PDIP

Momen Lucu Megawati Sebut Ada yang Ingin Menjadi Ketua Umum PDIP

oleh
Momen Lucu Megawati Sebut Ada yang Ingin Menjadi Ketua Umum PDIP

loading… Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung ada pihak yang ingin menggantikannya sebagai orang nomor satu di PDIP. Foto/YouTube PDIP JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri tertawa ketika menyinggung ada pihak yang ingin menggantikannya sebagai orang nomor satu di partai berlambang banteng moncong putih. Hal ini disinggung Megawati saat memberikan pidato … Baca Selengkapnya

PDIP Meminta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Hasto oleh KPK Setelah Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari.

oleh
PDIP Meminta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Hasto oleh KPK Setelah Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari.

Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak dapat memenuhi panggilan KPK hari ini terkait pemeriksaan kasus korupsi pemberian suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Agenda Hasto yang bertabrakan dengan panggilan dari penyidik KPK hari ini telah dijadwalkan sebelumnya. Oleh karena itu, ia … Baca Selengkapnya

MK Membatalkan Aturan Ambang Batas Presiden, PDIP Soroti Persyaratan Kualitatif Capres-Cawapres

oleh
MK Membatalkan Aturan Ambang Batas Presiden, PDIP Soroti Persyaratan Kualitatif Capres-Cawapres

Jumat, 03 Januari 2025 – 00:00 WIB Said Abdullah. Foto: Humas DPR RI jpnn.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyinggung soal syarat capres atau cawapres bersifat kualitatif menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan tentang ambang batas pencalonan Presiden RI atau Presidential Threshold (PT). Menurut Said, syarat itu nantinya mengacu perekayasaan … Baca Selengkapnya

PDIP Menyusun Strategi Hukum untuk Membela Hasto, Mengajukan Praperadilan?

oleh
PDIP Menyusun Strategi Hukum untuk Membela Hasto, Mengajukan Praperadilan?

“ loading… Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy (tengah) kepada SINDOnews, Minggu (29/12/2024). FOTO/DOK.SINDOnews JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyiapkan sejumlah langkah hukum usai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen PDIP itu ditetapkan tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. \”Ada beberapa langkah … Baca Selengkapnya

PDIP Memastikan Hasto Akan Bersikap Kooperatif dan Patuh pada Hukum Setelah Menjadi Tersangka KPK

oleh
PDIP Meminta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Hasto oleh KPK Setelah Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang juga melibatkan Harun Masiku sebagai tersangka. PDIP menegaskan bahwa Hasto bersikap kooperatif dan patuh terhadap hukum. “PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat … Baca Selengkapnya

Sekjen PDIP Indonesia Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap

oleh
Sekjen PDIP Indonesia Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap

KPK telah menyatakan sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan penunjukan kader partai Harun Masiku sebagai legislator. “Hasto Kristiyanto melakukan beberapa langkah untuk memastikan pemilihan Harun Masiku,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta pada hari Selasa. Budiyanto mengatakan bahwa Hasto berkolusi dengan tersangka lain untuk … Baca Selengkapnya

PDIP Menganggap Kasus yang Menimpa Hasto Sebagai Teror Politik

oleh
PDIP Menganggap Kasus yang Menimpa Hasto Sebagai Teror Politik

“ Selasa, 24 Desember 2024 – 21:58 WIB Konferensi pers resmi PDIP menyikapi status tersangka Hasto Kristiyanto di kantor partai berkelir merah, Jakarta Pusat, Selasa (24/12). Aristo/JPNN jpnn.com, JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menganggap kasus hukum yang membuat sekjen partai berlambang Banteng moncong putih Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka sebagai bentuk teror politik. Hal demikian … Baca Selengkapnya

Menolak PPN 12%, PSI Menyebut PDIP Sebagai Pahlawan Tertunda

oleh
Menolak PPN 12%, PSI Menyebut PDIP Sebagai Pahlawan Tertunda

Selasa, 24 Desember 2024 – 01:08 WIB Jakarta, VIVA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) heran melihat sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12%, padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (Panja) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bahkan, Ketua Panja UU HPP merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDIP. Baca Juga : Misbakhun Ingatkan PDIP Tak … Baca Selengkapnya

Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab

oleh
Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab

Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A Dalimunthe. Foto: Dokumentasi pribadi jpnn.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A Dalimunthe mengatakan PDIP memiliki peran besar terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per tanggal 1 Januari 2025. “PDI Perjuangan yang harus bertanggung jawab atas kenaikan PPN 12 persen … Baca Selengkapnya

Menjawab Tudingan, Dolfie PDIP Mengatakan Aturan PPN 12% Dicanangkan oleh Pemerintahan era Jokowi

oleh
Menjawab Tudingan, Dolfie PDIP Mengatakan Aturan PPN 12% Dicanangkan oleh Pemerintahan era Jokowi

“ Minggu, 22 Desember 2024 – 13:24 WIB Kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 bakal berdampak kepada daya beli masyarakat. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN jpnn.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit (OFP) menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi usul … Baca Selengkapnya