DPR

Pemerintah Didorong Tingkatkan Pinjaman Usaha untuk Dukung UMKM: Ketua DPR

oleh
Pemerintah Didorong Tingkatkan Pinjaman Usaha untuk Dukung UMKM: Ketua DPR

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah untuk meningkatkan pencairan pinjaman guna mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis Minggu, Misbakhun menekankan bahwa langkah ini penting karena pertumbuhan kredit perbankan masih di level satu digit pada kuartal pertama 2025. Berdasarkan data terbaru, kredit perbankan pada Mei 2025 terus melambat, … Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Kritik Rencana KPK Larang Narapidana Pakai Masker: Berpotensi Dituntut Hukum

oleh
Komisi III DPR Kritik Rencana KPK Larang Narapidana Pakai Masker: Berpotensi Dituntut Hukum

Sabtu, 12 Juli 2025 – 17:30 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas angkat bicara soal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin buat aturan larang tersangka korupsi pakai penutup wajah seperti masker, topi, atau kacamata. Baca Juga: RUU KUHAP Perbanyak Syarat Penahanan agar Tak Mudah Menahan Orang Hasbiallah bilang selama … Baca Selengkapnya

Judul: BPIH 2026 dan 2027 Ditetapkan Tahun Ini, Baleg DPR: Agar Persiapan Sempurna (Penulisan rapi dengan format yang jelas dan mudah dibaca.)

oleh
Judul: BPIH 2026 dan 2027 Ditetapkan Tahun Ini, Baleg DPR: Agar Persiapan Sempurna (Penulisan rapi dengan format yang jelas dan mudah dibaca.)

loading… Jamaah haji 2025. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2026 dan 2027 ditetapin tahun ini. Ini beda sama aturan sebelumnya di mana BPIH diatur setahun sekali. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri bilang, penetepan BPIH buat musim haji 2026 … Baca Selengkapnya

DPR Prioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk Cegah Marginalisasi

oleh
DPR Prioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk Cegah Marginalisasi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Ahmad Iman Syukri, menegaskan kembali bahwa RUU Masyarakat Adat akan diprioritaskan dalam agenda legislatif untuk melindungi komunitas adat dari marginalisasi, diskriminasi, dan kriminalisasi. “Sebagai pihak yang mengusulkan RUU ini, kami secara konsisten memasukkan RUU Masyarakat Adat sebagai bagian dari agenda legislatif prioritas,” katanya di Kompleks Parlemen Jakarta … Baca Selengkapnya

DPR Nilai Masalah Hukum di Desa Timbul Akibat Pengelolaan Dana yang Belum Optimal

oleh
DPR Nilai Masalah Hukum di Desa Timbul Akibat Pengelolaan Dana yang Belum Optimal

Sabtu, 12 Juli 2025 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti banyaknya masalah hukum yang terjadi di desa. Bahkan, sampai menjerat kepala desa karena dugaan penyelewengan dana. Baca Juga: Menteri Prabowo Minta Tambah Anggaran saat Efisiensi, Begini Respons MPR "Saya lihat sampai saat ini Kementerian Desa belum cukup … Baca Selengkapnya

Peradi SAI Apresiasi DPR dan Pemerintah atas Penerimaan Usulan Impunitas dan Hak Keberatan Advokat dalam RUU KUHAP

oleh
Peradi SAI Apresiasi DPR dan Pemerintah atas Penerimaan Usulan Impunitas dan Hak Keberatan Advokat dalam RUU KUHAP

loading… Peradi SAI menghargai Komisi III DPR dan pemerintah atas tanggapan positif terhadap aspirasi komunitas advokat dalam RUU KUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengapresiasi dan memberi penghargaan tinggi pada Komisi III DPR dan pemerintah atas respons positif terhadap aspirasi advokat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang … Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Setuju Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dapat Diatasi dengan Restorative Justice

oleh
DPR dan Pemerintah Setuju Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dapat Diatasi dengan Restorative Justice

Rabu, 9 Juli 2025 – 23:40 WIB Jakarta, VIVA – Komisi III DPR RI dan pemerintah setuju bahwa kasus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres) bisa diselesaikan dengan mekanisme restorative justice (RJ) atau di luar pengadilan. Kesepakatan ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Baca Juga: Tiba di Brasilia, Prabowo Disambut … Baca Selengkapnya

24 Calon Duta Besar Dinyatakan Memenuhi Syarat oleh DPR, Segera Dikirim ke Prabowo

oleh
24 Calon Duta Besar Dinyatakan Memenuhi Syarat oleh DPR, Segera Dikirim ke Prabowo

Selasa, 8 Juli 2025 – 16:17 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyatakan 24 calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat lolos fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi I DPR RI. Seluruh nama calon dubes tersebut akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Baca Juga: Uji Kelayakan Calon … Baca Selengkapnya

316 Anggota DPR Hadir dalam Rapat Paripurna Bahas APBN 2024 dan Renstra DPR 2025-2029 (Penulisan lebih dinamis dengan struktur yang rapi dan mudah dibaca)

oleh
316 Anggota DPR Hadir dalam Rapat Paripurna Bahas APBN 2024 dan Renstra DPR 2025-2029 (Penulisan lebih dinamis dengan struktur yang rapi dan mudah dibaca)

sedang memuat… DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang 2024-2025 hari ini. Foto/TV Parlemen JAKARTA – DPR mengadakan Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan 2024-2025 pada hari ini. Setiap fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan mereka terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPR, Senayan, … Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Kesejahteraan Petani dan Nelayan yang Tidak Termasuk dalam Target Pembangunan

oleh
Anggota DPR Pertanyakan Kesejahteraan Petani dan Nelayan yang Tidak Termasuk dalam Target Pembangunan

loading… Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP kaget waktu tahu nilai tukar nelayan dan petani gak masuk lagi di indikator sasaran pembangunan. Foto: Dok SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP syok pas dapet fakta kalo nilai tukar nelayan sama petani udah gak dicantumin di … Baca Selengkapnya