Pasukan polisi melakukan defile saat upacara HUT Ke-78 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (1/7/2024). Foto/Arif Julianto JAKARTA – Center for Indonesian Strategic Action (CISA) baru saja merilis hasil survei tentang Persepsi Publik terhadap POLRI sebagai Simbol Supremasi Sipil. Hasilnya menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Polri dan berharap institusi ini bisa menjadi simbol supremasi … Baca Selengkapnya
loading… Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 2 jam itu, mereka berdiskusi banyak topik penting. Jimly mengatakan, salah satu topik yang dibahas adalah … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Pakar forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar menyampaikan keluhan ke Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dia protes karena boleh masuk ke ruang audiensi, tapi tidak diizinkan untuk berbicara. Rismon merasa komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie ini tidak adil. Menurutnya, hanya ada satu pihak, yaitu pelapor, yang akan memberikan cerita dari satu sisi. "Kami komplain sama … Baca Selengkapnya
Rabu, 19 November 2025 – 12:41 WIB Jakarta, VIVA – Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri berakhir ricuh. Pakar hukum tata negara Refly Harun dan kawan-kawannya, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, memilih walk out dari pertemuan yang diadakan di PTIK, Jakarta Selatan. Keputusan mengejutkan itu terjadi setelah ada keberatan terhadap kehadiran beberapa … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedang mempersiapkan 350 personel Brimob yang terlatih dan berpengalaman untuk ditugaskan sebagai pasukan perdamaian PBB, termasuk di Gaza, Palestina. Sebelum penempatan, Komandan Korps Brimob, Komjen Ramdani Hidayat, menyatakan para personel akan menjalani pelatihan yang mencakup perlindungan warga sipil, respons kemanusiaan, disiplin aturan penugasan, dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Komisi III DPR sudah menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk memeprcapat Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang dihadiri oleh perwakilan dari Polri, Kejagung, dan MA pada hari Selasa (18/11/2025). Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menjelaskan bahwa panja ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi dan memastikan … Baca Selengkapnya
Selasa, 18 November 2025 – 20:10 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pihaknya menghormati dan akan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan ini terkait larangan bagi polisi aktif untuk mengisi jabatan sipil. "Kita harus menghormati putusan MK, karena putusan MK itu adalah suatu … Baca Selengkapnya
Selasa, 18 November 2025 – 05:30 WIB Jakarta, VIVA – Polri mengklaim bahwa penempatan anggotanya yang masih aktif di luar struktur bukan merupakan inisiatif dari dalam. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Korps Bhayangkara beralasan, penempatan tersebut murni berdasarkan permintaan resmi dari kementerian atau lembaga (K/L). Setelah permintaan masuk, … Baca Selengkapnya
Komisi III DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ini dilakukan karena banyak masukan dari masyarakat. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa selama ini banyak dapat masukan dari masyarakat untuk membentuk panja terkait tiga institusi penegak hukum itu. "Kalau bicara soal oknum, memang ada di semua institusi," ujarnya pada … Baca Selengkapnya
loading… Anggota Polri saat HUT Bhayangkara. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Anggota DPR RI TB Hasanuddin memberikan tanggapan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang melarang anggota Kepolisian RI ( Polri ) aktif untuk menduduki jabatan sipil. Dia menekankan bahwa larangan itu sebenarnya sudah sangat jelas ada didalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian … Baca Selengkapnya