Struktur Badan Penerimaan Negara Langsung di Bawah Prabowo, Ini Bocorannya

Rabu, 11 Juni 2025 – 15:30 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sudah membentuk struktur Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN). Nantinya, Menteri Negara/Kepala BOPN akan langsung bertanggung jawab ke presiden.

Baca Juga:
Prabowo Tegaskan Perang Jika Terpaksa: Lebih Baik Mati daripada Dijajah Kembali

Berdasarkan paparan Mantan Dewan Pakar TKN Bidang Perpajakan, Edi Slamet Irianto, Menteri Negara/Kepala BOPN akan diawasi oleh Ex Officio Menko Perekonomian, Ex Officio Panglima TNI, Ex Officio Kapolri, Ex Officio Kejaksaan Agung, Ex Officio PPATK, dan orang independen.

"Struktur BPN dirancang langsung di bawah Presiden RI, dengan Deputi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Intelijen Fiskal," kata Edi di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.

Baca Juga:
Prabowo: Belanda Rampas USD 31 Triliun dari Indonesia, Setara 140 Tahun APBN

Presiden RI Prabowo Subianto Menerima Kunjungan PM China Li Qiang

Dalam struktur BOPN, di bawah Menteri Negara/Kepala BOPN akan ada Wakil Kepala Operasi dan Wakil Kepala Urusan (Waka Urdal) BOPN. Kemudian, di bawah Waka Urdal BOPN adalah Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama Badan.

Baca Juga:
Gubernur Lemhanas Temui Pramono Anung, Bahas soal Hilirisasi di Jakarta Sokong Kebijakan Prabowo

Selanjutnya, di Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) akan ada Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Deputi Pengawasan Kepabeanan/Cukai, Deputi Penegakan Hukum, dan Deputi Intelijen.

Badan ini juga akan memiliki Pusat Data Sains dan Informasi, serta Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai.

Edi menjelaskan, pembentukan BPN ini sesuai dengan janji politik Asta Cita Prabowo-Gibran dan konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kementerian baru.

MEMBACA  Cuaca di Jawa Tengah Hari Ini, Kamis (4/7), Daerah Mana yang Terkena Hujan

“Badan ini akan menjadi mesin utama peningkatan rasio penerimaan negara dan memisahkan fungsi pengumpulan dari tarik-menarik kepentingan sektoral,” ujarnya.

Presiden Prabowo: Kita Bisa Hilangkan Kemiskinan dari RI, Itu Tekad Saya

Prabowo yakin Indonesia bisa bebas dari kemiskinan sebelum 2045.

VIVA.co.id
11 Juni 2025