loading… Pemerintah akan menerapkan skema Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai pekerja swasta setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Binti Mufarida JAKARTA – Pemerintah akan terapkan skema Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja swasta usai Lebaran 2026. Kebijakan ini … Baca Selengkapnya
Siapapun yang menduduki kursi kepresidenan setelah berakhirnya pemerintahan Trump (jika memang terjadi) akan perlu merekrut beberapa webmaster yang tekun, karena pihak pemerintah terus saja menambahkan domain baru. Yang terbaru, sebagaimana pertama kali ditemukan oleh sebuah bot yang memantau pendaftaran domain federal dan dilaporkan oleh 404 Media, adalah aliens.gov. Belum ada situs web yang terkait dengan … Baca Selengkapnya
Gelar AFCON Senegal dicabut menyusul tinjauan dewan banding CAF atas protes yang dilakukan pemainnya di tengah pertandingan final. Diterbitkan Pada 18 Mar 202618 Mar 2026 Pemerintah Senegal menyerukan “penyelidikan internasional independen” atas dugaan korupsi menyusul keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang mencabut gelar Piala Afrika (AFCON) dari negara tersebut dan menganugerahkannya kepada Maroko. Keputusan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah Indonesia akan terus menjaga subsidi bahan bakar untuk melindungi masyarakat dari kenaikan biaya hidup, meskipun harga minyak global masih fluktuatif akibat dinamika geopolitik. Dia mengatakan pada Selasa lalu bahwa pasokan energi nasional, termasuk elpiji, bensin, dan solar, sedang dikelola dengan ketat untuk … Baca Selengkapnya
Yogyakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menyatakan masih memiliki kapasitas fiskal untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri hingga akhir tahun, meskipun terjadi kenaikan biaya energi global akibat ketegangan di Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, karena pemerintah masih memiliki dana yang … Baca Selengkapnya
sedang memuat… Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap rencana pemerintah yang akan mengevaluasi postur kepegawaian. Foto/SindoNews JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membuka rencana pemerintah untuk mengevaluasi postur kepegawaian. Rapat ini merupakan lanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini di sampaikan Prasetyo setelah mengadakan rapat bersama enam menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah … Baca Selengkapnya
loading… Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan, tengah mengembangkan instrumen untuk mengukur kinerja pemda menurunkan pengangguran. Foto/istimewa JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meningkatkan peran strategisnya untuk mendukung kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Khususnya dalam usaha menurunkan tingkat pengangguran. Melalui Forum Diskusi Aktual dengan judul “Pengukuran dan Penilaian … Baca Selengkapnya
Awalnya, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) pimpinan Elon Musk membanggakan bisa potong sampai $2 triliun dari anggaran federal AS. Tapi di Desember, Musk mengakui bahwa tim penasehat khusus ini cuma hemat $200 miliar dari pembayaran “zombie” untuk kontrak yang dibatalkan atau klaim pengangguran palsu. Tapi perkiraan terbaru tentang dampak DOGE menunjukkan penghematan itu hampir tidak berpengaruh … Baca Selengkapnya
BoOm pengeluaran modal untuk AI telah menyebabkan lonjakan besar hutang perusahaan. Ini memaksa Departemen Keuangan AS membuat obligasi pemerintahnya lebih menarik bagi investor, apalagi perang melawan Iran menambah defisit anggaran. Hari Selasa lalu adalah hari penjualan obligasi korporat AS tersibuk dalam sejarah. Penyebabnya, komentar Presiden Donald Trump bahwa perang mungkin segera berakhir sempat menenangkan pasar. … Baca Selengkapnya
Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan kebijakan Wajib Halal akan berjalan sesuai jadwal dan berlaku pada 18 Oktober 2026. "Kebijakan Wajib Halal akan efektif mulai 18 Oktober 2026 dan tidak akan ada penundaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari perjalanan pengembangan sistem penjaminan produk halal di Indonesia," ujar Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam pernyataannya pada … Baca Selengkapnya