Sabtu, 20 Desember 2025 – 00:03 WIB Medan, VIVA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution udah tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut buat tahun 2026 jadi Rp3.228.971. Nilai ini naik sekitar 7,9 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kenaikan itu, jumlah UMP Sumut bertambah Rp236.412 per bulan dari tahun sebelumnya yang cuma Rp2.992.559. “Kita tetapkan … Baca Selengkapnya
Kamis, 18 Desember 2025 – 09:27 WIB Semarang, VIVA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Tahun 2026 secara serentak pada tanggal 24 Desember 2025. Penetapan ini juga mencakup Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Keputusan ini akan diambil oleh … Baca Selengkapnya
Selasa, 16 Desember 2025 – 15:44 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Kabarnya, pengumuman resmi dari pemerintah akan segera dilakukan. Meskipun demikian, Menaker belum menjelaskan secara detail mengenai besaran angka pastinya atau kapan angka UMP 2026 itu akan diumumkan ke … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Yassierli, memastikan bahwa pemerintah masih membahas kemungkinan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun depan. “Prosesnya masih berlangsung, dengan kami sedang menyusun konsep. Artinya, kami sedang mempelajari usulan kenaikan UMP tersebut,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela Forum Keberlanjutan Internasional Indonesia 2025 di Jakarta, Sabtu. Yassierli meyakinkan publik bahwa pemerintah … Baca Selengkapnya
Sabtu, 11 Oktober 2025 – 20:09 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pembahasan mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) masih dalam proses oleh pihak-pihak terkait. Baca Juga : Menteri LH: Pencampuran Etanol Bisa Kurangi Kandungan Sulfur BBM “Ini (UMP) sedang dalam proses, ditunggu saja. Prosesnya, kita sedang mengembangkan konsep. Ada kajian terkait … Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, yang dipimpin oleh Putri Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meluncurkan kebijakan-kebijakan strategis yang berorientasi pada rakyat. Salah satu kebijakan unggulan yang sangat diapresiasi adalah penghapusan utang macet UMKM. Langkah ini memberikan peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bangkit … Baca Selengkapnya
Jumat, 13 Desember 2024 – 13:41 WIB Kenaikan UMP 2025. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com banten.jpnn.com, SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan jumlah upah minimum provinsi (UMP) 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum provinsi Banten 2025. Penetapan UMP Banten 2025 akan secara otomatis berlaku … Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5% menjadi Rp5.396.761. Semua perusahaan diminta untuk mematuhi aturan ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi besaran UMP 2025 akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas. “Evaluasi akan dilakukan mulai bulan Januari. Tim … Baca Selengkapnya
Rabu, 11 Desember 2024 – 04:40 WIB Karyawan perusahaan pulang kerja. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com jpnn.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 hari ini, Rabu (11/12). “Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sudah dikeluarkan dan kemarin juga ada rakor inflasi di mana di awal paparan … Baca Selengkapnya
loading… Ekonom menilai kenaikan UMP tahun depan masih terlalu kecil tak sepadan dengan kenaikan harga barang dan jasa. FOTO JAKARTA – Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) sebesar 6,5% tahun depan masih terlalu rendah di tengah kenaikan harga-harga barang yang masif. Belum lagi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) … Baca Selengkapnya