PDIP

Mantan Perwira TNI Desak Gibran Dicopot, Politikus PDIP Said Abdullah Sebut Mekanisme Pemakzulan Masih Asing

oleh
Mantan Perwira TNI Desak Gibran Dicopot, Politikus PDIP Said Abdullah Sebut Mekanisme Pemakzulan Masih Asing

loading… Politikus PDIP Said Abdullah mengungkapkan bahwa DPR udah terima surat tentang usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto/Jonathan Simanjuntak **JAKARTA** – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, bilang kalo DPR dah dapat surat soal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini ngasih tau kalo surat … Baca Selengkapnya

PDIP Ingatkan Pemerintah untuk Tidak Terburu-buru Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel

oleh
PDIP Ingatkan Pemerintah untuk Tidak Terburu-buru Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel

loading… Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengingatkan pemerintah untuk gak buru-buru buka hubungan diplomatik sama Israel. Foto/Felldy Utama JAKARTA – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kasih peringatan ke pemerintah supaya jangan terburu-buru bikin hubungan diplomatik sama Israel. Ini dia sampaikan sebagai respons atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang buka … Baca Selengkapnya

Di Hari Lahir Pancasila, Djarot dari PDIP Sebut Koruptor sebagai Pengkhianat Pancasila

oleh
Di Hari Lahir Pancasila, Djarot dari PDIP Sebut Koruptor sebagai Pengkhianat Pancasila

loading… Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat menekankan Hari Lahir Pancasila 1 Juni harus bener-bener diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melawan korupsi. Foto: Dok SINDOnews JAKARTA – PDIP ngingetin bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni harus betul-betul diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Salah satunya adalah memerangi korupsi. Ketua DPP PDIP … Baca Selengkapnya

Judul yang telah ditulis ulang dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: "Budi Arie Dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Kader PDIP Soal Dugaan Dalang Framing Judi Online" Catatan: Struktur kalimat disesuaikan untuk memenuhi kaidah Bahasa Indonesia yang lebih natural, dengan penekanan pada kejelasan informasi.

oleh
Judul yang telah ditulis ulang dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: "Budi Arie Dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Kader PDIP Soal Dugaan Dalang Framing Judi Online" Catatan: Struktur kalimat disesuaikan untuk memenuhi kaidah Bahasa Indonesia yang lebih natural, dengan penekanan pada kejelasan informasi.

Selasa, 27 Mei 2025 – 18:28 WIB Jakarta, VIVA – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi resmi dilaporkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan yang diajukan oleh sejumlah kader PDIP ini diterima oleh Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/250/V/2025/BARESKRIM tertanggal 27 Mei 2025. “Laporannya sesuai … Baca Selengkapnya

Budi Arie Setiadi Dilaporkan Kader PDIP ke Bareskrim Polri, Ini Penyebabnya

oleh
Budi Arie Setiadi Dilaporkan Kader PDIP ke Bareskrim Polri, Ini Penyebabnya

loading… Beberapa kader PDIP melaporkan Menkop Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pada Selasa (27/5/2025). Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dilaporkan oleh beberapa kader PDI Perjuangan (PDIP) karena kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Bareskrim Polri di Jakarta Selatan, Selasa … Baca Selengkapnya

PDIP Tuduh Budi Arie Memfitnah Soal Tuduhan Framing Kasus Judi, Ancaman Akan Menempuh Jalur Hukum

oleh
PDIP Tuduh Budi Arie Memfitnah Soal Tuduhan Framing Kasus Judi, Ancaman Akan Menempuh Jalur Hukum

Senin, 26 Mei 2025 – 16:27 WIB Jakarta, VIVA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli membantah tuduhan Menteri Koperasi RI Budi Arie soal PDIP dan Menko Polkam RI Budi Gunawan sebagai otak framing kasus judi online (judol). Guntur menyebut pernyataan Budi Arie bohong dan bermaksud memfitnah. Baca Juga: Budi Arie: Ada 47.630 Koperasi Desa … Baca Selengkapnya

Masinton PDIP tentang Usulan Memberikan Gelar Pahlawan kepada Soeharto: Tunggu Dulu!

oleh
Masinton PDIP tentang Usulan Memberikan Gelar Pahlawan kepada Soeharto: Tunggu Dulu!

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Aktivis 98, Masinton Pasaribu, mengungkapkan pendapatnya mengenai usulan pemberian gelar pahlawan untuk Presiden RI ke-2 Soeharto. Menurutnya, proses pemberian gelar tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan. Masinton menegaskan bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap gerakan reformasi yang dilakukan oleh para aktivis. Dia mengajak para aktivis tahun 1998 … Baca Selengkapnya

Megawati Mengingatkan Kepala Daerah PDIP Tentang Integritas

oleh
Megawati Mengingatkan Kepala Daerah PDIP Tentang Integritas

“ loading… Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menutup pembekalan kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menutup pembekalan kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Megawati menyampaikan sejumlah pesan kepada kepala … Baca Selengkapnya

Pengurus Anak Cabang PDIP di Banten Membawa Aspirasi ke Megawati untuk Meminta Kembalikan Hak Tia Rahmania

oleh
Pengurus Anak Cabang PDIP di Banten Membawa Aspirasi ke Megawati untuk Meminta Kembalikan Hak Tia Rahmania

Kamis, 8 Mei 2025 – 17:16 WIB Jakarta, VIVA – Para pengurus anak cabang PDIP di Banten, menyampaikan aspirasi mereka agar Tia Rahmania yang menang gugatan di pengadilan, dikembalikan haknya. Baca Juga : Kepala BGN Beberkan Pesan Bill Gates Terkait Program MBG Sejumlah pengurus anak cabang (PAC) PDI Perjuangan wilayah Daerah Pemilihan Banten I mendatangi Kantor … Baca Selengkapnya

Mendorong percepatan revisi UU Ketenagakerjaan, PDIP: Negara tidak boleh abai

oleh
Mendorong percepatan revisi UU Ketenagakerjaan, PDIP: Negara tidak boleh abai

Jumat, 2 Mei 2025 – 04:55 WIB Jakarta, VIVA – Peringatan hari buruh atau May Day 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh pekerja di Tanah Air, baik di sektor formal maupun informal. Upaya ini sebagaimana realisasi Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Baca Juga: Mendagri Bakal Revisi … Baca Selengkapnya