Selasa, 30 September 2025 – 17:50 WIB Serang, VIVA – Kepala Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin, bersama tiga perangkat desa lainnya didakwa menyalahgunakan wewenangnya. Mereka menerbitkan dokumen kepemilikan untuk tanah pesisir yang sebenarnya adalah lautan, lalu menjualnya ke pihak swasta. Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Banten, Faiq Nur Fiqri Sofa, menjelaskan bahwa … Baca Selengkapnya
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menangguhkan penahanan empat tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Tangerang. Keempat tersangka tersebut adalah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa, Septian Prasetyo dan Candra Eka. … Baca Selengkapnya
Sabtu, 15 Maret 2025 – 12:20 WIB Jakarta, VIVA – Berkas empat tersangka kasus pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang, telah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Baca Juga : 14 Direktur Jadi Tersangka Skandal Minyakita, Pabrik di Karawang Disegel “Jaksa … Baca Selengkapnya
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, telah menyampaikan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada. Berdasarkan data dari PPATK, terdapat dugaan oknum Kepala Desa yang menggunakan dana desa untuk kegiatan judi online. Identitas oknum Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan … Baca Selengkapnya
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penggeledahan di rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, terkait kasus pagar laut di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan oleh 20 orang personel di tiga lokasi, termasuk rumah Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, dan Kantor Desa … Baca Selengkapnya
Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah (Bawaslu Jateng) memberikan tanggapan positif terhadap uji materi Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK dalam putusan perkara nomor 136/PUU-XXII/2024 mengabulkan seluruh gugatan pemohon, termasuk menafsirkan ketentuan Pasal 188 dengan menambahkan frasa “pejabat daerah” dan frasa “anggota TNI/Polri” di … Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mengecam praktik pengerahan kepala dan perangkat desa yang diduga mendukung pasangan calon tertentu dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng). Menurutnya, hal ini merupakan pelanggaran aturan yang tidak dapat diterima. Ganjar menegaskan bahwa kepala desa, perangkat desa, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak … Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com. jpnn.com, JAKARTA – PDI Perjuangan merespons pertemuan kepala desa (kades) se-Jawa Tengah (Jateng) yang diduga mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) 2024. Pertemuan Kades se-Jateng tersebut digerebek oleh Bawaslu Kota Semarang di sebuah hotel Kota Semarang pada Rabu … Baca Selengkapnya
Kumpulan mantan kepala desa se-Jawa Tengah mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Jateng nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Taman Sunan Jogo Kali, Pucang Sawit Solo, Jumat (27/9). Foto;: Romensy Augustino/JPNN jateng.jpnn.com, SOLO – Kumpulan mantan kepala desa se-Jawa Tengah mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil … Baca Selengkapnya
Kepala Desa (Kades) Gembong periode 2013—2019 berinisial AH (50) telah ditangkap oleh Polresta Tangerang, Banten, atas kasus korupsi anggaran desa untuk hiburan malam. AH kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Tangerang karena diduga menggunakan dana desa sebesar Rp1.381.321.563 untuk kepentingan pribadi. Menurut Kapolresta Tangerang Kombes Baktiar Joko Mujiono, dana sebesar Rp1,3 … Baca Selengkapnya