Kemenkes

KTKI-P melaporkan kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden diminta untuk turun tangan

oleh

Anggota KTKI-P mendatangi ‘Lapor Mas Wapres’ yang terletak di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan No. 12/2024 dan Keputusan Presiden No. 69/M/2024. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan tenaga kesehatan dan meminta agar aturan itu dicabut. Nelly Frida Hursepuny dan … Baca Selengkapnya

Kasus Demam Berdarah Meningkat, Kemenkes dan Takeda Memperkuat Upaya Pencegahan

oleh

Minggu, 10 November 2024 – 00:12 WIB Presiden Direktur PT Takeda Andreas Gutknecht dalam talk show \”Lindungi Keluarga Anda dari Ancaman Dengue: #Ayo3MPlusVaksinDBD\”,  bagian dari acara peringatan HKN 2024 besutan Kemenkes di Jakarta Convention Center, Sabtu (9/11). Foto dok. Takeda jpnn.com, JAKARTA – Insiden kasus dengue secara global meningkat pesat dalam dua dekade terakhir. Data dari … Baca Selengkapnya

Terapkan Peraturan Pengemasan Rokok Tanpa Merek, Serikat Pekerja Tembakau Protes ke Kemenkes

oleh

Jakarta, VIVA – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM–SPSI), kecewa terhadap keputusan Kementerian Kesehatan, yang kabarnya akan tetap menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek. Sebagai salah satu aturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes), hal itu bahkan telah ditolak keras oleh FSP RTMM-SPSI melalui aksi unjuk rasa … Baca Selengkapnya

Kunjungi Pabrik Cerdas Daewoong, Kemenkes Sebut Ratusan Bakat Muda RI Bersemangat Bekerja

oleh

Sejumlah pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan kunjungan ke smart factory Daewoong Grup yang berlokasi di Seoul beberapa waktu yang lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari program unggulan sumber daya manusia (SDM) yang difokuskan pada pertumbuhan, serta berinteraksi dengan talenta muda Indonesia yang bekerja di Daewoong. Direktur Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Dwi Meilani, menyatakan … Baca Selengkapnya

Kontroversi Sikap Kemenkes dalam Pembekuan PPDS Penyakit Dalam Unsrat

oleh

Perwakilan Komite Solidaritas Profesi M. Nasser mengkritik keputusan pemerintah yang memutuskan untuk membekukan sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) di RSUP Prof Dr dr RD Kandou, Manado. Menurut Nasser, langkah tersebut dianggap sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nasser menyoroti dugaan perundungan yang … Baca Selengkapnya

Mitos Viral tentang Penyakit Mpox dan Efek Vaksin COVID-19, Kemenkes Menegaskan Tidak Ada Kaitannya

oleh

loading… Belakangan ini, rumor yang menyatakan bahwa kemunculan penyakit Mpox adalah efek samping dari vaksin COVID-19 menjadi viral di media sosial. Bahkan, narasi tersebut juga mengklaim bahwa Mpox terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang hancur akibat vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan dengan tegas membantah rumor atau narasi yang beredar. Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Mohammad … Baca Selengkapnya

Komisi IX DPR Mendorong Kemenkes untuk Menyelidiki Dugaan Perundungan terhadap Mahasiswi Kedokteran Undip

oleh

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendikbudristek untuk mengevaluasi sistem pendidikan program dokter spesialis yang fokus pada pendidikan. Desakan ini muncul setelah dugaan bullying yang menimpa mahasiswi kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) dr Aulia Risma Lestari, hingga dokter muda tersebut tewas diduga bunuh diri. “Mendesak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan … Baca Selengkapnya

Kontroversi Pemberian Alat Kontrasepsi untuk Remaja, Kemenkes: Hanya Untuk Mereka yang Sudah Menikah

oleh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP tersebut juga mengatur mengenai edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja. Namun, salah satu pasal yang menimbulkan polemik adalah pasal 103 yang mengatur tentang upaya kesehatan sistem reproduksi … Baca Selengkapnya