DPR

DPR Mendorong Penyesuaian Undang-Undang Pemilihan Umum Daerah Sesuai Putusan MK

oleh
DPR Mendorong Penyesuaian Undang-Undang Pemilihan Umum Daerah Sesuai Putusan MK

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia telah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyesuaikan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Jika putusan MK mengharuskan perubahan atau penyesuaian, lembaga pembuat undang-undang harus segera mengambil langkah untuk menyesuaikan undang-undang tersebut,” kata anggota Bawaslu Puadi pada hari Sabtu. Bawaslu juga … Baca Selengkapnya

Surat Undangan Rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Kemendagri mengenai Pilkada 2024

oleh
Surat Undangan Rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Kemendagri mengenai Pilkada 2024

“ loading… Beredar surat permohonan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi II DPR kepada KPU. Foto/SINDOnews/Gedung KPU JAKARTA – Beredar surat permohonan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi II DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) . Tak hanya kepada KPU undangan RDP ini kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan … Baca Selengkapnya

DPR Mengadakan Rapat untuk Membahas RUU Pilkada setelah Putusan MK, Mahfud MD: Pelanggaran Konstitusi

oleh
DPR Mengadakan Rapat untuk Membahas RUU Pilkada setelah Putusan MK, Mahfud MD: Pelanggaran Konstitusi

“ loading… Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut sikap DPR yang menggelar sidang bahas RUU Pilkada usai putusan MK sebagai bentuk pembangkangan konstitusi. Foto/SINDOnews JAKARTA – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut sikap DPR yang menggelar sidang bahas RUU Pilkada usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pembangkangan konstitusi. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan … Baca Selengkapnya

Sambutlah aspirasi masyarakat terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah: DPR

oleh
Sambutlah aspirasi masyarakat terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah: DPR

Puan Maharani, Ketua DPR, menyambut baik aspirasi masyarakat dalam membela keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. “DPR mengkaji berbagai pandangan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan menyampaikan terima kasih atas aspirasi dari semua elemen masyarakat: mahasiswa, profesor, aktivis, dan selebritas,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Jakarta … Baca Selengkapnya

DPR Mundur dari Revisi UU Pilkada di Tengah Protes.

oleh
DPR Mundur dari Revisi UU Pilkada di Tengah Protes.

Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) Sufmi Dasco Ahmad pada hari Kamis mengumumkan bahwa parlemen telah memutuskan untuk membatalkan rencananya untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyusul protes publik. Oleh karena itu, undang-undang tersebut akan diterapkan bersamaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pemilihan dan batas usia calon untuk pemilihan kepala … Baca Selengkapnya

Tol Dalam Kota Depan Gedung DPR Masih Lumpuh, Halte Jadi Sasaran

Tol Dalam Kota Depan Gedung DPR Masih Tersendat, Halte Jadi Target.

oleh
Tol Dalam Kota Depan Gedung DPR Masih Lumpuh, Halte Jadi Sasaran Tol Dalam Kota Depan Gedung DPR Masih Tersendat, Halte Jadi Target.

“ loading… Sejumlah massa aksi bertahan di depan gedung DPR, Jakarta,Rabu (22/8/2024). Foto/Arif Julianto JAKARTA – Arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota depan Gedung DPR, Jakarta masih terlihat lumpuh, Kamis (22/8/2024). Polisi pun masih berjaga dari dalam Kompleks Parlemen. Hingga berita ini ditayangkan, sejumlah massa masih ada yang bertahan di Jalan … Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Mengatakan Pendaftaran Pilkada 2024 Mengacu pada Putusan MK

oleh
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Mengatakan Pendaftaran Pilkada 2024 Mengacu pada Putusan MK

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pihaknya tak akan menggelar rapat paripurna terkait pengesahan revisi Undang-undang Pilkada. Baca Juga : Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Sumbar Diwarnai Aksi Teatrikal Penguasa Tindas Rakyat Kecil Dengan begitu, kata Dasco, maka pendaftaran calon Pilkada 2024 akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). … Baca Selengkapnya

Aksi Demonstrasi di Depan Gedung DPR Berujung Ricuh, Polisi Gunakan Water Canon dan Gas Air Mata

oleh
Aksi Demonstrasi di Depan Gedung DPR Berujung Ricuh, Polisi Gunakan Water Canon dan Gas Air Mata

Kamis, 22 Agustus 2024 – 16:44 WIB Jakarta, VIVA – Demo di depan Gedung DPR/MPR RI kembali ricuh sekira pukul 16.20 WIB. Keributan terjadi di titik yang sama yakni pada sisi kanan yang pagarnya dijebol. Mereka melemparkan batu hingga botol ke arah polisi yang ada di dalam. Merespon hal tersebut, awalnya polisi cuma menembakan air … Baca Selengkapnya

DPR akan mengikuti keputusan Pengadilan jika RUU Pilkada tidak disahkan hingga 27 Agustus

oleh
DPR akan mengikuti keputusan Pengadilan jika RUU Pilkada tidak disahkan hingga 27 Agustus

Rumah Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi jika RUU tentang Amandemen Keempat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak disahkan menjadi undang-undang hingga 27 Agustus. Periode pendaftaran calon yang akan bertarung dalam Pilkada adalah 27-29 Agustus 2024. “Kami membuat revisi untuk (membentuk) undang-undang baru. Nah, jika belum disahkan pada saat pendaftaran, itu berarti kami akan … Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Enggan Bertemu Massa Demonstran di Parlemen, Alasannya Menggemaskan

oleh
Wakil Ketua DPR Enggan Bertemu Massa Demonstran di Parlemen, Alasannya Menggemaskan

Kamis, 22 Agustus 2024 – 14:45 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Baca Juga : PDIP Usung Wayan Koster di Pilgub Bali 2024 Demonstrasi itu diikuti sejumlah unsur masyarakat mulai dari mahasiswa, … Baca Selengkapnya