Partai Buruh Mobilisasi 5.000 Massa untuk Menduduki Gedung DPR

Kamis, 22 Agustus 2024 – 06:56 WIB Jakarta, VIVA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengumumkan rencana untuk menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024.  Baca Juga : Kawal Putusan MK soal Pilkada, Buruh Akan Geruduk DPR Hari Ini Aksi ini diklaim akan diikuti oleh sekitar … Baca Selengkapnya

Pemerintah Menghormati Keputusan MK dan DPR tentang Aturan Pilkada: Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu mengatakan bahwa pemerintahannya menghormati keputusan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai aturan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kami di pemerintah menghormati wewenang dan keputusan setiap lembaga negara,” katanya dalam siaran video yang disiarkan oleh saluran YouTube sekretariatnya, yang diakses dari Jakarta pada … Baca Selengkapnya

Ancaman DPR Terhadap Demokrasi

Rabu, 21 Agustus 2024 – 22:06 WIB Gedung DPR RI tempat dibahasnya RUU Pilkada setelah adanya putusan MK. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN com jateng.jpnn.com, SEMARANG – Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdurrahman menyoroti manuver DPR bersama pemerintah yang tampak buru-buru membahas RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Wahid … Baca Selengkapnya

Besok Partai Buruh Akan Mengadakan Demonstrasi, Mendorong DPR untuk Tidak Menentang Keputusan MK Terkait Pilkada

Rabu, 21 Agustus 2024 – 21:10 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan ini menjadi angin segar bagi kedua partai tersebut, serta bagi partai-partai lain yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baca Juga : Soal Putusan MK … Baca Selengkapnya

Baleg DPR Setuju dengan Batas Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 Tahun, Mengikuti Putusan MA

Rabu, 21 Agustus 2024 – 13:18 WIB Jakarta, VIVA – Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun, serta 25 tahun untuk calon wali kota dan wakilnya dalam RUU Pilkada. Hal itu dikatakan merujuk Putusan Mahkamah Agung (MA).  Baca Juga : Gugatan Partai Gelora \’Beri Nyawa\’ PDIP dan Anies di Pilkada Jakarta, Begini … Baca Selengkapnya

Katanya, DPR mengadakan rapat Rabu ini untuk membahas RUU Pilkada setelah keputusan MK Nomor 60 & 70.

Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, mendengar informasi bahwa DPR akan mengadakan rapat melalui Badan Legislatif (Baleg) pada Rabu (21/8) untuk membahas Revisi UU Pemilu. Menurut Ronny, DPR akan mengadakan Rapat Panja RUU Pilkada pada hari yang sama jam 13.00 WIB dan 19.00 WIB. Sebelumnya, beredar informasi di WhatsApp bahwa … Baca Selengkapnya

DPR mengusulkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen untuk tahun 2025

Ketua Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah telah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen untuk tahun 2025. Usai Rapat Paripurna DPR untuk membuka Sidang Periode 2024-2025 di kompleks parlemen di sini pada Jumat, ia mengatakan target tersebut dapat dicapai dan dapat menjadi modal Indonesia untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang tercatat … Baca Selengkapnya

Indonesia membutuhkan politisi dengan pandangan negarawan: Ketua DPR

\”Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan seorang politisi yang memiliki pandangan negarawan dalam menjalankan politik kekuasaan. \”Untuk menjalankan politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang kekuasaan, kita membutuhkan negarawan yang juga politisi dan sebaliknya,\” Maharani menyatakan dalam pidato saat sidang bersama DPR dan Dewan Perwakilan … Baca Selengkapnya

Komisi IX DPR Mendorong Kemenkes untuk Menyelidiki Dugaan Perundungan terhadap Mahasiswi Kedokteran Undip

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendikbudristek untuk mengevaluasi sistem pendidikan program dokter spesialis yang fokus pada pendidikan. Desakan ini muncul setelah dugaan bullying yang menimpa mahasiswi kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) dr Aulia Risma Lestari, hingga dokter muda tersebut tewas diduga bunuh diri. “Mendesak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan … Baca Selengkapnya

DPR Menilai Kasus Alex Denni sebagai Alarm bagi Pemerintah: Sulit Diterima oleh Logika Publik

Minggu, 4 Agustus 2024 – 07:34 WIB Jakarta, VIVA – Kasus Alex Denni terpidana koruptor yang belum lama ini ditangkap Kejaksaan setelah 11 tahun bebas bahkan bisa menduduki beberapa jabatan mentereng di instansi pemerintahan jadi perhatian DPR. Kasus itu dinilai jadi alarm pemerintah untuk melakukan evaluasi. Baca Juga : Pemerintah dapat Dukungan Pengusaha untuk Lindungi … Baca Selengkapnya