Pilkada

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Mengatakan Pendaftaran Pilkada 2024 Mengacu pada Putusan MK

oleh

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pihaknya tak akan menggelar rapat paripurna terkait pengesahan revisi Undang-undang Pilkada. Baca Juga : Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Sumbar Diwarnai Aksi Teatrikal Penguasa Tindas Rakyat Kecil Dengan begitu, kata Dasco, maka pendaftaran calon Pilkada 2024 akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). … Baca Selengkapnya

DPR akan mengikuti keputusan Pengadilan jika RUU Pilkada tidak disahkan hingga 27 Agustus

oleh

Rumah Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi jika RUU tentang Amandemen Keempat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak disahkan menjadi undang-undang hingga 27 Agustus. Periode pendaftaran calon yang akan bertarung dalam Pilkada adalah 27-29 Agustus 2024. “Kami membuat revisi untuk (membentuk) undang-undang baru. Nah, jika belum disahkan pada saat pendaftaran, itu berarti kami akan … Baca Selengkapnya

Puan Absen di Rapat DPR yang Gagal Menyetujui RUU Pilkada, Ternyata Sedang Berada di Hungaria

oleh

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hadir saat parlemen mengesahkan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8). Absennya Puan dikarenakan sedang melakukan kunjungan kerja ke Hungaria dan Serbia. Menurut Sekjen DPR RI Indra Iskandar, kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan kedua negara tersebut. Puan didampingi sejumlah anggota DPR RI dalam … Baca Selengkapnya

Komika Memprotes RUU Pilkada di DPR

oleh

Sejumlah komika Indonesia turut hadir dalam aksi demo tolak RUU Pilkada yang digelar para buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Mereka turut menolak jika sampai putusan MK soal ambang batas Pilkada 2024 dianulir DPR. “Mengawal agar putusan MK ini tak diganggu gugat,” ujar komika Ananta Rispo di depan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Menghormati Keputusan MK dan DPR tentang Aturan Pilkada: Jokowi

oleh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu mengatakan bahwa pemerintahannya menghormati keputusan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai aturan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kami di pemerintah menghormati wewenang dan keputusan setiap lembaga negara,” katanya dalam siaran video yang disiarkan oleh saluran YouTube sekretariatnya, yang diakses dari Jakarta pada … Baca Selengkapnya

Melanggar UUD 1945, Revisi UU Pilkada Akan Menghasilkan Cacat Hukum yang Kronis

oleh

Revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR akan membuat aturan tersebut cacat hukum kronis dan batal lantaran tak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. “Secara hukum, jika DPR memaksakan merevisi UU Pilkada, UU itu cacat hukum kronis dan batal demi hukum karena bertentangan dengan UUD Negara RI 1945,” … Baca Selengkapnya

Besok Partai Buruh Akan Mengadakan Demonstrasi, Mendorong DPR untuk Tidak Menentang Keputusan MK Terkait Pilkada

oleh

Rabu, 21 Agustus 2024 – 21:10 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan ini menjadi angin segar bagi kedua partai tersebut, serta bagi partai-partai lain yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baca Juga : Soal Putusan MK … Baca Selengkapnya

Hasil Survei Pilkada Tangerang 2024: Maesyal-Intan Mendominasi Pasangan Romli-Irvansah

oleh

\” Moch. Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah kandidat calon Bupati Tangerang pada Pilkada Kabupaten Tangerang 2024. Dok: sumber dari JPNN. jpnn.com, TANGERANG – Empat lembaga survei telah merilis hasil jajak pendapat terbaru mengenai calon Bupati Tangerang untuk Pilkada 2024. Dua pasangan yang dianggap paling kuat dalam kontestasi ini adalah Moch. Maesyal Rasyid – Intan … Baca Selengkapnya

Katanya, DPR mengadakan rapat Rabu ini untuk membahas RUU Pilkada setelah keputusan MK Nomor 60 & 70.

oleh

Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, mendengar informasi bahwa DPR akan mengadakan rapat melalui Badan Legislatif (Baleg) pada Rabu (21/8) untuk membahas Revisi UU Pemilu. Menurut Ronny, DPR akan mengadakan Rapat Panja RUU Pilkada pada hari yang sama jam 13.00 WIB dan 19.00 WIB. Sebelumnya, beredar informasi di WhatsApp bahwa … Baca Selengkapnya

Keputusan MK Tentang Persyaratan Calon Gubernur, PDIP Berpotensi Mengusung Tokoh dalam Pilkada Jakarta

oleh

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, menilai bahwa PDI Perjuangan memiliki peluang untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta. Penilaian ini didasari oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor 60/PUU-XXII/2024. Gugatan tersebut diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. “Dengan Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 ini, … Baca Selengkapnya