Pemerintah Menyiapkan 1,5 Juta Ha Tanah untuk Program Susu Gratis

Untuk mencapai swasembada susu, kita harus memiliki sapi, bersama dengan padang rumput…Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian sedang menyiapkan 1,5 juta hektar lahan penggembalaan untuk sapi perah guna mendukung Program Makan Siang Gratis dan Susu yang diusulkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun ini. \”Kami sedang mencari lahan tidak kurang dari 1,5 juta hektar di … Baca Selengkapnya

RUU Pilkada Dibatalkan, Rieke Menyatakan Pemerintah Harus Melakukan Ini

Jumat, 23 Agustus 2024 – 21:01 WIB Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyampaikan hal yang wajib dilakukan pemerintah dengan batal disahkannya RUU Pilkada. Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi jpnn.com – DPR resmi membatalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada). Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa diganggu gugat. Anggota DPR dari … Baca Selengkapnya

Pemerintah Berkomitmen untuk Memperkecil Kesenjangan antara Tenaga Kerja dan Pasar Kerja

Pemerintah Indonesia terus menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan antara tenaga kerja yang tersedia dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, demikian diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Selama peluncuran Festival Ketenagakerjaan 2024 (Naker Fest) di Jakarta pada Jumat, menteri tersebut menyatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 yang bertujuan untuk membimbing pusat-pusat … Baca Selengkapnya

Pemerintah Malaysia tidak memberikan subsidi e-wallet 1.000 ringgit pada Agustus 2024: kementerian

Malaysia tidak akan memulai kembali skema subsidi e-wallet yang berakhir pada Februari 2024, kata kementerian keuangan negara itu kepada AFP. Ia mengatakan grafik yang beredar di media sosial – yang mengklaim bahwa skema yang menawarkan 1.000 ringgit terbuka untuk pendaftar dari Agustus hingga September 2024 – adalah penipuan. Penyiar publik nasional Malaysia dan penyedia layanan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Menghormati Keputusan MK dan DPR tentang Aturan Pilkada: Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu mengatakan bahwa pemerintahannya menghormati keputusan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai aturan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kami di pemerintah menghormati wewenang dan keputusan setiap lembaga negara,” katanya dalam siaran video yang disiarkan oleh saluran YouTube sekretariatnya, yang diakses dari Jakarta pada … Baca Selengkapnya

1.264 Formasi CPNS 2024 Disiapkan Pemerintah Kota Ambon, Mari Mendaftar

Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N Kaya. ANTARA/Penina F Mayaut. jpnn.com – AMBON – Pemerintah Kota Ambon, Maluku, telah membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024, untuk 1.264 formasi. Penjabat Wali Kota Ambon Dominggus N Kaya mengatakan penetapan kebutuhan calon PNS Pemkot Ambon meliputi umum dan khusus. “Artinya, disabilitas juga dapat ambil bagian menjadi … Baca Selengkapnya

Polemik Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 28/2024, Komunitas Pelaku Industri Mendesak Dilaksanakan Revisi.

Rabu, 21 Agustus 2024 – 19:16 WIB Jakarta, VIVA – Asosiasi pelaku industri produk tembakau alternatif secara tegas menolak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023). Baca Juga : Penyaluran Kredit Bank Mandiri ke Segmen UMKM Capai Rp 127 Triliun … Baca Selengkapnya

Anggaran belanja 2023 diprioritaskan untuk pendidikan, perlindungan sosial: pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Selasa menginformasikan bahwa realisasi belanja pemerintah dalam anggaran negara 2023 dioptimalkan untuk sektor pendidikan dan perlindungan sosial. “Prioritas belanja pendidikan diberikan untuk penyediaan bantuan operasional bagi institusi pendidikan tinggi atau BOPTS,” katanya di Kompleks Parlemen di Jakarta. Dia mengatakan hal tersebut saat memberikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi … Baca Selengkapnya

Gangguan Internet di Pakistan Meningkatkan Ketakutan akan Pengawasan Pemerintah

Ketika Shafi Naeem menyadari bahwa kecepatan internet melambat di Pakistan dalam beberapa hari terakhir, dia menjadi gugup. Kemudian dia panik. Situs web yang digunakan oleh desainer perangkat lunak lepas Karachi untuk mencari pekerjaan tidak akan dimuat. Mereka yang telah dibangun untuk klien membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk diunggah ke server – jika mereka … Baca Selengkapnya

Kurikulum sekolah yang mencakup perubahan iklim untuk merangsang aksi: Pemerintah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyertakan topik tentang perubahan iklim ke dalam Kurikulum Mandiri untuk merangsang aksi kolektif siswa dalam mengatasi masalah lingkungan. Selama diskusi yang diikuti secara online dari sini pada hari Selasa, ketua tim kerja kurikulum Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian, Nur Rofika Ayu Shinta Amali, menekankan perlunya membantu siswa memahami … Baca Selengkapnya