DPR

DPR Minta Asumsi Rupiah 2026 Tak Lebih dari Rp16.700 per Dolar AS, Sri Mulyani: Waspadai Gejolak Global (Disesuaikan dengan estetika visual dan aturan yang diminta)

oleh
DPR Minta Asumsi Rupiah 2026 Tak Lebih dari Rp16.700 per Dolar AS, Sri Mulyani: Waspadai Gejolak Global (Disesuaikan dengan estetika visual dan aturan yang diminta)

Selasa, 1 Juli 2025 – 17:15 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar nilai tukar rupiah 2026 tidak lebih dari Rp 16.700 per dolar AS. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, rupiah diprediksi berada di kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS. … Baca Selengkapnya

Perlu Mencabut Status Hutan untuk Lahan Transmigrasi: Kementerian dan DPR

oleh
Perlu Mencabut Status Hutan untuk Lahan Transmigrasi: Kementerian dan DPR

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Komisi V DPR sepakat untuk mendorong pencabutan status kawasan hutan yang tumpang tindih dengan zona transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kepada anggota DPR pada Senin bahwa masalah ini terdeteksi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kawasan Transmigrasi Malili di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dia … Baca Selengkapnya

DPR Soroti 12 Kursi Duta Besar RI yang Kosong, Menlu Sugiono: Itu Kesalahan Kami

oleh
DPR Soroti 12 Kursi Duta Besar RI yang Kosong, Menlu Sugiono: Itu Kesalahan Kami

loading… Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI menyatakan akan segera kirim usulan calon duta besar (Dubes) Republik Indonesia yg kosong di bberapa negara. Rapat kerja ini dilaksanakan di Jakarta, Senin (30/6/2025). Foto/Achmad Al Fiq JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui kesalahan pihaknya karena lambat mengisi posisi duta … Baca Selengkapnya

"Anggota DPR Dukung Nota Kesepahaman Kejaksaan-Penyedia Layanan untuk Penyadapan demi Hukum, Tegaskan Selama Tidak Melanggar Privasi" (Format visual disesuaikan dengan spasi dan penekanan yang rapi)

oleh
"Anggota DPR Dukung Nota Kesepahaman Kejaksaan-Penyedia Layanan untuk Penyadapan demi Hukum, Tegaskan Selama Tidak Melanggar Privasi" (Format visual disesuaikan dengan spasi dan penekanan yang rapi)

Jumat, 27 Juni 2025 – 21:43 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka memberi pandangannya soal penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang mekanisme penyadapan dalam penegakan hukum. Martin menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan antara Kejaksaan Agung dan empat provider telekomunikasi. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk hindari penyalahgunaan wewenang. “Sebagai anggota Komisi … Baca Selengkapnya

DPR Akan Memanggil Basarnas Setelah Warganet Brasil Ramai-ramai Protes Soal Evakuasi Juliana Marins

oleh
DPR Akan Memanggil Basarnas Setelah Warganet Brasil Ramai-ramai Protes Soal Evakuasi Juliana Marins

loading… Proses evakuasi WNA Brasil Juliana Marins (27) yang jatuh di jurang Gunung Rinjani. Foto/Istimewa JAKARTA – Komisi V DPR akan memanggil Basarnas untuk minta penjelasan tentang proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins (27), yang tewas setelah jatuh ke jurang Gunung Rinjani. Akun Instagram Basarnas juga dibanjiri komentar warganet Brasil yang kecewa atas musibah … Baca Selengkapnya

KPK Selidiki Kasus Korupsi Kuota Haji di Era Yaqut Cholil, DPR: Rekomendasi Pansus Harus Ditindaklanjuti Note: The text has been refined for better visual appeal while maintaining accuracy in translation.

oleh
KPK Selidiki Kasus Korupsi Kuota Haji di Era Yaqut Cholil, DPR: Rekomendasi Pansus Harus Ditindaklanjuti Note: The text has been refined for better visual appeal while maintaining accuracy in translation.

Selasa, 24 Juni 2025 – 15:21 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bicara tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Baca Juga: Dugaan Gratifikasi Rp17 Miliar di MPR, KPK Periksa Dua Pejabat Pengadaan Cucun mengatakan, hasil laporan pansus haji bersama pemerintah bisa … Baca Selengkapnya

Staf DPR AS Dilarang Menggunakan WhatsApp

oleh
Staf DPR AS Dilarang Menggunakan WhatsApp

Staf Dewan Perwakilan AS Dilarang Pakai WhatsApp Menurut laporan Axios, staf Dewan Perwakilan Rakyat AS dilarang menggunakan WhatsApp. Kepala petugas administrasi Dewan memberitahu karyawan pada Senin bahwa aplikasi pesan dari Meta itu kini diblokir karena alasan keamanan. LIHAT JUGA: Mengapa Anda Akan Melihat Lebih Banyak Iklan di WhatsApp "Kantor Keamanan Siber menilai WhatsApp berisiko tinggi … Baca Selengkapnya

6.000 Poin DIM Pemerintah dalam RUU KUHAP Akan Diajukan ke DPR

oleh
6.000 Poin DIM Pemerintah dalam RUU KUHAP Akan Diajukan ke DPR

Selasa, 24 Juni 2025 – 03:00 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menyatakan bahwa isi daftar inventarisasi masalah atau DIM pada rancangan undang-undang RUU KUHAP yang resmi diajukan ke DPR RI berjumlah 6 ribu DIM. Hal ini diungkapkannya setelah penandatangan DIM RUU KUHAP di Kantor Kementerian Hukum … Baca Selengkapnya

KPK Panggil Anwar Sadad, Anggota DPR Gerindra, Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Jawa Timur (Suspek Kasus Korupsi Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi)

oleh
KPK Panggil Anwar Sadad, Anggota DPR Gerindra, Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Jawa Timur (Suspek Kasus Korupsi Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi)

Senin, 23 Juni 2025 – 13:53 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Anwar Sadad, terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. KPK mengirimkan panggilan ke Anwar Sadad pada Senin, 23 Juni 2025. "Hari ini, KPK … Baca Selengkapnya

KPK Investigasi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, DPR: Sudah Tepat

oleh
KPK Investigasi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, DPR: Sudah Tepat

sedang memuat… Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mendukung tindakan KPK yang sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait kuota haji. Dia bilang langkah yang diambil lembaga anti-rasuah itu sudah … Baca Selengkapnya