Penyempurnaan Undang-Undang HAM: Mempertegas Peran Komnas HAM

Penyempurnaan Undang-Undang HAM: Mempertegas Peran Komnas HAM

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan bahwa revisi UU No. 39/1999 tentang HAM tidak bertujuan untuk melemahkan Komnas HAM, tetapi justru untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut. Inti dari revisi ini adalah untuk memperjelas pembagian tugas antara pemerintah, yang bertanggung jawab atas P5HAM, dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan. … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Selidiki Program Makan Gratis Pasca-Kasus Keracunan

Komnas HAM Selidiki Program Makan Gratis Pasca-Kasus Keracunan

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa komisi-nya sedang menyiapkan tim untuk menyelidiki program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program tersebut di beberapa daerah. “Untuk MBG, kami sedang mempersiapkan tim untuk melakukan investigasi karena kami tentu berharap kasus keracunan makanan … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Desak Keadilan Restoratif untuk Pengunjuk Rasa yang Ditahan

Komnas HAM Desak Keadilan Restoratif untuk Pengunjuk Rasa yang Ditahan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi untuk memprioritaskan keadilan restoratif bagi para demonstran yang ditahan di beberapa daerah dalam aksi unjuk rasa menolak tunjangan anggota DPR. Komnas HAM juga mendesak penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang ditangkap dan ditahan, dengan menekankan bahwa akses ke penasihat hukum … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Pastikan Pelanggaran HAM dalam Kasus Rantis Lindas Driver Ojol

Komnas HAM Pastikan Pelanggaran HAM dalam Kasus Rantis Lindas Driver Ojol

Selasa, 2 September 2025 – 14:43 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ungkapkan ada pelanggaran HAM dalam kasus kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak seorang supir ojek online (ojol) pada Kamis, 28 Agustus lalu. “Yang pasti ada pelanggaran HAM,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, di … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Desak Polda Metro Jaya Bebaskan Pengunjuk Rasa yang Ditahan

Komnas HAM Desak Polda Metro Jaya Bebaskan Pengunjuk Rasa yang Ditahan

Jakarta (ANTARA) – Komnas HAM Indonesia mendesak Kepolisian Metro Jakarta untuk segera bebaskan para demonstran yang ditahan seusai aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan baru-baru ini. “Kami mendesak Polri Metro Jaya untuk segera bebaskan para pendemo yang ditahan dan beri tahu keluarganya,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam sebuah pernyataan pada Senin. Dia menjelaskan … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Tegaskan Pengawasan Kasus Meninggalnya Affan Tertindas Mobil Brimob

Komnas HAM Tegaskan Pengawasan Kasus Meninggalnya Affan Tertindas Mobil Brimob

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 08:42 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memantau proses penanganan hukum kasus pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob dalam aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat. Komisioner Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menyatakan bahwa … Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan Desak Integrasi Data Kekerasan terhadap Perempuan

Komnas Perempuan Desak Integrasi Data Kekerasan terhadap Perempuan

Jakarta (ANTARA) – Komnas Perempuan telah menekankan pentingnya integrasi data dan sinergi dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Ansor, pada Selasa mencatat bahwa komisi ini berkolaborasi dengan Kementerian PPPA dan Forum Penyedia Layanan (FPL) untuk melakukan pencocokan data guna meminimalkan duplikasi dan meningkatkan akurasi. Menurutnya, upaya ini sangat penting untuk … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Desak Polisi Tetap Buka Peluang Peninjauan Ulang Kasus Meninggalnya Arya Daru

Komnas HAM Desak Polisi Tetap Buka Peluang Peninjauan Ulang Kasus Meninggalnya Arya Daru

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Foto/Arif Julianto JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) minta Polisi atau Polda Metro Jaya tetap buka kesempatan untuk peninjauan ulang kasus meninggalnya diplomat Kementrian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP). ADP ditemukan tewas terbungkus lakban di kamar kostnya di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). Kasus … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)  

(Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

loading… Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah minta DPR untuk perpanjang waktu bahas RKUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah meminta DPR memperpanjang diskusi tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Soalnya, bukan cuma Komnas HAM, banyak pihak juga kasih masukan terkait pembahasan ini. “Menurut kami, Komnas HAM setuju kalo pembahasan … Baca Selengkapnya

Judul: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan Gaya Visual: Huruf tebal untuk penekanan. Huruf miring untuk elemen formal. Jarak yang seimbang antar baris. Contoh Tampilan: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan

Judul:  
Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan  

Gaya Visual:  

Huruf tebal untuk penekanan.  
Huruf miring untuk elemen formal.  
Jarak yang seimbang antar baris.  

Contoh Tampilan:  

Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan

sedang memuat… Sidang Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai RUU KUHAP dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan perlunya tindak lanjut atas laporan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Salah satu usulannya, … Baca Selengkapnya