Selasa, 24 Desember 2024 – 01:08 WIB Jakarta, VIVA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) heran melihat sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12%, padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (Panja) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bahkan, Ketua Panja UU HPP merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDIP. Baca Juga : Misbakhun Ingatkan PDIP Tak … Baca Selengkapnya
loading… Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. FOTO/Anggie Ariesta JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai paket insentif di bidang ekonomi yang diberikan pemerintah turut dalam kebijakan PPN 12% telah mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong. Soal kenaikan PPN 12% akan dibahas mendalam dalam program One On … Baca Selengkapnya
Demo penolakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. Foto/SINDOnews TV JAKARTA – Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Rieke menyampaikan kritik tersebut dalam Paripurna Penutupan Masa Sidang Pertama DPR pada Kamis, 5 Desember 2024. … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pembayaran virtual melalui Kode QR Indonesian Standard (QRIS) dan e-Money, seperti e-toll, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Tidak ada PPN pada transaksi QRIS, sama halnya dengan transaksi kartu debit lainnya,” ujar Hartarto di Kota Tangerang, Banten, Minggu. PPN sebesar 12 persen … Baca Selengkapnya
Senin, 23 Desember 2024 – 08:51 WIB Ilustrasi kenaikan PPN 12 persen. Foto: dok.JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Dewan Pimpimpinan Pusat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menolak pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar 12 persen. Menurut JAMAN, jika alasannya pemberlakuan PPN 12 persen karena menaati Undang-Undang No. 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), masih ada celah untuk … Baca Selengkapnya
Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A Dalimunthe. Foto: Dokumentasi pribadi jpnn.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A Dalimunthe mengatakan PDIP memiliki peran besar terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per tanggal 1 Januari 2025. “PDI Perjuangan yang harus bertanggung jawab atas kenaikan PPN 12 persen … Baca Selengkapnya
“ Minggu, 22 Desember 2024 – 13:24 WIB Kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 bakal berdampak kepada daya beli masyarakat. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN jpnn.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit (OFP) menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi usul … Baca Selengkapnya
Minggu, 22 Desember 2024 – 05:00 WIB Jakarta, VIVA – Transaksi menggunakan QRIS semakin populer belakangan ini. Seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025, banyak pihak khawatir bahwa pembayaran menggunakan QRIS juga akan dikenakan tambahan 12 persen. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan dalam keterangan resminya, pada Sabtu, … Baca Selengkapnya
Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), Maman Abdurrahman, telah memastikan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak akan berdampak pada kelas menengah bawah. Dalam sebuah pernyataan pers yang dirilis di sini pada hari Jumat, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak diharapkan akan berdampak begitu besar pada kelas menengah bawah karena … Baca Selengkapnya
Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tahun depan, namun menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), hal ini tidak akan mengancam ekonomi warga pedesaan. Ivanovich Agusta, Kepala Badan Informasi dan Pengembangan Kementerian tersebut, menekankan bahwa PPN 12 persen hanya akan berlaku untuk barang mewah dan layanan, … Baca Selengkapnya