DPR

DPR Sebagian Mengadopsi Keputusan MK tentang Ambang Batas Pemilihan Regional

oleh
DPR Sebagian Mengadopsi Keputusan MK tentang Ambang Batas Pemilihan Regional

Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagian mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pemilihan. Perubahan ini hanya berlaku untuk partai non-parlemen atau yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau DPRD. Ini diatur dalam daftar inventaris masalah (DIM) Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Pemilihan … Baca Selengkapnya

DPR akan merevisi undang-undang untuk mengatur ulang batas usia calon kepala daerah

oleh
DPR akan merevisi undang-undang untuk mengatur ulang batas usia calon kepala daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menetapkan ulang batas usia minimum calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Menurut putusan tersebut, batas usia minimum harus dihitung pada saat pelantikan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi memimpin diskusi yang menghasilkan persetujuan daftar inventarisasi masalah (DIM) nomor 71 revisi … Baca Selengkapnya

Partai Buruh Mobilisasi 5.000 Massa untuk Menduduki Gedung DPR

oleh
Partai Buruh Mobilisasi 5.000 Massa untuk Menduduki Gedung DPR

Kamis, 22 Agustus 2024 – 06:56 WIB Jakarta, VIVA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengumumkan rencana untuk menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024.  Baca Juga : Kawal Putusan MK soal Pilkada, Buruh Akan Geruduk DPR Hari Ini Aksi ini diklaim akan diikuti oleh sekitar … Baca Selengkapnya

Pemerintah Menghormati Keputusan MK dan DPR tentang Aturan Pilkada: Jokowi

oleh
Pemerintah Menghormati Keputusan MK dan DPR tentang Aturan Pilkada: Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu mengatakan bahwa pemerintahannya menghormati keputusan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai aturan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kami di pemerintah menghormati wewenang dan keputusan setiap lembaga negara,” katanya dalam siaran video yang disiarkan oleh saluran YouTube sekretariatnya, yang diakses dari Jakarta pada … Baca Selengkapnya

Ancaman DPR Terhadap Demokrasi

oleh
Ancaman DPR Terhadap Demokrasi

Rabu, 21 Agustus 2024 – 22:06 WIB Gedung DPR RI tempat dibahasnya RUU Pilkada setelah adanya putusan MK. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN com jateng.jpnn.com, SEMARANG – Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdurrahman menyoroti manuver DPR bersama pemerintah yang tampak buru-buru membahas RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Wahid … Baca Selengkapnya

Besok Partai Buruh Akan Mengadakan Demonstrasi, Mendorong DPR untuk Tidak Menentang Keputusan MK Terkait Pilkada

oleh
Besok Partai Buruh Akan Mengadakan Demonstrasi, Mendorong DPR untuk Tidak Menentang Keputusan MK Terkait Pilkada

Rabu, 21 Agustus 2024 – 21:10 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan ini menjadi angin segar bagi kedua partai tersebut, serta bagi partai-partai lain yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baca Juga : Soal Putusan MK … Baca Selengkapnya

Baleg DPR Setuju dengan Batas Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 Tahun, Mengikuti Putusan MA

oleh
Baleg DPR Setuju dengan Batas Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 Tahun, Mengikuti Putusan MA

Rabu, 21 Agustus 2024 – 13:18 WIB Jakarta, VIVA – Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun, serta 25 tahun untuk calon wali kota dan wakilnya dalam RUU Pilkada. Hal itu dikatakan merujuk Putusan Mahkamah Agung (MA).  Baca Juga : Gugatan Partai Gelora \’Beri Nyawa\’ PDIP dan Anies di Pilkada Jakarta, Begini … Baca Selengkapnya

Katanya, DPR mengadakan rapat Rabu ini untuk membahas RUU Pilkada setelah keputusan MK Nomor 60 & 70.

oleh
Katanya, DPR mengadakan rapat Rabu ini untuk membahas RUU Pilkada setelah keputusan MK Nomor 60 & 70.

Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, mendengar informasi bahwa DPR akan mengadakan rapat melalui Badan Legislatif (Baleg) pada Rabu (21/8) untuk membahas Revisi UU Pemilu. Menurut Ronny, DPR akan mengadakan Rapat Panja RUU Pilkada pada hari yang sama jam 13.00 WIB dan 19.00 WIB. Sebelumnya, beredar informasi di WhatsApp bahwa … Baca Selengkapnya

DPR mengusulkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen untuk tahun 2025

oleh
DPR mengusulkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen untuk tahun 2025

Ketua Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah telah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen untuk tahun 2025. Usai Rapat Paripurna DPR untuk membuka Sidang Periode 2024-2025 di kompleks parlemen di sini pada Jumat, ia mengatakan target tersebut dapat dicapai dan dapat menjadi modal Indonesia untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang tercatat … Baca Selengkapnya

Indonesia membutuhkan politisi dengan pandangan negarawan: Ketua DPR

oleh
Indonesia membutuhkan politisi dengan pandangan negarawan: Ketua DPR

\”Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan seorang politisi yang memiliki pandangan negarawan dalam menjalankan politik kekuasaan. \”Untuk menjalankan politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang kekuasaan, kita membutuhkan negarawan yang juga politisi dan sebaliknya,\” Maharani menyatakan dalam pidato saat sidang bersama DPR dan Dewan Perwakilan … Baca Selengkapnya