Elon Musk Akan Bentuk Partai Baru di AS: 6 Tantangan yang Harus Dihadapi
loading…
Elon Musk akan mendirikan partai baru di AS. Foto/X
WASHINGTON – Miliarder Elon Musk berdebat dengan Presiden Trump soal undang-undang pajak dan kebijakan dalam negeri. Musk kembali menyerukan pembentukan partai politik baru—tantangan besar bahkan untuk orang terkaya di dunia.
Musk pertama kali mengusulkan pembentukan partai ketiga, dinamai “Partai Amerika,” awal bulan ini. Ini terjadi setelah perselisihan sengit antara presiden dan CEO Tesla, yang menandai kemungkinan berakhirnya aliansi politik mereka.
### 6 Tantangan Partai Amerika yang Didirikan Elon Musk, dari Dana hingga Peraturan
#### 1. Hanya Bergantung pada Jajak Pendapat di X
Musk menulis di media sosial bahwa “Partai Amerika” telah dibentuk setelah melakukan survei di X.
“Dengan perbandingan 2:1, kalian ingin partai baru dan kalian akan mendapatkannya!” tulis Musk. “Soal pemborosan dan korupsi yang merusak negara, kita hidup dalam sistem satu partai, bukan demokrasi. Sekarang, Partai Amerika dibentuk untuk kembalikan kebebasan kita.”
#### 2. Dipicu Emosi, Bukan Ideologi
Musk mengusulkan partai ketiga saat anggota parlemen bergegas menyetujui One Big Beautiful Bill Act. Kali ini, Musk memberi batas waktu.
“Jika RUU gila ini disetujui, Partai Amerika akan dibentuk keesokan harinya,” tulis Musk di X sebelum RUU lolos di Senat dan DPR. “Kita butuh alternatif dari sistem dua partai agar rakyat punya suara.”
Trump menandatangani RUU itu menjadi undang-undang di acara 4 Juli di Gedung Putih.
“Hari Kemerdekaan adalah waktu tepat untuk bebas dari sistem dua partai!” tulis Musk.
#### 3. Tidak Ada Detail tentang Partai Amerika
Musk tidak memberikan rincian lebih lanjut soal pembentukan partai. Jika dia benar-benar meluncurkannya, dia harus hadapi hukum yang rumit dan proses pemungutan suara yang panjang.
“Hanya orang terkaya di dunia yang bisa serius membentuk partai baru,” kata Brett Kappel, pengacara pemilu, ke CBS News.
#### 4. Terhambat Aturan Negara Bagian
“Partai politik diatur oleh negara bagian,” kata Kappel.
Setiap negara bagian punya aturan berbeda untuk mengakui partai politik. Hambatan ini “sangat sulit dilewati.” Kadang, partai baru harus dapatkan banyak tanda tangan dan menang persentase suara tertentu.