KPK Menilai Proyek Kementerian PUPR Bernilai Puluhan Miliar Ini Tidak Bermanfaat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa proyek di Kementerian PUPR terkait pembangunan tempat evakuasi atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak berguna. Proyek tersebut bernilai sekitar Rp20 miliar dan menurut KPK, proyek tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan rencana awalnya. Meskipun hasil audit belum keluar, diperkirakan kerugian negara tidak jauh berbeda dengan nilai … Baca Selengkapnya

Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Mengakui Diperiksa Sebagai Saksi

Kamis, 1 Agustus 2024 – 12:12 WIB Jakarta, VIVA – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita telah rampung diperiksa penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Ia diperiksa pada Kamis 1 Agustus 2024. Baca Juga : KPK Tetapkan 7 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana LPEI Berdasarkan pantauan VIVA, … Baca Selengkapnya

ICW Meminta Pansel Capim KPK Tidak Membedakan Kandidat dari Polri dan Kejaksaan

loading… ICW meminta Pansel Capim dan Dewas KPK tidak mengistimewakan kandidat dari Polri dan Kejaksaan. Foto/SINDOnews JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bertindak adil ke semua peserta. Termasuk ke peserta dari kalangan Polri dan Kejaksaan. Hal itu sebagaimana disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) … Baca Selengkapnya

Menteri KKP Wahyu Trenggono Diperiksa KPK, Ini yang Ditanyakan KPK

Jumat, 26 Juli 2024 – 23:43 WIB Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di sebuah perusahaan telekomunikasi. Wahyu Trenggono diperiksa sebagai saksi pada Jumat, 26 Juli 2024. Baca Juga : Blak-blakan KPK soal Hasil Penggeledahan di … Baca Selengkapnya

Penyusup di Pemerintah Kabupaten Bogor, Pekerja KPK Palsu Dapat Uang Sebanyak Ini Banyak

Jumat, 26 Juli 2024 – 19:01 WIB Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro saat konferensi pers pegawai KPK Gadungan di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan) jpnn.com, BOGOR – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan berinisial YS telah memeras aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga … Baca Selengkapnya

Penampakan Tumpukan Surat Dakwaan 15 Tersangka Kasus Pungli Rutan KPK

Translated to Indonesian: Penampakan Tumpukan Surat Dakwaan 15 Tersangka Kasus Pungli Rutan KPK

Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terhadap 15 tersangka kasus pungli Rutan KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dengan pelimpahan itu, belasan tersangka itu akan segera menjalani persidangan. Dalam foto yang diterima Jumat (26/7/2024), berkas perkara dan surat dakwaan ke-15 tersangka berjejer dan berukuran tebal. Sebelumnya, Jaksa KPK telah melimpahkan berkas … Baca Selengkapnya

KPK Menyerahkan YS ke Polisi Setelah Memeriksa Oknum Pemeras Pegawai Pemkab Bogor

YS, pria yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan ke pihak Kepolisian. Hal itu setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Setelah menjalani pemeriksaan, YS terlihat turun dari lantai dua Kantor KPK, dengan dikawal beberapa orang. Di antara mereka, terlihat ada yang memakai rompi berwarna biru dongker dengan tulisan Reserse … Baca Selengkapnya

Yusup, Palsu KPK, Ditangkap, Porsche dan Uang Rp300 Juta Disita

Jumat, 26 Juli 2024 – 02:09 WIB Jakarta –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mencokok Yusup Sulaeman alias YS yang berbuat kriminal dengan mengaku sebagai pegawai lembaga anti rasuah tersebut. Dalam aksinya sebagai pegawai gadungan KPK, YS memeras pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Baca Juga : KPK Tangkap Pegawai Gadungan Diduga Peras Pejabat di Bogor Juru Bicara … Baca Selengkapnya

KPK Mengungkap Nilai Proyek yang Jadi Bancakan Korupsi di ASDP, Membuat Kepala Geleng-geleng

Nilai kontrak proyek akuisisi kerja sama antara PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Jembatan Nusantara mencapai Rp 1,3 triliun menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, KPK belum mengungkap kerugian negara dari kasus tersebut. “Nilai proyek sekitar Rp 1,3 triliun kontraknya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. Tessa mengatakan … Baca Selengkapnya

Penyelidikan korupsi tempat penampungan tsunami: KPK Indonesia meminta keterangan saksi

Penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi pada hari Senin terkait proses lelang proyek konstruksi shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat. Dua saksi tersebut—bendahara Baiq Fahmi dan asisten teknis Purwanto Joko Astriyo—adalah pejabat dari Satuan Kerja Pelaksanaan Bangunan dan Pengelolaan Lingkungan (PBL) provinsi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menurut juru … Baca Selengkapnya