cawapres. Dokumen ini termasuk ijazah dan rekam jejak, kecuali ada persetujuan untuk diumumkan ke publik. Baca Juga : Istana Hormati Aturan KPU soal Kerahasiaan … Baca Selengkapnya

KPU Bantah Tuduhan Rahasiakan Dokumen Syarat Pilpres Terkait Isu Ijazah Jokowi-Gibran

oleh
KPU Bantah Tuduhan Rahasiakan Dokumen Syarat Pilpres Terkait Isu Ijazah Jokowi-Gibran

loading… Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan, Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU berlaku umum. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah kabar bahwa mereka membuat keputusan untuk merahasiakan data calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) karena ada isu tentang … Baca Selengkapnya

Penerapan Data Terbuka Pemerintah Dukung Pemilu Berkualitas, Ujar Ketua KPU Banten

oleh
Penerapan Data Terbuka Pemerintah Dukung Pemilu Berkualitas, Ujar Ketua KPU Banten

loading… Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan menjelaskan bahwa penerapan open government data dapat mendukung pemilu yang berkualitas. Foto/istimewa JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai komitmen penuh untuk mewujudkan pemilu yang bersih, aman, damai, dan berkualitas. Penerapan dan penguatan Open Government Data (OGD) diyakini sebagai langkah strategis untuk menaikan kepercayaan … Baca Selengkapnya

KPU Sambut Putusan Masa Tenang Pemilu untuk Reformasi Sistem

oleh
KPU Sambut Putusan Masa Tenang Pemilu untuk Reformasi Sistem

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini, yang mewajibkan jeda minimal dua tahun antara pemilu nasional dan daerah, sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem pemilu. “Kita harus melihat keputusan ini sebagai momen untuk tingkatkan sistem pemilu kita,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam diskusi publik di Kompleks Parlemen … Baca Selengkapnya

"Gugatan Perdata Terkait Ijazah Jokowi, KPU Solo Ajukan Jawaban 22 Halaman"

oleh
"Gugatan Perdata Terkait Ijazah Jokowi, KPU Solo Ajukan Jawaban 22 Halaman"

loading… Ketua KPU Surakarta Yustinus Arya Artheswara. Foto: Ary Wahyu Wibowo SOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo sudah menyerahkan jawaban di sidang gugatan perdata tentang ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jawaban ini dikirim lewat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta yang dilakukan secara online (e-Court). "Untuk perkembangan kasus gugatan perdata nomor 99 (nomor … Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, KPU Solo Dihadapi 25 Pertanyaan dalam 6 Jam

oleh
Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, KPU Solo Dihadapi 25 Pertanyaan dalam 6 Jam

loading… Ketua KPU Surakarta Yustinus Arya Artheswara. Foto: Ary Wahyu Wibowo JAKARTA – Polda Metro Jaya udah minta penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta soal kasus tuduhan ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). KPU Surakarta dimintai keterangan tentang proses Pilkada Solo 2005 yang dimenangkan sama pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Rudy). “Kita dipanggil … Baca Selengkapnya

Perbedaan Kesaksian dan BAP, Saksi Rahmat Setiawan Tonidaya Diperiksa dalam Pertemuan Wahyu dan Hasto di KPU

oleh
Perbedaan Kesaksian dan BAP, Saksi Rahmat Setiawan Tonidaya Diperiksa dalam Pertemuan Wahyu dan Hasto di KPU

Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikannya dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/4/2025). FOTO/NUR KHABIBI JAKARTA – Sekretaris mantan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Rahmat Setiawan Tonidaya dicecar jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pertemuan Wahyu Setiawan dengan Sekjen Partai Demokrasi … Baca Selengkapnya

Tujuh Gugatan PSU Diajukan Kembali ke MK, KPU Berharap Gugatan Ditolak di Tahap Penolakan

oleh
Tujuh Gugatan PSU Diajukan Kembali ke MK, KPU Berharap Gugatan Ditolak di Tahap Penolakan

Jumat, 18 April 2025 – 08:54 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa saat ini sudah ada tujuh gugatan daerah soal pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Gugatan tersebut dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, tujuh daerah yang menggugat ke MK soal PSU yakni Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Barito Utara, Buru, … Baca Selengkapnya

Dana PSU Kabupaten Tasikmalaya Dicairkan, KPU Jabar Ingatkan Hal Ini

oleh
Dana PSU Kabupaten Tasikmalaya Dicairkan, KPU Jabar Ingatkan Hal Ini

Anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya dipastikan sudah dicairkan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat mengatakan, anggaran untuk KPU Kabupaten Tasikmalaya berasal dari dana Hibah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25 miliar dan Hibah Pemda sebesar Rp 7,1 miliar. Berdasarkan informasi yang diterima, anggaran PSU Kabupaten Tasikmalaya sudah … Baca Selengkapnya

KPU dan BPS Menandatangani MoU, Setuju untuk Kerjasama dalam Pemanfaatan Data Pemilih

oleh
KPU dan BPS Menandatangani MoU, Setuju untuk Kerjasama dalam Pemanfaatan Data Pemilih

Jumat, 14 Maret 2025 – 15:58 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka untuk pemanfaatan dan kolaborasi untuk pemanfaatan data pemilih. “Tentu ini adalah hal baik untuk kemudian semua informasi data yang dipunyai oleh KPU itu juga bisa dimanfaatkan, … Baca Selengkapnya