Pemerintah akan memperkuat kerangka hukum untuk kebijakan ekonomi biru.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia berupaya memperkuat kerangka hukum untuk mendukung implementasi kebijakan prioritas berbasis ekonomi biru, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian, Rudy Heriyanto Adi Nugroho. “Implementasi rencana sektor kelautan dan perikanan untuk Indonesia Emas 2045 memerlukan kerangka hukum untuk mempromosikan kebijakan berkelanjutan berbasis ekonomi biru,” kata dia dalam pernyataan yang dikeluarkan di … Baca Selengkapnya