Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat (SKKPHAM) kepada korban atau keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Prabianto Mukti Wibowo, seorang pejabat Komnas HAM, menjelaskan dalam rapat dengan DPR di Jakarta pada Kamis bahwa sertifikat itu merupakan salah satu syarat untuk mengajukan bantuan bagi … Baca Selengkapnya
loading… Rekaman CCTV penyiraman air keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus ditunjukan Polda Metro Jaya di konferensi pers beberapa waktu lalu. Foto: Riyan Rizki Roshali JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan periksa 4 oknum TNI yang melakukan penyiraman air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus. Komnas HAM akan kirim surat ke … Baca Selengkapnya
loading… Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mendorong Bareskrim Polri untuk mengabil alih kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. JAKARTA – Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mendorong Bareskrim Polri mengambil alih kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Tujuannya supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas dan terang. … Baca Selengkapnya
loading… Rekaman CCTV penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus ditunjukkan Polda Metro Jaya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Foto: Riyan Rizki Roshali JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Mafirion berpendapat bahwa kasus penyiraman air keras yang dialami Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang (KontraS) Andrie Yunus adalah sebuah pelanggaran hak. Ia mendesak … Baca Selengkapnya
Sabtu, 21 Februari 2026 – 00:01 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengatakan Komisi Nasional (Komnas) HAM akan beroperasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul rencana penambahan wewenang dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. "Komnas HAM nantinya akan berfungsi seperti KPK. KPK punya penyidik, Kepolisian … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Virgoun-inara-dan-anaknya24.jpg "Komnas PA Kembali Pertemukan Virgoun dan Inara Rusli Bahas Hak Asuh Anak")
Ringkasan Berita: Komnas PA akan mempertemukan kembali Virgoun dan Inara Rusli dalam waktu dekat. Komnas PA berharap masalah ini cepat selesai, apalagi melihat kasih sayang mereka berdua pada anak-anaknya. Inara sebelumnya melaporkan Virgoun ke Komnas PA karena sulit berkomunikasi dengan anak-anaknya. WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Ketua Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, menyatakan bahwa pihaknya akan segera … Baca Selengkapnya
loading… Febby Carol, kaka dari Virgoun, juga kasih tanggapan soal konflik terbaru adiknya sama Inara Rusli mengenai hak asuh anak. Foto/IG Inara Rusli. JAKARTA – Febby Carol, yang merupakan kakak kandung Virgoun, ikut angkat bicara tentang perselisihan adiknya dengan Inara Rusli perihal hak asuh. Kabarnya, Inara baru-baru ini laporkan Virgoun ke Komisi Nasional Perlindungan Anak … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan bahwa revisi UU No. 39/1999 tentang HAM tidak bertujuan untuk melemahkan Komnas HAM, tetapi justru untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut. Inti dari revisi ini adalah untuk memperjelas pembagian tugas antara pemerintah, yang bertanggung jawab atas P5HAM, dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan. … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa komisi-nya sedang menyiapkan tim untuk menyelidiki program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program tersebut di beberapa daerah. “Untuk MBG, kami sedang mempersiapkan tim untuk melakukan investigasi karena kami tentu berharap kasus keracunan makanan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi untuk memprioritaskan keadilan restoratif bagi para demonstran yang ditahan di beberapa daerah dalam aksi unjuk rasa menolak tunjangan anggota DPR. Komnas HAM juga mendesak penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang ditangkap dan ditahan, dengan menekankan bahwa akses ke penasihat hukum … Baca Selengkapnya