undangundang

Rancangan Undang-Undang Hakim Atur Penambahan Masa Pensiun Hingga 75 Tahun

oleh
Rancangan Undang-Undang Hakim Atur Penambahan Masa Pensiun Hingga 75 Tahun

loading… Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra Setiawan JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim mengatur penambahan usia pensiun bagi hakim. Usia pensiun tertinggi, yaitu hingga 75 tahun, akan berlaku untuk hakim agung. Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa salah satu isu utama dalam beleid ini adalah penataan ulang … Baca Selengkapnya

Revisi Undang-Undang Pemilu Tidak Akan Atur Koalisi Parpol Permanen

oleh
Revisi Undang-Undang Pemilu Tidak Akan Atur Koalisi Parpol Permanen

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tidak mengatur soal koalisi permanen antar partai politik. Dia menekankan, undang-undang tentang partai politik juga tidak mengatur koalisi permanen. Revisi UU Pemilu yang akan datang merupakan bagian dari langkah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “UU Pemilu tidak mengatur koalisi permanen, … Baca Selengkapnya

Penempatan Polri dalam Jabatan Sipil Perlu Diatur Tegas dalam Undang-Undang

oleh
Penempatan Polri dalam Jabatan Sipil Perlu Diatur Tegas dalam Undang-Undang

Selasa, 20 Januari 2026 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa jabatan sipil yang tidak ada hubungannya dengan kepolisian sehingga bisa diisi oleh anggota Polri perlu diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025 mengatakan pengaturan tertulis itu diperlukan untuk memberi kepastian hukum … Baca Selengkapnya

Trump Ancam Gunakan Undang-Undang Pemberontakan di Minnesota: Dampak dan Maknanya

oleh
Trump Ancam Gunakan Undang-Undang Pemberontakan di Minnesota: Dampak dan Maknanya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan bahwa ia mungkin mengaktifkan Insurrection Act untuk mengerahkan pasukan federal ke Minnesota jika pejabat setempat tidak bertindak menenangkan protes di sana terhadap otoritas imigrasi federal, yang menurutnya “hanya berusaha melakukan pekerjaan mereka”. Peringatan ini disampaikan di tengah meluasnya unjuk rasa dan ketegangan politik yang melanda Minneapolis – kota … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang untuk Tangkal Disinformasi dan Propaganda Asing

oleh
Rancangan Undang-Undang untuk Tangkal Disinformasi dan Propaganda Asing

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing untuk mengatasi berbagai jenis informasi palsu dan propaganda yang ditujukan ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pada Rabu bahwa masih banyak kesalahpahaman dalam berita dan informasi dari pihak luar mengenai perkembangan dan kepentingan … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Baru Izinkan Mobil Otomatis Beroperasi di Negara Bagian New York

oleh
Rancangan Undang-Undang Baru Izinkan Mobil Otomatis Beroperasi di Negara Bagian New York

Layanan mobil otonom dari Waymo milik Alphabet, Zoox milik Amazon, dan Tesla telah berkembang secara perlahan dan diam-diam di seluruh Amerika Serikat. Namun, satu negara bagian besar dan penting sebagian besar tetap berdiam diri: New York. Negara bagian terpadat keempat di Uni ini memiliki beberapa hukum paling ketat yang mengatur kendaraan otonom, mewajibkan perusahaan yang … Baca Selengkapnya

Meta Blokir 550.000 Akun Berdasarkan Undang-Undang Baru

oleh
Meta Blokir 550.000 Akun Berdasarkan Undang-Undang Baru

Sekitar 550.000 akun diblokir oleh Meta pada hari-hari pertama penerapan larangan media sosial bersejarah bagi anak-anak di Australia. Pada bulan Desember, sebuah undang-undang baru mulai mengharuskan platform media sosial terpopuler di dunia—termasuk Instagram dan Facebook—untuk menghentikan warga Australia di bawah usia 16 tahun memiliki akun di platform mereka. Larangan yang dipantau ketat di seluruh dunia … Baca Selengkapnya

Apakah Undang-Undang Kewenangan Perang AS Inkonstitusional Seperti Klaim Presiden Trump?

oleh
Apakah Undang-Undang Kewenangan Perang AS Inkonstitusional Seperti Klaim Presiden Trump?

Anggota Dewan Mengesankan Penolakan Usai Klaim Trump Soal Hukum Kewenangan Perang Oleh Louis Jacobson | PolitiFact Diterbitkan pada 11 Jan 2026 Setelah keputusan unilateral Presiden Donald Trump untuk mengerahkan militer Amerika Serikat guna menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, sejumlah anggota dewan lawmaker mengkritiknya karena memerintahkan aksi itu tanpa otorisasi dari Kongres. Trump, dalam sebuah unggahan … Baca Selengkapnya

Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang KUHP 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

oleh
Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang KUHP 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Selama lebih dari satu dekade yang lalu, sistem hukum pidana, termasuk praktik peradilannya, tidak mengenal apa yang disebut pedoman pemidanaan atau sentencing guidelines. Tujuannya adalah untuk mencegah perbedaan putusan pengadilan yang terlalu jauh dan untuk menjaga agar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum, terutama dalam melindungi … Baca Selengkapnya

Selamat Menikmati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Terkini

oleh
Selamat Menikmati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Terkini

Sabtu, 3 Januari 2026 – 18:40 WIB Jakarta, VIVA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi mulai berlaku pada Jumat, 2 Januari 2026. Baca Juga: KUHP dan KUHAP Baru Jalan Hari Ini, Polri Ungkap Kesiapannya Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya menyambut pemberlakuan … Baca Selengkapnya