Komnas

Komnas HAM Mengungkap Pelaku Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir

oleh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap bahwa pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Kemang, Jakarta Selatan pada 28 September 2024 dilakukan oleh aktor non-negara atau kelompok main hakim sendiri (vigilante). Sembilan tersangka yang ditangkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, antara lain GW, FEK, … Baca Selengkapnya

Komnas HAM mengusulkan empat rancangan undang-undang untuk program legislasi DPR

oleh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia mengusulkan empat rancangan undang-undang untuk Program Legislasi Nasional 2025-2029 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pertemuan di sini pada hari Rabu. Empat rancangan undang-undang tersebut terdiri dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang Kode Acara Pidana, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana … Baca Selengkapnya

Kantor Media di Papua Diserang Molotov, Komnas HAM Bergerak.

oleh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI memastikan akan menindaklanjuti pengaduan yang diajukan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia soal serangan bom molotov di Kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi), Kota Jayapura, Papua. “Untuk situasi di Papua memang rentan konflik dan kekerasan. Oleh sebab itu, Komnas HAM dalam beberapa kasus, yang dialami oleh Jubi, kami juga menangani dan … Baca Selengkapnya

Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengejar penghapusan hukuman mati

oleh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah Indonesia untuk terus mengejar penghapusan hukuman mati. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa sejak Protokol Opsional Kedua terhadap Pakt Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) diadopsi pada tahun 1991, penghapusan hukuman mati telah menjadi norma internasional utama. \”Pemerintah Indonesia perlu terus konsisten dalam … Baca Selengkapnya

DPR harus memberikan prioritas pada legislasi tentang hak asasi manusia: Komnas HAM

oleh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih untuk periode 2024-2029 untuk memprioritaskan produk legislatif, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Komisi juga meminta revisi Undang-Undang Perdagangan Manusia dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat serta ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Melawan Penyiksaan (OPCAT) untuk diprioritaskan oleh anggota baru tersebut. … Baca Selengkapnya

159 Demonstran Ditangkap Polisi, Komnas HAM Minta Segera Dibebaskan

Translation: 159 Demonstran Diculik Polisi, Komnas HAM Minta Segera Dibebaskan

oleh

Jumat, 23 Agustus 2024 – 10:14 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Nasional Ham Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada sebanyak 159 orang demonstran yang ditangkap oleh polisi ketika menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024 kemarin. Baca Juga : KPAI: Ratusan Pelajar Ikut Demonstrasi di DPR, Ada yang Terluka Hingga … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Menyesalkan Pendekatan Aparat dalam Pembubaran Demonstran Menolak RUU Pilkada

oleh

“ loading… Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan cara aparat penegak hukum membubarkan para pendemo tolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Foto/Aldhi Chandra JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan cara aparat penegak hukum membubarkan para pendemo tolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Sebab, aparat melakukannya dengan gas air mata … Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan Menghargai DKPP atas Ketua KPU, Sebutkan Terdapat Tiga Kasus Serupa Lainnya

oleh

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Keputusan tersebut merupakan langkah maju penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan komitmen penghapusan kekerasan seksual sejalan dengan mandat UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). … Baca Selengkapnya

Pernyataan Pimpinan KPK tentang Anak Buah Hasto PDIP Dilaporkan ke Komnas HAM

oleh

Kamis, 13 Juni 2024 – 01:02 WIB Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata turut memberikan sebuah respon atas laporan pengacara anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi ke Komnas HAM. Laporan tersebut terkait dengan adanya perampasan barang yang diduga dilakukan Penyidik KPK. Baca Juga : Adik SYL Bungkam usai Diperiksa KPK … Baca Selengkapnya

Ketua KPK Tidak Peduli Anak Buah Hasto ke Dewas dan Komnas HAM

oleh

loading… Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata enggan ambil pusing terkait langkah anak buah atau asisten Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan ke Komnas HAM tersebut dibuat Kusnadi sebagai buntut dari penyitaan sejumlah barangnya dan Hasto oleh penyidik KPK Rossa … Baca Selengkapnya