Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah menyatakan telah berhasil mengefisiensikan anggaran institusi mereka sebesar 20-40 persen untuk tahun 2025. Efisiensi anggaran ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah … Baca Selengkapnya
Bawaslu masih mengkaji kemungkinan dikeluarkannya rekomendasi PSU di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Foto/SINDOnews JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih mengkaji kemungkinan dikeluarkannya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Sejauh ini, Bawaslu masih melakukan pendalaman terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua … Baca Selengkapnya
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan bahwa hingga 1 Desember 2024, pihaknya telah menerima hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikan saat acara media gathering dengan tema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Lolly menyebutkan bahwa angka tersebut menunjukkan banyaknya upaya pelanggaran … Baca Selengkapnya
Senin, 02 Desember 2024 – 22:18 WIB Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon. (ANTARA/Winda Herman). jpnn.com – AMBON – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menemukan seorang pemilih yang sudah meninggal dunia bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan ikut mencoblos pada Pilkada 2024. Temuan tersebut merupakan salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan … Baca Selengkapnya
“ Bidang Hukum Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur. Desakan didasari atas temuan belasan surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). “Kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU (Pemungutan Suara Ulang) terhadap TPS 28 tersebut,” … Baca Selengkapnya
“ Jumat, 29 November 2024 – 09:40 WIB Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo. Foto: Bawaslu DKI Jakarta jpnn.com, JAKARTA – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Jakarta Benny Sabdo mengatakan Bawaslu DKI melakukan pengawasan secara melekat pada tahapan rekapitulasi suara di PPK hari ini, Jumat (29/11/2024). Benny mengingatkan … Baca Selengkapnya
Bawaslu mengkaji 130 laporan dugaan pelanggaran money politics atau politik uang yang terjadi selama masa tenang pilkada dan hari pencoblosan suara serentak. Foto: SINDOnews/Danan Daya Bawaslu melakukan kajian terhadap 130 laporan dan informasi awal terkait dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi dalam masa tenang. Angka ini juga merupakan data per hari ini, Rabu 27 November. … Baca Selengkapnya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes akan menindaklanjuti dugaan money politic agar memilih kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Brebes 2024. Serangan fajar itu diduga dilakukan oleh oknum saat masa tenang kampanye. Pilkada Kabupaten Brebes hanya memiliki calon tunggal, yakni Paramitha Widya Kusuma berpasangan dengan Wurja untuk melawan kotak kosong. Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Trio Pahlevi, … Baca Selengkapnya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok melakukan pemetaan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada 2024 sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan yang dapat menghambat proses pemungutan suara. Ada 12 indikator kerawanan yang diidentifikasi di 2.763 TPS di Kota Depok. Pemetaan dilakukan selama enam hari dengan melibatkan 63 kelurahan di Depok. Delapan variabel utama … Baca Selengkapnya
Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah (Bawaslu Jateng) memberikan tanggapan positif terhadap uji materi Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK dalam putusan perkara nomor 136/PUU-XXII/2024 mengabulkan seluruh gugatan pemohon, termasuk menafsirkan ketentuan Pasal 188 dengan menambahkan frasa “pejabat daerah” dan frasa “anggota TNI/Polri” di … Baca Selengkapnya