Indonesia Didorong Perkuat Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi demi Keanggotaan OECD
Jakarta (ANTARA) – Indonesia harus memperkuat tata kelola hukum dan penegakan anti-korupsi sebelum bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. Dia mengingatkan bahwa aksesi OECD membutuhkan kepatuhan kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk penegakan hukum yang kredibel dan … Baca Selengkapnya