Sabtu, 1 November 2025 – 00:02 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mereka telah meminta keterangan dari beberapa pihak dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi yang terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Baca Juga: Prabowo Bilang Negosiasi Tarif AS Nol Persen Masih … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah pabrik gas dan 13 pipa gas di Cilegon, Banten. Penyitaan ini adalah bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan gas milik negara, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Aset-aset ini terkait dengan sebuah skema yang dilaporkan menyebabkan kerugian negara hingga 15 juta dolar AS, berdasarkan … Baca Selengkapnya
loading… Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna buka suara terkait kabar OTT yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung terhadap seorang pejabat penting di lingkungan Pemkot Bandung. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna akhirnya memberikan keterangan tentang kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang katanya dilakukan Kejari Bandung terhadap seorang pejabat penting di lingkungan Pemkot Bandung. … Baca Selengkapnya
Ketua KPK Setyo Budiyanto bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Pertemuan ini untuk membahas persiapan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Acara Hakordia tahun ini akan dilaksanakan di Yogyakarta. Pemilihan kota ini karena Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan budya, yang sesuai dengan upaya KPK dalam pemberantasan korupsi melalui … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi mendalami dugaan aliran uang dari agen Tenaga Kerja Asing (TKA) ke oknum Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal ini dilakukan saat penyidik memeriksa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemnaker, Rizky Junianto, sebagai saksi untuk kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemnaker. “Penyidik mendalami dugaan aliran uang yang berasal dari para … Baca Selengkapnya
loading… KPK menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras. Foto/SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memberhentikan penyelidikan kasus korupsi lahan di Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Tindakan ini diambil karena tidak ditemukan unsur pidana dalam proses pengadaannya. “Benar, penyelidikan untuk kasus ini sudah kami hentikan karena tidak ditemukan unsur … Baca Selengkapnya
Senin, 27 Oktober 2025 – 19:12 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan unsur pelanggaran hukum dalam transaksi pembelian lahan tersebut. Baca Juga: Wamenhaj Usul Jemaah Bayar Biaya Haji Sebesar … Baca Selengkapnya
Analis Kebijakan Publik Said Didu mengungkapkan pihak-pihak yang bisa diminta keterangan tentang proyek kereta cepat Whoosh. Menurutnya, data ini bisa dipakai KPK untuk menyelidiki ada tidaknya korupsi dalam proyek tersebut. “Saya menyebutkan peluang-peluangnya dan siapa saja yang bertanggung jawab untuk ditanya oleh KPK,” kata Said dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (21/10/2025). Said menyoroti … Baca Selengkapnya
Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:00 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti laporan tentang dugaan kasus korupsi dalam proyek command center atau pusat komando dan juga renovasi gedung A dan B di Bawaslu RI. Kasus dugaan korupsi ini melibatkan nama Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. “Dari informasi awal tersebut, tentu KPK … Baca Selengkapnya
loading… Gedung KPK. Foto/Dok Sindo JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus dugaan korupsi kuota haji. Sudah ratusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah diminta keterangannya. “Sampai saat ini sudah lebih dari 300 PIHK yang diminta keterangan untuk keperluan perhitungan kerugian negara,” … Baca Selengkapnya