Kebijakan PPN baru melindungi industri, menjaga daya beli: Kadin

Jakarta (ANTARA) – Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya pada barang mewah dan jasa bisa membantu menjaga daya saing pelaku industri dalam negeri, demikian diungkapkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Keputusan ini, yang diumumkan pada 31 Desember 2024, mengakomodasi penolakan publik terhadap rencana awal untuk meningkatkan tarif … Baca Selengkapnya

Langganan Netflix dan Spotify Tidak Terkena Kenaikan PPN 12 Persen

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mempertahankan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk layanan streaming seperti Netflix dan Spotify, mengurungkan rencana kenaikan menjadi 12 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya akan berlaku untuk barang mewah, termasuk jet pribadi, kapal pesiar, dan tempat tinggal mewah. … Baca Selengkapnya

PPN pada barang mewah membuktikan presiden tidak meninggalkan siapa pun: MPR

Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan kebijakan peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah yang menegaskan konsistensinya dalam kebijakan ekonomi yang tidak meninggalkan rakyat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyatakan hal tersebut di sini pada hari Rabu. “Kembali lagi, Presiden Prabowo telah membuktikan konsistensinya dalam prinsip ‘tidak ada yang tertinggal’. … Baca Selengkapnya

Menko Polkam Meminta Masyarakat Tidak Usah Khawatir dengan Kenaikan PPN 12 Persen

Menko Polkam Budi Gunawan meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, karena Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk barang mewah. Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk menyejahterakan rakyat. Dia berharap bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan … Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo menyatakan PPN 12% hanya akan berlaku untuk barang mewah

Presiden Prabowo Subianto telah menjelaskan bahwa peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya akan diterapkan pada barang mewah. Tarif tersebut telah dinaikkan dari 11 persen. Barang dan layanan strategis, termasuk beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu segar, air minum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan transportasi umum serta apartemen umum dan layanan sewa rumah … Baca Selengkapnya

RI Berencana Stimulus sebesar USD2.3 miliar bersamaan dengan kenaikan PPN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun (sekitar USD2,3 miliar) untuk meredam kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menurut Presiden Prabowo Subianto, paket stimulus tersebut termasuk bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk 16 juta penerima manfaat. … Baca Selengkapnya

Demokrat Mendukung Kebijakan Prabowo Meningkatkan PPN 12% Untuk Barang Mewah

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa kenaikan PPN sebesar 1 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI. Barang dan jasa non-mewah tetap akan dikenakan PPN sebesar 11% tanpa mengalami kenaikan. Partai Demokrat menegaskan bahwa kebijakan PPN 0% akan tetap berlaku … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI Merencanakan Stimulus USD2.3 miliar Bersamaan dengan Kenaikan PPN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun (sekitar USD2,3 miliar) untuk meredam kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menurut Presiden Prabowo Subianto, paket stimulus tersebut termasuk bantuan 10 kilogram beras per bulan untuk 16 juta penerima manfaat. … Baca Selengkapnya

PMK Barang Mewah PPN 12% Akan Diunggah, Jika Ingin Menunggu Saja

loading… Menkeu Sri Mulyani Indrawati lembur di malam tahun baru 2025 untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang membahas semua teknis mengenai PPN 12%. Foto/Dok JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, tengah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang membahas semua teknisyang mengatur pemberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN … Baca Selengkapnya

Indonesia Mengecualikan Barang untuk Keamanan Pangan dari PPN 12%

Jakarta (ANTARA) – Keputusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen poin menjadi 12 persen tidak akan berlaku untuk barang-barang yang terkait dengan ketahanan pangan, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. “Tidak akan ada kenaikan sama sekali untuk produk pangan dalam negeri. Titik,” katanya setelah rapat ketahanan pangan yang dipimpin … Baca Selengkapnya