Bersifat

Ketua lobi mengatakan bank-bank Jepang lebih tidak enggan untuk membiayai pengambilalihan yang bersifat musuh, kata Reuters.

oleh

Bank-bank Jepang menjadi kurang enggan untuk membiayai akuisisi yang bersifat musuh karena pedoman baru pemerintah telah menghilangkan stigma terhadap kesepakatan semacam itu, kata kepala asosiasi perbankan Jepang. Komentar dari Akihiro Fukutome, kepala Japanese Bankers Association, menawarkan bukti perubahan besar di Jepang yang telah membawa negara tersebut lebih dekat dengan gaya negosiasi ala Barat. “Bank-bank sebelumnya … Baca Selengkapnya

Gugatan di AS Mengklaim Apple CarPlay Bersifat Anti Kompetitif

oleh

Terbenam dalam gugatan antitrust sebanyak 88 halaman yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS terhadap Apple adalah referensi terhadap sistem proyeksi telepon favorit semua orang, CarPlay. Departemen Kehakiman mengatakan bahwa, seperti smartphone, sistem hiburan kendaraan telah menjadi cara baru di mana Apple menunjukkan perilaku anti kompetitif untuk merugikan konsumen serta pesaingnya. Rencana Apple untuk memperkenalkan versi … Baca Selengkapnya

China Mengatakan Sistem ‘Satu Negara, Dua Sistem’ Hong Kong Bersifat Permanen, Laporan SCMP

oleh

Pejabat teratas China yang bertanggung jawab atas Hong Kong mengatakan prinsip pemerintahan kota “satu negara, dua sistem” akan tetap menjadi “fitur permanen,” South China Morning Post melaporkan. Xia Baolong, yang memimpin Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, mengatakan prinsip satu negara, dua sistem adalah salah satu fitur yang membuat Hong Kong berbeda dari kota-kota di … Baca Selengkapnya

Penggunaan Hak Angket dalam Pemilu dapat Bersifat Kontraproduktif

oleh

Minggu, 25 Februari 2024 – 13:15 WIB Jakarta – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengkritisi usulan penggunaan hak angket sebagai respons terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat dan malah bersifat kontraproduktif. Syarief berpendapat bahwa wacana tersebut dapat membuat hak angket menjadi bias dan cenderung politis. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun … Baca Selengkapnya